BPD Terpilih Hasil Pemilihan 2024 di 94 Desa Kepahiang Meradang, Belum Bisa Dilantik

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Sabtu , 18 May 2024 - 10:43

BPD: Pemilihan Anggota BPD di salah satu desa Kabupaten Kepahiang yang baru saja dilaksanakan 2024 ini.-foto: heru/koranrb.id-

Sebagai gambaran, sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ada 3 fungsi pokok yang wajib dijalankan oleh seorang BPD.

Yakni, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sedangkan tugas, seorang BPD wajib menjalankan 13 tugas pokok.

Seperti, menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa.

Lalu, membentuk panitia pemilihan Kades, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kades antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kades, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kades.

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.

Hingga melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang anggota BPD juga memiliki 3 hak pokok yakni, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Serta, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di sini, biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan

kemampuan Keuangan Desa.

Terkait gaji, setiap daerah memiliki kebijakan terkait jumlah tunjangan BPD sesuai dengan kondisi keuangan setiap desa.

bpd terpilih hasil pemilihan 2024 di 94 desa kepahiang meradang, belum bisa dilantik                            koranrb.id - tak hanya kepala desa (kades), terbitnya uu  nomor 03 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa tertanggal 25 april 2024, juga berimbas kepada jabatan  badan permusyawaratan desa (bpd).
pemilihan bpd di kabupaten kepahiang sudah berjalan sejak maret hingga mei 2024. 
dari hasil pemilihan tersebut, sudah terpilih ratusan anggota bpd yang terpilih di 94 desa kabupaten kepahiang. 
jadi soal, mereka yang sudah terpilih ini tak bisa langsung dilantik.
hal ini tak lain karena telah disahkannya uu desa yang baru, yang menyebut adanya masa perpanjangan jabatan kades dan bpd menjadi 8 tahun. 
baca juga:kabar gembira untuk lulusan sma, smk, ma, pendaftaran sekolah kedinasan sudah dimulai
secara otomatis anggota bpd lama yang sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya akan diperpanjang hingga 2 tahun ke depan. 
adapun bpd terpilih hasil pemilihan 2024, mau tak mau harus menunggu pelantikan hingga 2 tahun ke depan juga. 
menjelaskan kesimpangsiuran informasi yang terjadi, kepala dinas pemberdayaan desa (pmd) kabupaten kepahiang iwan zamzam kurniawan, sh memberi penjelasan. 
disampaikan, hasil pemilihan bpd yang dilaksanakan sepanjang 2024 ini tetaplah sah. 
sama sekali tak ada pembatalan hasil pemilihan bpd. 
yang ada hanyalah penundaan pelantikan, lantaran adanya perubahan uu tentang desa yang baru disahkan belum lama ini.
"bukan tidak jadi, hanya saja pelantikannya yang ditunda sampai 2 tahun ke depan," kata iwan.  
baca juga:2 cjh sakit asal kota bengkulu, tetap bisa berangkat, begini penjelasannya
sebagai gambaran, sesuai dengan peraturan mendagri nomor 110 tentang badan permusyawaratan desa, ada 3 fungsi pokok yang wajib dijalankan oleh seorang bpd. 
yakni, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
sedangkan tugas, seorang bpd wajib menjalankan 13 tugas pokok. 
seperti, menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah bpd, menyelenggarakan musyawarah desa.
lalu, membentuk panitia pemilihan kades, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kades antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kades, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kades. 
baca juga:untuk pengangkatan pppk tahun 2024, 1.788.851 tenaga non asn sudah masuk database bkn
melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. 
hingga melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
seorang anggota bpd juga memiliki 3 hak pokok yakni, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. 
menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
serta,  mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
di sini, biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas bpd, dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan
kemampuan keuangan desa.
baca juga: kerugian negara kasus samisake jilid ii masih dihitung, ini penjelasannya
terkait gaji, setiap daerah memiliki kebijakan terkait jumlah tunjangan bpd sesuai dengan kondisi keuangan setiap desa. 
gaji dan tunjangan bpd terdiri dari penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap.
penghasilan tetap yaitu gaji pokok yang diterima setiap bulan.
sedangkan penghasilan tidak tetap adalah honorarium yang diterima sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
berdasarkan permendagri no. 110/2016, besaran gaji pokok bpd adalah sebagai berikut.
ketua bpd rp833.000, wakil ketua bpd rp714.000, sekretaris bpd rp595.000 dan anggota bpd rp476.000.
besaran gaji dan tunjangan dari setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan desa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan