APH di Mukomuko Diminta Turun Pastikan Pembangunan JUT Suka Pindah, Diduga Merugikan Negara Rp500 Juta

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 23 Jun 2024 - 20:57

JALAN: Rabat beton Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang, yang dibangun menggunakan DD tahun 2023. FIRMANSYAH/RB--

Sehingga dari proses monitoring dan mengumpulkan alat yang memperkuat dugaan semakin benderang dilakukan.

“Kami minta Kejari Mukomuko dapat turun, untuk memastikan negara tidak dirugikan adanya pembangunan JUT di desa Suka Pindah,” ujarnya.

Sekadar mengulas, JUT Desa Suka Pindah yang dikerjakan akhir 2023 lalu ini diduga menimbulkan kerugian negara lantaran adanya kelebihan bayar atau mark up.

Dari pantauan RB di lokasi, JUT Desa Suka Pindah yang dibangun menggunakan beton tampak terputus-putus, bahkan dengan panjang, lebar dan ketebalan yang berbeda-beda.

Meski telah dibangun, JUT yang menelan biaya hingga Rp500 juta lebih terpantau masih sulit untuk dilalui.

Karena pada titik yang seharus dibangun jalan rabat beton, namun tidak dikerjakan, dan dibangunkan pada titik-titik yang lebih mudah dikerjakan, seperti tanjakan curam dan turunan.

Salah satu warga Desa Suka Pindah yang meminta namanya diinisialkan, LN menceritakan.

Menurut LN pembangunan JUT Desa Suka Pindah ini dilaksanakan titik nol pada akhir tahun 2023 lalu.

Di dalam pelaksanaan titik nol memang sempat terjadi perdebatan antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Badan Permuswaratan Desa (BPD) Suka Pindah.

Akibat terjadi pergeseran titik pembangunan JUT yang menggunakan rabat beton dari titik yang sebelumnya disepakati pada Musyawarah desa (Musdes).

Dalam penyelesaiannya dibantu mediasi oleh pihak Kecamatan Lubuk Pinang.

“Bisa dilihat sendiri JUT ini dibangun terpisah-pisah tidak satu kesatuan, bagian-bagian jalan yang menyulitkan warga mengeluarkan hasil produksi buah malahan tidak dibangun menggunakan rabat beton,” ujanrnya.

Tentunya sebagai warga Desa Suka Pindah merasa dirugikan dengan adanya pembanguan JUT yang menelan anggaran hingga ratusan juta.

aph di mukomuko diminta turun pastikan pembangunan jut suka pindah, diduga merugikan negara rp500 juta                             koranrb.id – aparat penegak hukum (aph) di kabupaten mukomuko diminta turun memastikan hasil pekerjaan jalan usaha tani (jut) desa suka pindah kecamatan lubuk pinang diakhir tahun 2023 lalu.
pasalnya, ada dugaan kerugian negara yang timbul pada pembangunan jut desa suka pindah kecamatan lubuk pinang yang menelan anggaran hampir rp500 juta.
pembangunan jut desa suka pindah diduga tidak sesuai dengan spsesifikasi sehingga menimbukan kerugian negara.
bahkan, inspektur pembantu khusus (irbansus) sebelumnya melakukan telaah, namun hingga kemarin, 23 juni 2024 belum diktahui pasti dugaan kerugian negara yang mencapai rp500 juta tersebut.
baca juga:pemkab mukomuko dukung pemberian sanksi bagi asn terbukti terlibat judi online
baca juga:ternyata bukan anies, ini alasan pks usung sohibul iman jadi bakal cagub dki 2024
pengamat hukum, muslim caniago sh, mh mengatakan, adanya indikasi dugaan kerugian negara terhadap suatu pekerjaan,
baik yang dilakukan pemerintah ataupun  pemerintah desa (pemdes) dengan menggunakan uang negara tentu harus diusut tuntas. 
namun tidak dapat dipungkiri terkadang dalam penanganan yang dilakukan seperti proses audit, ditemukan adanya kerugian negara tidak akan menjamin hal serupa tidak terjadi lagi.
“kita bisa lihat audit keuangan dilakukan rutin setiap tahunnya, sehingga membuat daerah mendapatkan predikat yang memuaskan.
baca juga:nib pelaku usaha di mukomuko terancam dicabut jika tak serahkan lkpm, juni: ada ratusan, yang rutin lapor 60 
baca juga:2 tahun dana btt utuh, selangkah lagi kejari mukomuko tetapkan tersangka tipikor
namun apakah predikat tersebut didasari dari tidak adanya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan tersebut, tentu tidakkan,” terangnya.
maka dari itu muslim menegaskan, adanya dugaan kerugian negara dalam suatu pekerjaan yang dapat merugikan negara lebih baik ditangani oleh aparat penegak hukum (aph).
sehingga dari proses monitoring dan mengumpulkan alat yang memperkuat dugaan semakin benderang dilakukan. 
 “kami minta kejari mukomuko dapat turun, untuk memastikan negara tidak dirugikan adanya pembangunan jut di desa suka pindah,” ujarnya.
baca juga:45.000 sppt-pbb diterbitkan, pemdes kabupaten mukomuko diminta bkd tagih pajak ke warga
baca juga:idm 2024, 11 desa 6 kecamatan kabupaten mukomuko naik status, kelebihan desa mandiri: dinas pmd bilang begini 
sekadar mengulas, jut desa suka pindah yang dikerjakan akhir 2023 lalu ini diduga menimbulkan kerugian negara lantaran adanya kelebihan bayar atau mark up.
dari pantauan rb di lokasi, jut desa suka pindah yang dibangun menggunakan beton tampak terputus-putus, bahkan dengan panjang, lebar dan ketebalan yang berbeda-beda. 
meski telah dibangun, jut yang menelan biaya hingga rp500 juta lebih terpantau masih sulit untuk dilalui.
karena pada titik yang seharus dibangun jalan rabat beton, namun tidak dikerjakan, dan dibangunkan pada titik-titik yang lebih mudah dikerjakan, seperti tanjakan curam dan turunan.
salah satu warga desa suka pindah yang meminta namanya diinisialkan, ln menceritakan.
menurut ln pembangunan jut desa suka pindah ini dilaksanakan titik nol pada akhir tahun 2023 lalu. 
di dalam pelaksanaan titik nol memang sempat terjadi perdebatan antara tim pelaksana kegiatan (tpk) dan badan permuswaratan desa (bpd) suka pindah.
akibat terjadi pergeseran titik pembangunan jut yang menggunakan rabat beton dari titik yang sebelumnya disepakati pada musyawarah desa (musdes). 
dalam penyelesaiannya dibantu mediasi oleh pihak kecamatan lubuk pinang.
“bisa dilihat sendiri jut ini dibangun terpisah-pisah tidak satu kesatuan, bagian-bagian jalan yang menyulitkan warga mengeluarkan hasil produksi buah malahan tidak dibangun menggunakan rabat beton,” ujanrnya.
tentunya sebagai warga desa suka pindah merasa dirugikan dengan adanya pembanguan jut yang menelan anggaran hingga ratusan juta.
namun belum bisa bermanfaat maksimal bagi warga. selain itu juga beberapa titik jut yang dibangun menggunakan rabat beton ini, memiliki lebar, panjang, dan ketebalan yang berbeda-beda, malahan sebagian sudah ada yang tertutup sisi material seperti tanah dan batu.
“harapan kami dd (dana desa, red) yang diperuntukan mendukung kemajuan desa bisa digunakan sesuai fungsinya. dan masyarakat tidak dirugikan karena menerima hasil pembangunan tak sesuai harapan,” harapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 24 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan