KNPI Datangi KPU Serahkan Surat Minta Penjelasan, Cegah Multi Tafsir PKPU Soal Ini

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 10 Jul 2024 - 00:03

meminimalisir terjadinya multitafsir PKPU yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial terkait Pilkada Serentak 2024--Foto: Rio Agustian. Koranrb.Id

Jawaban yang akan disampaikan KPU ditegaskan Erina pasti terperinci, menjelaskan point-point pertanyaan yang disampaikan dalam surat KNPI Bengkulu Selatan tersebut.

"Surat dari DPD KNPI ini akan dijadikan bahan koordinasi dan konsultasi kami (KPU, red)," kata Erina.

Perlu diketahui, setidaknya ada 7 poin penting dalam surat permohonan yang disampaikan oleh DPD KNPI terhadap KPU BS diantaranya sebagai berikut:

1. Meminta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan penjelasan makna pada pasal 19 huruf c di PKPU Nomor : 8 Tahun 2024.

- Apakah jabatan Plt Bupati tersebut dihitung sebagai masa jabatan Bupati?

- Atau masa jabatan itu hanya dihitung ketika menjabat sebagai Bupati definitif saja?

2. Meminta KPU menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 tahun 2024.

- Maknanya sejak pelantikan tersebut apakah pelantikan secara seremonial, atau pelantikan di sini dimaknai sejak seseorang Kepala Daerah diberi wewenang atas jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan resmi oleh pejabat berwenang berdasarkan prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik?

- Apakah makna semenjak pelantikan tersebut dapat dimaksud ketika jabatan Plt yang tidak dilantik tidak dihitung sebagai masa jabatan?

- Apakah memang ada klasifikasi jabatan Plt yang dilantik dan Plt yang tidak dilantik?

3. Meminta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan memegang teguh prinsip teliti dan kehati- hatian dalam proses verifikasi dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nantinya.

4. Meminta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengkaji manajemen risiko yang akan timbul jika KPU Kabupaten Bengkulu Selatan salah dalam mengambil Keputusan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Mengingatkan KPU bahwa Bengkulu Selatan memiliki sejarah kelam dalam penyelenggaraan Pilkada pada Tahun 2008. Saat itu Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil dan memerintahkan diadakannya Pilkada ulang.

knpi datangi kpu serahkan surat minta penjelasan, cegah multi tafsir pkpu soal ini                             kota manna, koranrb.id  -  terbitnya peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor: 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wagub, bupati dan wabup, serta walikota dan wawali, beberapa kelompok masyarakat ataupun kalangan parpol berbeda-beda dalam menafsirkan soal pencalonan kepala daerah.
karena itu, dewan perwakilan daerah (dpd) komite nasional pemuda indonesia (knpi) bengkulu selatan mendatangi kpu bengkulu selatan, menyerahkan surat permintaan menjelas pasal-pasal di pkpu nomor 8 tahun 2024 agar tak multitafisir.
ketua dpd knpi bengkulu selatan, wahyudi febrianto putra, s.tp m.ling mengatakan, pihaknya  meminta kpu memberikan penjelasan mengenai pkpu nomor 8. 
baca juga:sisakan 50 desa lagi, agustus batas akhir pengajuan dd tahap ii
baca juga:berserakan, sekda sukarni minta penertiban aset milik pemkab bengkulu selatan
hal tersebut bertujuan meminimalisir terjadinya multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan konflik sosial di kemudian hari.
sebab, dalam beberapa poin yang ada di pkpu terbaru itu, dalam penilaian knpi bengkulu selatan, pemaknaan ketentuan masa jabatan yang telah dijalani oleh kepala daerah sebagai syarat pencalonan, masih belum jelas.
"untuk itu, kami meminta kpu bengkulu selatan memberikan penjelasan yang utuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan tersebut. jangan sampai opini-opini liar bermunculan di tengah masyarakat," tegas wahyudi.
belum lagi, sambung wahyudi, tafsir sembarangan yang terus bermunculan bisa saja menimbulkan kisruh dan perpecahan di tengah masyarakat.
menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dari lembaga yang betul-betul memiliki kapasitas yaitu, kpu bengkulu selatan selaku penyelenggara pilkada di bengkulu selatan, dan merupakan bawahan langsung kpu ri.
baca juga:bupati bengkulu selatan ingatkan kontraktor, selesaikan proyek tepat waktu
baca juga:minimalisir temuan di desa, pemerintah kecamatan lakukan pembinaan penggunaan dana desa
"kpu bengkulu selatan harus hadir memberikan fatwa yang benar dan berkepastian hukum," demikian wahyudi.
ditempat yang sama, ketua kpu  bengkulu selatan, erina okriani menyanggupi dan berjanji akan menjawab surat tersebut.
jawaban yang akan disampaikan kpu ditegaskan erina pasti terperinci, menjelaskan point-point pertanyaan yang disampaikan dalam surat knpi bengkulu selatan tersebut.
"surat dari dpd knpi ini akan dijadikan bahan koordinasi dan konsultasi kami (kpu, red)," kata  erina.
perlu diketahui, setidaknya ada 7 poin penting dalam surat permohonan yang disampaikan oleh dpd knpi terhadap kpu bs diantaranya sebagai berikut:
1. meminta kpu kabupaten bengkulu selatan memberikan penjelasan makna pada pasal 19 huruf c di pkpu nomor : 8 tahun 2024.
- apakah jabatan plt bupati tersebut dihitung sebagai masa jabatan bupati?
- atau masa jabatan itu hanya dihitung ketika menjabat sebagai bupati definitif saja?
baca juga:bawaslu imbau warga lapor ke posko kawal hak pilih bila tidak terdaftar saat coklit data pemilih
baca juga:dukung kerja sama bawaslu dan perguruan tinggi, bupati bengkulu selatan bilang begini
2. meminta kpu menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam pasal 19 huruf e pkpu nomor 8 tahun 2024.
- maknanya sejak pelantikan tersebut apakah pelantikan secara seremonial, atau pelantikan di sini dimaknai sejak seseorang kepala daerah diberi wewenang atas jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan resmi oleh pejabat berwenang berdasarkan prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik?
- apakah makna semenjak pelantikan tersebut dapat dimaksud ketika jabatan plt yang tidak dilantik tidak dihitung sebagai masa jabatan?
- apakah memang ada klasifikasi jabatan plt yang dilantik dan plt yang tidak dilantik?
3. meminta kpu kabupaten bengkulu selatan memegang teguh prinsip teliti dan kehati- hatian dalam proses verifikasi dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nantinya.
4. meminta kpu kabupaten bengkulu selatan untuk mengkaji manajemen risiko yang akan timbul jika kpu kabupaten bengkulu selatan salah dalam mengambil keputusan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati.
5. mengingatkan kpu bahwa bengkulu selatan memiliki sejarah kelam dalam penyelenggaraan pilkada pada tahun 2008. saat itu mahkamah konstitusi (mk) membatalkan hasil dan memerintahkan diadakannya pilkada ulang.
karena kpu kabupaten bengkulu selatan pada waktu itu tidak teliti dalam proses verifikasi dan penetapan calon.
jangan sampai hal serupa terulang kembali, karena tidak ada seorangpun yang bisa menjamin situasi keamanan ditengah masyarakat.
6. meminta kpu bengkulu selatan untuk menjawab dan memberikan balasan paling lambat 3 hari sejak surat ini diterima oleh kpu bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan