Pemkab Bengkulu Tengah Terima 6 Catatan dari BPK, Pj Bupati: Segera Ditindaklanjuti

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 02 Jun 2024 - 20:52

WTP: Pemkab Bengkulu Tengah menerima WTP lima tahun berturut-turut dan berhasil mendapatkan WTP ke-11.-foto: jeri/koranrb.id-

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Menyikapi ini, Penjabat (Pj) Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si menegaskan ke depan Pemkab Bengkulu Tengah akan terus bekerja dan mengevaluasi kinerja.

Apalagi Pemkab Bengkulu Tengah masih harus menyelesaikan beberapa catatan dari BPK RI Provinsi Bengkulu yang harus segera diselesaikan

Setelah ini ia akan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Benteng dan masih memiliki catatan untuk segera menuntaskan semua catatan tersebut.

"Tak ada kata santai, semua catatan harus segera kita tindaklanjuti. Bila perlu sebelum 60 hari semuanya sudah selesai," tegasnya.

Di sisi lain Heriyandi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu karena sudah membimbing Pemkab Bengkulu Tengah selama ini.

Ia berharap BPK tak bosan-bosan untuk terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Bengkulu Tengah.

“Saya mewakili Pemkab Bengkulu Tengah mengucapkan terima kasih kepada BPK. Saya menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan selama ini. Semoga kedepan BPK terus memberikan bimbingan kepada kami,” tutup Heriyandi.(**)

pemkab bengkulu tengah terima 6 catatan dari bpk, pj bupati: segera ditindaklanjuti                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah pada kamis 30 mei 2024 kembali berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu. 
opini wtp ini atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023.
opini wtp yang didapatkan pemkab bengkulu tengah ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan bpk termasuk implementasi atas rencana aksi pemkab  bengkulu tengah.
meskipun pemkab bengkulu tengah berhasil mendapatkan wtp, namun pemkab bengkulu tengah tak serta merta bebas dari catatan dari bpk. 
berdasarkan rilis resmi yang disampaikan bpk ri perwakilan provinsi bengkulu, diketahui bpk ri memberikan 6 catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemkab bengkulu tengah. 
baca juga:pendaftaran cakada 27 agustus, kandidat masih tunggu restu parpol
bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, pertama, pengelolaan pendapatan asli daerah (pad) belum sepenuhnya memadai.  
kedua, belanja barang dan jasa atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat kegiatan serta honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia tidak sesuai ketentuan.
ketiga, belanja perjalanan dinas pada 8 satuan kerja pemerintah daerah (skpd) tidak sesuai ketentuan.
keempat, belanja modal gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) secara swakelola tidak sesuai ketentuan.
kelima, pengelolaan kas di lingkungan pemkab bengkulu tengah belum tertib.
baca juga:54 paskibraka bengkulu 2023 resmi dibubarkan, dapat bonus uang saku rp3,8 juta 
keenam, penatausahaan aset tetap tanah pemkab bengkulu tengah belum tertib.
pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lhp diterima.
bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. 
baca juga: gaji 13 asn bengkulu utara sudah bisa dibayar, tidak termasuk 930 pppk yang baru dilantik
menyikapi ini, penjabat (pj) bupati bengkulu tengah, dr. heriyandi roni, m.si menegaskan ke depan pemkab bengkulu tengah akan terus bekerja dan mengevaluasi kinerja.
apalagi pemkab bengkulu tengah masih harus menyelesaikan beberapa catatan dari bpk ri provinsi bengkulu yang harus segera diselesaikan
setelah ini ia akan meminta kepada organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di benteng dan masih memiliki catatan untuk segera menuntaskan semua catatan tersebut.
"tak ada kata santai, semua catatan harus segera kita tindaklanjuti. bila perlu sebelum 60 hari semuanya sudah selesai," tegasnya.
di sisi lain heriyandi mengucapkan terima kasih kepada bpk ri perwakilan provinsi bengkulu karena sudah membimbing pemkab bengkulu tengah selama ini.
ia berharap bpk tak bosan-bosan untuk terus memberikan bimbingan kepada pemkab bengkulu tengah.
“saya mewakili pemkab bengkulu tengah mengucapkan terima kasih kepada bpk. saya menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan selama ini. semoga kedepan bpk terus memberikan bimbingan kepada kami,” tutup heriyandi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan