Wabup Bengkulu Utara Ucapkan Perpisahan, Yakin LKPj Bisa Segera Disahkan DPRD

Ia juga menjelaskan dalam pelaksanaan APBD, DPRD terus melakukan pendampingan dan pengawasan yang melekat sesuai fungsi dewan.

Pemkab Bengkulu Utara juga sudah menyajikan laporan pertanggungjawaban tersebut secara mendetail untuk dibahas oleh DPRD.

Arie juga menerangkan semua program yang menjadi target pembangunan prioritas daerah juga sudah terlaksana dengan baik.

Termasuk pembangunan fisik seperti jalan, irigasi dan kondisi infrastruktur lain di wilayah Bengkulu Utara. 

“Untuk pembangunan fisik memang menjadi catatan prioritas pembangunan di Bengkulu Utara,” ujarnya.

Selain itu, sepanjang 2023 lalu juga terjadi penurunan angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan ini terjadi meskipun sepanjang 2023 lalu juga terjadi masalah ekonomi nasional dimana meningkatnya angka inflasi nasional.

BACA JUGA:Desak RUU KIA Segera Disahkan, 10 Daerah dengan Persentase Balita Pengasuhan Tidak Layak

“Namun di Bengkulu Angka inflasi masih bisa dikendalikan dan justru terjadi penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah yang juga berkat dukungan DPRD berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH menerangkan DPRD Bengkulu Utara juga langsung melakukan rapat internal terkait pembahasan nota raperda tersebut.

Dewan akan membahas secara mendetail pelaksanaan APBD di masing-masing OPD terutama pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

“Kita akan melakukan beberapa kegiatan rapat internal terkait pembahasan Raperda LKPj ini sehingga memang bisa membedah nota LKPj yang disampaikan tersebut dalam paripurna di akhirnya nanti,” terangnya.

Meskipun secara umum pembangunan 2023 berlangsung baik, ia memastikan dewan akan membedah masing-masing kinerja masing-masing OPD.

Nantinya diakhir paripurna DPRD Bengkulu Utara akan menyampaikan catatan-catatan atas hasil pelaksanaan APBD Bengkulu Utara 2023. 

“Tentunya keinginan kita apa yang menjadi permasalahan atau kinerja OPD yang belum maksimal 2023 lalu tidak lagi terjadi di 2024. Sehingga pembangunan yang direncanakan bisa terwujud dengan baik,” harap Sonti.