Sidang Tipikor Mega Mall Ungkap Tunggakan Pajak dan Bagi Hasil

sidang tipikor mega mall ungkap tunggakan pajak dan bagi hasil koranrb.id – sidang tipikor mega mall dan ptm bengkulu kembali digelar di pn bengkulu, kamis 4 desember 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi terkait dugaan kebocoran pad dan tidak dibayarkannya dana bagi hasil.  jaksa kejati bengkulu menghadirkan lima saksi dari pemkot bengkulu untuk memperkuat pembuktian perkara tersebut. dalam sidang itu, jpu kejati bengkulu memeriksa kepala bapenda kota bengkulu nurlia dewi, inspektur kota bengkulu fitriani, pejabat bagian hukum indah tania, serta dua mantan pejabat pemerintahan, suprapdi dan pajrul.  para saksi diminta menjelaskan aliran pajak, kewajiban keuangan, dan dana bagi hasil antara pengelola mega mall dan pemkot bengkulu. baca juga:4 terdakwa akui korupsi perjadin kaur rp13 miliar, sebut aliran dana mengalir ke eks bupati dan wakil bupati baca juga: seminar nasional unived bengkulu bahas ekonomi dan ketahanan usaha nurlia dewi menjelaskan mega mall dan ptm rutin membayar pbb, pajak hiburan, dan parkir sejak 2007, tetapi ia tidak mengetahui adanya setoran dana bagi hasil.  ia mengungkap mega mall memiliki tunggakan pbb sejak 2022 hingga 2025 dengan nilai lebih dari rp462 juta.  “total pajak tertunggak tahun 2022 sampai 2025 rp462 juta. terkait pajak diberlakukan tahun 2007 karena sebelumnya dikelola kpknl pusat,” ujar nurlia. jpu kejati bengkulu wenharnol mengatakan kehadiran lima saksi bertujuan menemukan fakta terkait dana bagi hasil yang seharusnya disetor mega mall kepada pemkot sejak kerja sama dimulai pada 2004. baca juga:pmi bengkulu kirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana sumatera baca juga: seminar nasional unived bengkulu bahas ekonomi dan ketahanan usaha menurutnya, para saksi belum memberi keterangan terkait setoran dana bagi hasil karena tidak mengetahui mekanisme pembayaran tersebut.  mereka baru menjelaskan kewajiban pajak yang memang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah daerah. “yang akan kami buktikan bukan soal pemasukan pajak atau retribusi, tetapi terkait bagi hasil untuk pemkot yang tidak ada. ketentuan dan perjanjian bagi hasil sudah ada sejak kerja sama dilakukan tahun 2004 lalu,” tegas wenharnol. wenharnol menambahkan pengelola mega mall yang dijalankan pt tigadi lestari bersama pt dwisaha diduga tidak pernah membayar dana bagi hasil meski keuntungan operasional sangat besar.  baca juga:pemkot bengkulu perkuat data kemiskinan dan stunting untuk 2026 baca juga: indonesia raih peringkat pertama eksibitor internasional terbaik “dalam perjanjian, ada pembayaran bagi hasil yang diambil dari keuntungan mega mall dan ptm. tetapi sejak pertama beroperasi hingga sekarang dana bagi hasil tidak dibayarkan. kami masih akan fokus membuktikannya dalam persidangan,” tutupnya. dalam perkara ini, kejati bengkulu menetapkan tujuh terdakwa, yakni mantan wali kota bengkulu ahmad kanedi, mantan pejabat atr/bpn chandra d. putra, direktur utama pt tigadi lestari kurniadi benggawan, direktur pt tigadi heriadi benggawan, komisaris satriadi benggawan, direktur utama pt dwisaha selaras abadi wahyu laksono, dan komisaris budi santoso.

Tag

• # bagi hasil
• # sidang tipikor
• # mega mall
• # tunggakan pajak

Share

• 
• 
• 
• 
•