Desa Dusun Baru Belum Kondusif, Ini Permintaan Dewan ke Bupati Seluma Soal Pemberhentian Kades

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 23:16

SEGEL: Warga Desa Dusun Baru saat menyegel kantor desa beberapa waktu lalu. FOTO: DOK/RB--

SELUMA, KORANRB.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma agar tidak tergesa gesa.

Dewan secara tegas melarang pencabutan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Kades Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo, Ibran.

Hal ini mengingat kondisi desa masih sangat tidak kondusif meskipun sang kades sudah dinonaktifkan.

Terlebih lagi informasinya, Penasehat Hukum (PH) dari Ibran akan mengugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu atas atas SK Bupati Seluma memberhentikan sementara Kades Dusun Baru.

Anggota DPRD Seluma, Tenno Heika, S.Sos, MM meminta Pemkab Seluma dalam hal ini Bupati tak khawatir akan ancaman gugatan yang akan dilayangkan kades nonaktif.

Mengingat, keputusan pemberhentian sementara kades melalui proses dan aturan yang sudah dijalankan. Menempuh waktu yang cukup lama, serta melibatkan banyak pihak termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

“Persoalan kades yang dinonaktifkan, sebaiknya jangan dicabut dulu SK-nya. Tunggu keputusan hukum tetap, baik hasil PTUN (Jika digugat) atau soal laporan tentang kasus dan kisruh di Desa Dusun Baru,” tegas Tenno.

Jika memang nantinya digugat PTUN dan hasilnya Pemkab sudah melalui prosedur yang benar dan tidak bersalah, Tenno meminta agar Pemkab memberhentikan permanen Ibran dari jabatannya.

Sebaliknya, Pemkab Seluma dinyatakan inprosedural, tentu harus mengembalikan jabatan kades ke Ibran.

“Pemebrhentian permanen kades tersebut agar tidak mengganggu pemerintahan desa untuk melaksanakan dan melayani kepentingan masyarakat,” ujar Tenno.

Sedangkan terkait perselisihan antara warga desa dan kades nonaktif, Tenno menyarankan agar kedua pihak dapat dimediasi yang difasilitasi oleh Pemkab Seluma dan APH, diselesaikan secara damai.

desa dusun baru belum kondusif, ini permintaan dewan ke bupati seluma soal pemberhentian kades                            seluma, koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma meminta pemerintah kabupaten (pemkab) seluma agar tidak tergesa gesa. 
dewan secara tegas melarang pencabutan surat keputusan (sk) pemberhentian sementara kades dusun baru kecamatan ilir talo, ibran. 
hal ini mengingat kondisi desa masih sangat tidak kondusif meskipun sang kades sudah dinonaktifkan.
terlebih lagi informasinya, penasehat hukum (ph) dari ibran akan mengugat ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu atas atas sk bupati seluma memberhentikan sementara kades dusun baru.
baca juga:pasutri asal seluma ini ditangkap polis, diduga curi motor korbannya saat sedang asyik ‘ngapel’
anggota dprd seluma, tenno heika, s.sos, mm meminta pemkab seluma dalam hal ini bupati tak khawatir akan ancaman gugatan yang akan dilayangkan kades nonaktif. 
mengingat, keputusan pemberhentian sementara kades melalui proses dan aturan yang sudah dijalankan. menempuh waktu yang cukup lama, serta melibatkan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum (aph).
baca juga:15 juni deadline pengajuan pencairan, ini sanksi berat desa telat cair dd tahap i 
“persoalan kades yang dinonaktifkan, sebaiknya jangan dicabut dulu sk-nya. tunggu keputusan hukum tetap, baik hasil ptun (jika digugat) atau soal laporan tentang kasus dan kisruh di desa dusun baru,” tegas tenno.
jika memang nantinya digugat ptun dan hasilnya pemkab sudah melalui prosedur yang benar dan tidak bersalah, tenno meminta agar pemkab memberhentikan permanen ibran dari jabatannya. 
sebaliknya, pemkab seluma dinyatakan inprosedural, tentu harus mengembalikan jabatan kades ke ibran.
baca juga:usai penetapan 7 tersangka, segel kantor desa dusun baru akhirnya dilepas
“pemebrhentian permanen kades tersebut agar tidak mengganggu pemerintahan desa untuk melaksanakan dan melayani kepentingan masyarakat,” ujar tenno.
sedangkan terkait perselisihan antara warga desa dan kades nonaktif, tenno menyarankan agar kedua pihak dapat dimediasi yang difasilitasi oleh pemkab seluma dan aph, diselesaikan secara damai.
“kalau tidak ada merasa bersalah ya sebaiknya ikuti dan jalani mediasi. pemkab maupun aph diharapkan bisa memfasilitasinya,” pungkasnya.
sementara itu, salah satu warga desa dusun baru, mahyen mengaku semenjak kades diberhentikan sementara, belum ada perubahan yang menonjol.  apalagi beritikad baik menemui warga desa.
baca juga:ph kades dusun baru desak 7 tersangka kasus penyegelan kantor desa ditahan
padahal didalam sk pemberhentian sementara, ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen. yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
“hingga saat ini belum ada perubahan, pascadiberhentikan sementara, kades juga jarang terlihat di desa,” ujar mahyen.
menurut mahyen, saat ini bisa saja terjadi permasalahan yang baru di desa dusun baru. karena bukannya mencari upaya damai dengan warganya sendiri, ibran malah melaporkan warganya atas dugaan pengerusakan dan penyegelan kantor desa hingga berujung penetapan 7 tersangka. bahkan salah satu tersangka seorang ibu rumah tangga.
baca juga:mantan bupati murman bantah pembebasan lahan di kelurahan napal tahun 2010 dan 2011
“bagaimana kondisi desa mau tentram, kades bukannya beritikad baik untuk menempuh damai. ini malah tetap ngotot ingin memenjarakan warganya sendiri, padahal sebenarnya bisa diselesaikan secara baik baik,” terang mahyen.
untuk diketahui, unit pidana umum (pidum) polres seluma resmi menetapkan 7 tersangka atas kasus penyegelan dan pengerusakan kantor desa dusun baru kecamatan ilir talo. mereka, ra, za, ru, ri, he, ma, dan fa. 
semua tersangka warga desa dusun baru, berasal dari berbagai latar belakang profesi. 
dan sejak jumat 7 juni, segel yang terpasang hampir 2 bulan lamanya di area kantor desa dilepaskan.
pembukaan segel ini didasari oleh persetujuan semua pihak, mulai dari polres seluma, pemerintah kabupaten (pemkab) seluma, hingga badan permusyawaratan desa (bpd) dusun baru.
terpisah, kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh didampingi kanit pidum, ipda. bambang ilyadi. mengatakan bahwa penetapan tersangka didasari hasil gelar perkara atas penyidikan yang dilakukan oleh unit pidana umum (pidum) sat reskrim polres seluma.
penyidikan ini dilakukan juga mengacu atas laporan kades dusun baru (nonaktif), ibran bin busra yang dibuat dalam laporan polisi nomor : lp / b / 24 / v / 2024 / spkt / polres seluma / polda bengkulu tanggal 4 mei 2024.
“benar mas, saat ini ada tujuh orang tersangka yang kita tetapkan atas penyegelan kantor desa dusun baru,” terang kasat reskrim.
ditambahkan kanit pidum, saat ini tujuh tersangka memang belum dilakukan penahanan. rencananya pekan depan tujuh tersangka tersebut akan dipanggil ke polres seluma.
“mudah mudahan para tersangka dapat kooperatif agar proses hukum dapat dilakukan secepatnya,” singkat kanit pidum.
untuk diketahui, sebelumnya pada kamis 4 april 2024 areal kantor desa dusun baru disegel oleh sejumlah warga. 
penutupan kantor desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika kepala desa dan perangkat desa pendukung kepala desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di gedung kantor dan balai desa. 
hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan