Insiden Penembakan 5 Petani, DPRD Bengkulu Selatan Panggil PT ABS

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 30 Nov 2025 - 21:56

Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono SE M.Ap--RIO/RB

KORANRB.ID - Konflik agraria antara petani Pino Raya dan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) telah menimbulkan korban jiwa. 5 petani tertembak dan 1 karyawan keamanan PT ABS juga terluka.

Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono memastikan persoalan petani dan perusahaan di Bengkulu Selatan harus diselesaikan. Mengenai kasus terbaru petani Pino Raya dan PT ABS, dirinya telah berkoordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, Kapolres dan Dandim Bengkulu Selatan satu meja membahas persoalan konflik petani dan PT ABS tersebut.

"Kita panggil PT ABS bagaimana kita cari jalan terbaik, persoalan ini kita selesaikan," kata Juli.

Menanggapi Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkulu Selatan yang menangani PT ABS beberapa waktu lalu, Juli memastikan dalam waktu dekat ada keputusan dari legislatif.

"Kita paripurnakan," ujarnya

Lalu bagaimana peran pemerintah daerah Bengkulu Selatan dalam menyelesaikan kasus ini, dan bagaimana hasil tim Pansus DPRD Bengkulu Selatan ?

Persoalan masyarakat petani dan perusahaan perkebunan di Bengkulu Selatan menjadi sorotan sejak lama. Beberapa kasus yang terjadi mulai dari konflik kepemilikan tanah, tapal batas, izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, dan lain-lain.

Namun konflik tersebut tidak kunjung selesai. Masyarakat petani dan perusahaan pun saling mencari pembenaran masing-masing. Sepertinya hal nya konflik petani Pino Raya dan PT ABS. Sejak lama konflik ini bergulir hingga meminta penyelesaian kasus bersama eksekutif dan legislatif Bengkulu Selatan.

DPRD Bengkulu Selatan telah dua kali menuntaskan kasus melalui Tim Panitia Khusus (Pansus).

Ketua Tim Pansus DPRD Bengkulu Selatan yang menangani PT ABS, Yaumil Hajil Akbar, mengatakan saat ini tugas Pansus telah selesai dan tinggal menunggu paripurna. Tim menyimpulkan dengan beberapa rekomendasi. Diantaranya soal HGU yang sampai saat ini belum ditunjukkan PT ABS kepada dewan, padah sudah tiga kali diminta melalui kantor ATR BPN Manna. Soal lahan. Soal PT ABS harus bayar kerugian karena selama tidak ada ada HGU PT tersebut terus beroperasi. Dan beberapa rekomendasi lainnya.

insiden penembakan 5 petani, dprd bengkulu selatan panggil pt abs                            koranrb.id - konflik agraria antara petani pino raya dan pt agro bengkulu selatan (abs) telah menimbulkan korban jiwa. 5 petani tertembak dan 1 karyawan keamanan pt abs juga terluka. 
ketua dprd bengkulu selatan juli hartono memastikan persoalan petani dan perusahaan di bengkulu selatan harus diselesaikan. mengenai kasus terbaru petani pino raya dan pt abs, dirinya telah berkoordinasi dengan bupati, wakil bupati, kapolres dan dandim bengkulu selatan satu meja membahas persoalan konflik petani dan pt abs tersebut.
"kita panggil pt abs bagaimana kita cari jalan terbaik, persoalan ini kita selesaikan," kata juli.
menanggapi tim panitia khusus (pansus) dprd bengkulu selatan yang menangani pt abs beberapa waktu lalu, juli memastikan dalam waktu dekat ada keputusan dari legislatif.
"kita paripurnakan," ujarnya
baca juga:ipm bengkulu 2025 melonjak, semua indikator tumbuh pesat
baca juga:warisan budaya jawa tengah yang penuh makna! berikut 3 fakta menarik tradisi apitan
lalu bagaimana peran pemerintah daerah bengkulu selatan dalam menyelesaikan kasus ini, dan bagaimana hasil tim pansus dprd bengkulu selatan ?
persoalan masyarakat petani dan perusahaan perkebunan di bengkulu selatan menjadi sorotan sejak lama. beberapa kasus yang terjadi mulai dari konflik kepemilikan tanah, tapal batas, izin hak guna usaha (hgu) perkebunan, dan lain-lain.
namun konflik tersebut tidak kunjung selesai. masyarakat petani dan perusahaan pun saling mencari pembenaran masing-masing. sepertinya hal nya konflik petani pino raya dan pt abs. sejak lama konflik ini bergulir hingga meminta penyelesaian kasus bersama eksekutif dan legislatif bengkulu selatan.
dprd bengkulu selatan telah dua kali menuntaskan kasus melalui tim panitia khusus (pansus).
ketua tim pansus dprd bengkulu selatan yang menangani pt abs, yaumil hajil akbar, mengatakan saat ini tugas pansus telah selesai dan tinggal menunggu paripurna. tim menyimpulkan dengan beberapa rekomendasi. diantaranya soal hgu yang sampai saat ini belum ditunjukkan pt abs kepada dewan, padah sudah tiga kali diminta melalui kantor atr bpn manna. soal lahan. soal pt abs harus bayar kerugian karena selama tidak ada ada hgu pt tersebut terus beroperasi. dan beberapa rekomendasi lainnya.
baca juga:5 fakta menarik tradisi adus gawan dalam budaya jawa
baca juga:pantun tradisional gorontalo yang kaya makna! berikut 3 fakta menarik tinilo
"kalau hgu kan 444 hektare, oke. tapi kan wajib ada plasma menurut undangan-undang. kami turun ke lapangan tidak ada, nol," terang yaumil.
dalam perjalanan kasus ini lanjut yaumil, pihaknya tidak membenarkan beberapa temuan fakta.
"menurut pandangan kami setelah kami tau data, perusahaan sempat tidak punya izin. pemerintah diam saja. adik sanak kalau bukan tanah kita kenapa diambil, kan begitu," terang yaumil.
dalam penyelesaian kasus ini masih kata yaumil pihaknya tidak membela perusahaan. pihaknya tetap mencari kebenaran.
"apabila masyarakat salah tetap salah. begitupun kalau masyarakat benar tetap katakan benar. hak perusahaan juga perlu dibela," ujarnya.
peristiwa penembakan 5 petani pino raya oleh keamanan pt agro bengkulu selatan (pt abs) yang terjadi tanggal 24 november 2025 merupakan bentuk ketidakhadiran negara dalam konflik agraria yang terjadi di provinsi bengkulu.
konflik agraria yang terjadi sejak tahun 2012 ini, terkesan sengaja dibiarkan berlangsung lama dan tidak diselesaikan. konflik ini diawali dengan terbitnya surat keputusan sk bupati bengkulu selatan nomor: 503/425 tahun 2012 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada pt abs seluas 2.950 hektare di kecamatan pino raya, kabupaten bengkulu selatan.
direktur walhi bengkulu, dodi faisal, menyatakan peristiwa di pino raya seharusnya tidak terjadi apabila konflik yang telah terjadi sejak 2012 tersebut menjadi prioritas penyelesaian oleh pemerintah daerah.
“kami melihat ketidakseriusan pemprov bengkulu maupun pemkab bengkulu selatan dalam menindaklanjuti konflik agraria ini. padahal masalah konflik  ini telah lama disampaikan baik oleh walhi bengkulu maupun dari forum masyarakat pino raya (fmpr) kepada pemerintah. “ tegas dodi faisal.
dodi menambahkan perusahaan perkebunan sawit ini, diduga telah beroperasi secara ilegal dan telah merugikan negara karena izin pt abs telah berakhir sejak tahun 2017.
“kami juga mempertanyakan kejaksaan agung ri yang belum menindaklanjuti laporan dugaan kerugian negara dari penerimaan pajak dari pt abs yang disampaikan tanggal 7 maret 2025, karena perusahaan tetap beroperasi setelah izinnya berakhir tahun 2017. kemudian kementerian atr/bpn seharusnya melakukan penertiban terhadap lahan pt abs sesuai peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021, karena kami menilai perusahaan ini telah sengaja menelantarkan lahannya dan melakukan pelanggaran lainnya,"tambah dodi
dewan daerah walhi bengkulu, egi ade saputra juga menambahkan bahwa penyelesaian juga harus diselesaikan melalui tim reforma agraria sejati (tras) yang baru dibentuk dan tim gugus tugas reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu.
“ sebenarnya penyelesaian konflik agraria di pino raya bisa diselesaikan jika tim tras dan tim gtra merespon dengan cepat dan tepat. apabila tim bekerja maka kecil kemungkinan peristiwa tanggal 24 november 2025 ini terjadi dan memakan korban “ tegas egi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 1 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan