Hindari Pemotongan TPP ASN, Dewan Usul Opsi Perampingan OPD
BARIS: ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu saat mengikuti apel pagi di halaman Kantor Gubernur Bengkulu beberapa waktu lalu.--RENO/RB
BENGKULU, KORANRB.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menanggapi wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wacana pemotongan TPP itu muncul setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 anjlok sebesar Rp347,93 miliar, dari Rp1,75 triliun menjadi Rp1,40 triliun.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menegaskan pemotongan TPP seharusnya menjadi langkah terakhir. Ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tak justru mengorbankan ASN.
“Pemotongan TPP ASN ini alternatif terakhir.
BACA JUGA:Percepat Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan, Walikota: Dukungan Pemprov dan DPRD Penting!
Kalau TPP ASN dipotong, berarti ada yang dikorbankan.
Kita harus cari solusi lain, jangan sampai ASN yang jadi korban,” tegas Edwar, Selasa 4 November 2025.
Menurut Edwar, beban belanja pegawai yang kini mencapai 41 persen dari APBD memang perlu dikendalikan.
Namun, ia menilai ada cara lain selain memotong TPP, yakni dengan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
BACA JUGA:7 Pejabat Eselon II Pemkot Bengkulu Dilantik, 3 Kepala OPD Kosong, 1 Pejabat Nonjob
“Kita usulkan perampingan OPD dari 37 menjadi 27.
Dengan itu, bisa mengurangi beban belanja pegawai hingga Rp40–50 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pos belanja yang dinilai tidak penting juga bisa dihapuskan demi efisiensi tanpa menurunkan kesejahteraan ASN.
“Lebih baik kurangi pos yang tidak produktif ketimbang TPP ASN,” tegas Edwar.
- Tag
- Share
-
-
