Pencairan Banpol untuk 11 Parpol di Mukomuko Terhambat, Ini Penyebabnya

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 09 Jul 2024 - 00:03

PENCAIRAN BANPOL: adan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko belum menyalurkan pencairan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2024. FOTO: Kesbangpol Mukomuko/RB--

KORANRB.ID – Hingga kemarin, 8 Juli 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko belum menyalurkan pencairan dana Bantuan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2024.

Karena masih menunggu permohonan pencairan dari 11 Partai Politik (Parpol) yang berhak menerima dana Banpol tersebut, dengan total Rp550 juta yang bersumber dari APBD Mukomuko.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Mukomuko Ali Mucshin S.Pd, M.AP.

Ia menyebutkan, baru ada 6 Parpol yang mengajukan permohonan pencairan dana Banpol, sehingga masih menyisakan 5 Parpol lagi yang belum mengajukan.

Tentunya pencairan baru dapat diproses setelah usulan sudah masuk semua.

“Kini baru 6 Parpol yang mengusulkan, masih menyisakan 5 Parpol lagi. Usulan belum kita proses karena merupakan satu kesatuan,” terangnya.

Ali menambahkan, penyaluran dana bantuan Parpol yang memiliki keterwakilan di lembaga DPRD Mukomuko ini direncanakan serentak dalam proses pencairannya.

Sehingga lebih mempermudah tahapan proses verifikasi berkas dan lainnya.

Maka dari itu karena angaran Banpol telah tersedia dan dapat diproses, diingatkan pengurus Parpol yang belum mengajukan persyaratan penyaluran dana, dapat sesegera mungkin mengajukan ke Kesbangpol Mukomuko.

“Dalam tahapan pencairan, akan dilakukan verifikasi berkas oleh APIP Inspektorat Daerah. Yang dilanjutkan penerbitan SK penyaluran dana.

pencairan banpol untuk 11 parpol di mukomuko terhambat, ini penyebabnya                             koranrb.id – hingga kemarin, 8 juli 2024 badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten mukomuko belum menyalurkan pencairan dana bantuan partai politik (banpol) tahun anggaran 2024.
karena masih menunggu permohonan pencairan dari 11 partai politik (parpol) yang berhak menerima dana banpol tersebut, dengan total rp550 juta yang bersumber dari apbd mukomuko. 
hal ini disampaikan kepala badan kesbangpol mukomuko ali mucshin s.pd, m.ap. 
ia menyebutkan, baru ada 6 parpol yang mengajukan permohonan pencairan dana banpol, sehingga masih menyisakan 5 parpol lagi yang belum mengajukan. 
baca juga:mundur dari jabatan karena sakit, kadis dinsos tunggu jawaban pejabat pembina kepegawaian
baca juga:4 kelompok tani mukomuko penerima bantuan program replanting memasuki masa tanam
tentunya pencairan baru dapat diproses setelah usulan sudah masuk semua.
“kini baru 6 parpol yang mengusulkan, masih menyisakan 5 parpol lagi. usulan belum kita proses karena merupakan satu kesatuan,” terangnya.
ali menambahkan, penyaluran dana bantuan parpol yang memiliki keterwakilan di lembaga dprd mukomuko ini direncanakan serentak dalam proses pencairannya. 
sehingga lebih mempermudah tahapan proses verifikasi berkas dan lainnya. 
baca juga:soroti penggunaan anggaran pembangun jut rp500 juta, kejari mukomuko panggil pemdes suka pindah, libatkan apip
baca juga:pemkab mukomuko bentuk tim desk, siap sanksi asn dan kades tak netral pilkada 
maka dari itu karena angaran banpol telah tersedia dan dapat diproses, diingatkan pengurus parpol yang belum mengajukan persyaratan penyaluran dana, dapat sesegera mungkin mengajukan ke kesbangpol mukomuko.
“dalam tahapan pencairan, akan dilakukan verifikasi berkas oleh apip inspektorat daerah. yang dilanjutkan penerbitan sk penyaluran dana.
proses ini akan lebih mudah dilakukan jika dilakukan serentak sehingga tidak berulang.
untuk itu, kita minta kepada partai yang belum, segera mengajukan permohonan penyaluran dana ke kesbangpol, dapat segera mengajukan,” sampainya.
baca juga:desa talang buai tagih jaringan internet, pemkab mukomuko janji lagi
baca juga:tak mau terkena hipertensi, lakukan ini setiap hari 
lanjutnya, tidak hanya kelengkapan syarat pemohonan pencairan yang dilakukan verifikasi oleh apip inspektorat daerah. namun juga spj penggunaan dana bantuan parpol yang di salurkan sebelumnya juga akan dicek terlebih dulu. 
hal ini dikarenakan dana bantuan tersebut berasal dari apbd mukomuko, maka dari itu  masing-masing partai politik dimintai pertanggungjawabannya dalam penggunaannya, yang diperiksa secara terperinci.
“tentunya jika parpol belum juga mengajukan pencairan, akan berpengaruh pada serapan anggaran kita, yang tak kunjung dicairkan,” ujarnya.
dana bantuan pemerintah kepada partai politik dapat digunakan untuk biaya operasional sekretariat partai dan pendidikan politik.
dengan pembagian 40 persen dapat digunakan untuk operasional sekretariat dan 60 persen lagi untuk pendidikan politik.
“biasanya parpol ini paling mudah menggunakan anggaran di 40 persen, namun yang 60 persen tidak begitu banyak yang menjalani. tentunya penggunaan anggaran harus sesuai atauran tersebut,” jelasnya.
ali menjelaskan, untuk kabupaten mukomuko ada 11 parpol yang  menerima dana banpol yaitu, partai golkar, partai demokrat, partai perindo, pdi perjuangan, partai nasdem, pkpi, pan, pks, pkb dan partai hanura. 
dalam proses pencairan dana banpol ini, parpol wajib membuat usulan permohonan pencairan terlebih dulu, termasuk melampirkan laporan penggunaan dana banpol ditahun sebelumnya.
“membuat usulan pencairan dana banpol merupakan tahapan yang harus dijalan kan parpol, namun hingga saat ini 11 parpol penerima banpol belum seluruhnya mengajukan usulan,” sampainya.
ali juga menyampaikan sebelumnya terkait usulan kenaikan dana banpol  memang pernah diusulkan di tahun lalu yang sempat dikabarkan sudah disetujui pihak pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
setelah 11 parpol meminta kenaikan besaran dana banpol yang awanya rp5.495 ribu persuara, dinaikan menjadi rp11 ribu persuara, tampaknya belum terealisasi.
sebab usulan yang disampaikan melalui pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko tersebut hanya bisa disetujui menjadi rp 5.505 tidak diangka rp 11 ribu. 
sementara hibah bantuan keuangan parpol ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) mukomuko, jadi tentu akan berpatokan pada kemampuan daerah.
“kalau usulan belum bisa diakomodir karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka dari itu jumlah dana banpol masih tetap sama,” tutupnya.
berikut ini rincian jumlah dana yang akan diterima masing-masing parpol nantinya.
1. partai golkar rp68 juta lebih, 3 kursi di dprd, dan total suara sah 12.390
2. partai demokrat rp67 juta lebih 3 kursi di dprd, dan total suara 12.211
3. partai perindo rp53 juta lebih, 3 kursi di dprd, dan total suara 9.656
4. pdip rp52 juta lebih, 3 kursi di dprd, total suara 9.535
5. partai gerindra rp52 juta lebih, 3 kursi dprd, total suara 9.494
6. parta nasdem rp51 juta lebih, 2 kursi dprd, total suara 9.333
7. pan rp48 juta, 3 kursi dprd, total suara 8.902
8. pkp rp42 juta lebih, 1 kursi dprd, total suara 7.754
9. pkb rp38 juta lebih, 2 kursi dprd, total suara 7.080
10. pks rp42 juta lebih, 1 kursi dprd, total suara 7.717
11. partai hanura rp33 juta lebih, 1 kursi dprd, total suara sah 6171
seluruh dana banpol nantinya akan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing partai setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan