2 Terdakwa Pemotongan Honorarium Satpol PP Cabut BAP di Persidangan, Jaksa: Itu Hak Mereka, Fokus Tuntut

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 09 Sep 2025 - 22:36

SELESAI: Terdakwa perkara tipikor pemotongan honorium Satpol PP Pemkab Rejang Lebong, sedang duduk setelah sidang selesai, 9 September 2025.--WEST JER TOURINDO/RB

Mereka menyerahkan pada majelis hakim untuk hasil akhir.

JPU saat ini fokus menyiapkan tuntutan.

"Kita fokus pada tuntutan saja.

Mau apapun yang dikatakan terdakwa itu hak mereka.

Kami sudah sesuai dengan proses yang ada dalam pekara ini.

Waktu keterangan saksi mereka membenarkan keterangan di BAP, kenapa saat ini baru mau menariknya, itu lagi-lagi hak mereka," tutup Dandi.

Diketahui bahwa kedua terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 9Jo pasal 18 Undangan-undangan Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Jo pasal 55 Kitab Undangan-undangan Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu keduanya juga didakwa berdasarkan pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Jo 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi Jo pasal 55 Kitab Undangan-undangan Hukum Pidana (KUHP).

2 terdakwa pemotongan honorarium satpol pp cabut bap di persidangan, jaksa: itu hak mereka, fokus tuntut                            bengkulu, koranrb.id - sidang lanjutan dengan agenda pembuktian keterangan terdakwa dalam perkara dugaan tipikor pemotongan honorarium tenaga kerja sukarela (tks) di lingkungan satpol pp pemkab rejang lebong tahun 2021 hingga 2022, kembali digelar, selasa 9 september 2025.
dalam berkas dakwaan, kedua terdakwa yakni bendahara dinas satpol pp jaya mersa dan juga kepala satpol pp ahmad rifa'i telah merugikan negara hingga rp500 juta.
di muka persidangan, terdakwa menyangkal seluruh keterangan yang ada di bap.
bahkan mereka menarik semua keterangannya di muka persidangan.
baca juga:dugaan korupsi pemberian kredit pt dpm, 8 pejabat bank tumbang
mereka berlasan terpaksa mengakui kesalahannya saat pemeriksaan penyidik.
di sisi lain, jaksa memastikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut sudah sesuai, barang bukti mengarah pada kedua terdakwa.
sidang ini digelar pada 9 september 2025 di pengadilan negeri tipikor bengkulu diketahui majelis hakim agus hamzah, sh, mh.
disampaikan terdakwa jaya mersa bahwa dari 28 pengadaan yang diduga fiktif tersebut, dirinya bisa mempertanggungjawabkan semuanya.
baca juga:gubernur bengkulu helmi hasan dorong makmurkan masjid
termasuk dana yang sisa kegiatan rp63.500.000 dan sisa dana lainnya.
namun spj tersebut dirinya tidak tahu lagi letaknya dimana.
lantaran kantor satpol pp rejang lebong sudah tiga kali pindah.
dia juga mengaku tidak tahu kenapa spj bisa hilang dari dalam berkas.
baca juga:warga padang kuas desak pt tlb pindahkan tower sutt
"untuk bukti pengadaan yang ada di muka persidangan itu jelas dan saya bisa bertanggung jawab atas hal itu.
selain itu untuk sisa uang sebagaimana di bap juga ada spj-nya.
namun itu hilang, sebab kantor satpol pp saja sudah beberapa kali pindah," tegas jaya.
lebih lanjut jaya menekankan bahwa apapun yang ada di dalam bap sebagaimana dibacakan itu tidak semuanya benar.
baca juga:siap-siap, pemkab bengkulu tengah mutasi pejabat bulan ini
dirinya cuma diperiksa di kejaksaan untuk mengkonfirmasi, namun ada rasa tertekan, meski didampingi pengacara.
ketika ditanya majelis hakim apakah mereka tidak terima dengan bap dan apakah mau menarik keterangan? maka dijawab oleh jaya, iya.
"ketika saya diperiksa di kejaksaan saya cuman mengonfirmasi saja bukti yang ada, kalau benar atau tidak, tidak semua benar. kalau ditanya mau menarik, saya menarik bap saya," ungkap jaya.
sementara itu jaksa penuntut umum (jpu) kejari rejang lebong dandi satya, sh mengatakan proses dalam pekara ini dimulai dari penyelidikan dan penyidikan.
baca juga: ppa polres kepahiang tangani 13 kasus kekerasan seksual anak
pengambilan keterangan terdakwa sudah sesuai, sebab terdakwa didampingi pengacara.
kemudian bukti dalam perkara ini sudah lengkap, sehingga bisa disidangkan.
terkait terdakwa yang menyatakan mau menarik bap, itu merupakan hak mereka ketika membela diri.
namun hal itu tidak membuat jpu gentar.
baca juga: meski kasus nadiem mengemuka, kepahiang tetap anggarkan chromebook rp4,7 miliar untuk siswa
mereka menyerahkan pada majelis hakim untuk hasil akhir.
jpu saat ini fokus menyiapkan tuntutan.
"kita fokus pada tuntutan saja.
mau apapun yang dikatakan terdakwa itu hak mereka.
baca juga: potensi miliaran, csr perusahaan di kepahiang baru terealisasi rp50 juta
kami sudah sesuai dengan proses yang ada dalam pekara ini.
waktu keterangan saksi mereka membenarkan keterangan di bap, kenapa saat ini baru mau menariknya, itu lagi-lagi hak mereka," tutup dandi.
diketahui bahwa kedua terdakwa didakwa berdasarkan pasal 2, pasal 8 dan pasal 9jo pasal 18 undangan-undangan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi jo pasal 55 kitab undangan-undangan hukum pidana (kuhp).
selain itu keduanya juga didakwa berdasarkan pasal 3, pasal 8 dan pasal 9 jo 18  undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi jo pasal 55 kitab undangan-undangan hukum pidana (kuhp).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan