Tekor Kas Nyaris Rp5 Miliar di Kepahiang Tahun Anggaran 2024, Temuan BPK Dikupas Tuntas

tekor kas nyaris rp5 miliar di kepahiang tahun anggaran 2024, temuan bpk dikupas tuntas koranrb.id – tiga komisi di dprd kepahiang mulai melakukan pembahasan laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten kepahiang tahun anggaran (ta) 2024. hal ini dilakukan seiring telah diserahkannya, lhp atas lkpd dari pimpinan ke komisi di dprd kabupaten kepahiang. ketua komisi iii dprd kabupaten kepahiang, anudin, s.sos menyampaikan pihaknya memiliki waktu 2 minggu untuk melakukan pembahasan. "pembahasan tentunya melibatkan opd dengan temuan bpk di dalamnya, yang menjadi mitra komisi iii dprd," kata anudin. di sini, komisi iii akan melakukan pembahasan bersama sekretariat dprd dan dinas pupr kabupaten kepahiang. baca juga:sangat berharap dbh rp23 miliar dicairkan pemprov bengkulu baca juga:bupati seluma resmikan pt mss, 70 persen karyawan adalah masyarakat lokal pada sekretariat dprd, temuan adanya ketekoran kas nyaris rp5 miliar atau rp4,8 miliar jadi catatan bpk ri perwakilan bengkulu. sedangkan di dinas pupr kepahiang, terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga. lalu, adanya temuan kekurangan volume dan mutu atas 5 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. "sesuai instruksi bok, penekanan kepada pengembalian jadi perhatian utama kita. ini akan kita kupas tuntas," tambah anudin. secara kelembagaan, pada rapat gabungan komisi yang dipimpin langsung ketua dprd kepahiang, gregory dayefiandro, se, m.sc juga diserahkan lhp bpk secara simbolis kepada komisi i dan komisi ii. baca juga:satu calon tersangka, oknum operator diduga pemain tunggal pungli ppg kemenag seluma baca juga:bengkulu selatan hanya dapat apbd provinsi rp2,2 miliar bangun jalan ketua dprd kepahiang, gregory dayefiandro meminta masing-masing komisi segera menindaklanjuti dokumen tersebut dengan pembahasan bersama mitra kerja. "hasil pembahasan diharapkan dapat menghasilkan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. dengan penyerahan ini, dprd menegaskan komitmennya bersama pemerintah kabupaten kepahiang meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," terang igor-sapannya. guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp), ke depan pemkab kepahiang wajib menerapkan 4 tertib dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. yakni, tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah, tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. tertib proses belanda dan bukti pertanggungjawaban dan tertib implementasi pengawasan internal. secara umum, ada 4 pokok temuan sesuai lhp bpk ri  yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 24.8/lhp/xviii.bkl/05/2025 tertanggal 23 mei 2025. yakni, terdapat penarikan tunai oleh bendahara pada 25 skpd, belanja perjalanan dinas pada 2 skpd dan 7 puskesmas tidak sesuai senyatanya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada sekretariat dprd tidak sesuai senyatanya dan pembayaran pajak pusat pada sekretariat dpr tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. baca juga:mengejutkan! usai diperiksa polda bengkulu, phl dikumpulkan di reservoir pdam baca juga:pelantikan juni, pemkab siap anggaran rp9,2 miliar bayar gaji dan tunjangan 426 pppk dijelaskan pula, bpk menemukan ada 17 item kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. terdiri dari,   kebijakan akuntansi terkait aset tidak berwujud belum sesuai standar akuntansi pemerintah dan terdapat aset tak berwujud yang tidak dimanfaatkan. pengelolaan pendapatan asli daerah yang belum optimal, kelebihan pembayaran belanja pegawai atas gaji dan tunjangan asn kesalahan penganggaran atas belanja bantuan operasional sekolah satuan pendidikan dasar negeri dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. lalu, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas pada 7 opd dan 7 puskesmas. kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga pada dinas pupr. baca juga:penolakan tambang emas pt. esdm di seluma semakin meluas baca juga:jalan dan jembatan desa air duku ulu mulai dibangun, gunakan dana hibah rp5,4 miliar realisasi belanja dana bantuan operasional sekolah tidak sesuai kondisi senyatanya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa pada 3 opd tidak sesuai kondisi senyatanya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa pada 3 opd tidak sesuai kondisi senyatanya. kemudian, kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi pada 5 opd, pengadaan modular operation theatre (mot) pada rsud kepahiang dan pengadaan ruang bip safety level-2 laboratorium kesehatan daerah kepahiang tidak sesuai ketentuan. kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal gedung dan bangunan pada 2 opd, kekurangan volume dan mutu atas 5 (lima) paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada dinas pupr. pengelolaan kas di bendahara pengeluaran belum memadai, pengelolaan rekening milik pemkab kepahiang belum tertib, pembayaran pajak pusat pada sekretariat dprd tidak sesuai kondisi senyatanya serta,  pengelolaan utang pada rsud kepahiang belum tertib. dalam hal ini, opd  terkait berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam lhp sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004. dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk atas tindak lanjut rekomendasi dalam lhp. sementara itu, ayat (3) menyatakan bahwa tindak lanjut tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah lhp diterima. 

Tag

• # lhp kepahiang tahun 2024
• # lhp lkpd kepahiang
• # dprd kepahiang
• # pemkab kepahiang
• # bpk

Share

• 
• 
• 
• 
•