Netralitas ASN, Inspektorat Ingatkan Ini

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 07 Aug 2024 - 23:23

JELASKAN: Inspektur Inspektorat sedang menjelaskan aturan dan larangan ASN terkait Pilkada di ruang kerjanya Rabu, 7 Agustus 2024.--Foto: Rio Agustian. Koranrb.Id

"Aturannya sudah jelas dan tegas. ASN dilarang terlibat, dan kami punya kewajiban untuk terus mengimbau dan mengingatkan," sampai Arif

ASN menurut Arif dilarang terlibat dalam kegiatan partai politik, organisasi sayap partai politik, maupun relawan peserta pemilu.

ASN harus menjaga netralitasnya sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye pemilu.

"Apalagi nanti sudah penetapan calon bupati maka ASN dilarang aktif memberikan dukungan di media sosial seperti memberikan komentar dan sebagainya," tambah Arif.

Larangan-larangan diatas kembali disampaikan Arif sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, yakni asas netralitas.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk mengawasi aktivitas ASN. "Kami akan intens melakukan pengawasan dengan lembaga-lembaga lain," demikian Arif.

netralitas asn, inspektorat ingatkan ini                            kota manna, koranrb.id  - netralitas aparatur sipil negara (asn ) bengkulu selatan di pemilihan bupati (pilbup) 2024 kembali diingatkan. 
saat ini jumlah asn bengkulu selatan mencapai 4 ribu. semuanya kembali diingatkan oleh inspektorat untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan bupati bengkulu selatan 27 november 2024.
inspektur inspektorat bengkulu selatan hamdan syarbaini s.sos, mengatakan asn tetap berhak dan memilih siapa yang akan menjadi bupati bengkulu selatan periode 2024-2029. namun para asn, baik pns ataupun pppk agar tetap netral meskipun mempunyai pilihan masing-masing.
baca juga:bupati gusnan launching lubuk larangan saat bujian dusun di desa sebilo pino
baca juga:dlh minta pks tambah jam produksi harus perluas la 
“sudah diatur bahwa asn itu dilarang ikut terlibat kampanye pemilu maupun pilkada,” kata hamdan.
pada pilkada ini hamdan berharap kepada para asn yang memiliki dukungan agar menanamkan pilihannya didalam hati. tidak perlu ikut melakukan kampanye atau promosikan pilihan di masyarakat, media sosial dan sebagainya.
“kalau kita masih mau asn kita ikuti aturan, kalau tidak mau lagi jadi asn ya silahkan berkecimpung di politik tidak ada larangan,” terang hamdan.
kendati demikian apabila masih terjadi dan kedapatan ada asn melakukan pelanggaran, hamdan memastikan pemerintah mempunyai aturan dan siap memberikan sanksi.
“sejauh ini belum ada (pelanggar) karena kita masih mengingatkan. dan calon-calon juga belum dapat kita pastikan karena ada lembaga resmi yang menentukan,” ujar hamdan.
di tempat terpisah, anggota komisioner bawaslu bengkulu selatan m arif hidayat mengatakan hal yang sama soal netralitas asn pada pilkada serentak 2024.
baca juga:inspektorat warning perades dan bpd tak rangkap pekerjaan
baca juga:monitoring pasar, tpid temukan harga sejumlah bahan pokok naik
ia menyebut salah satu sumber kerawanan pilbup tahun 2024 adalah netralitas pegawai negeri. maka dari itu penting setiap  asn menjaga netralitas nya dan tidak melakukan tindakan aktif apalagi mengarah pada keberpihakan pada slaah satu bakal calon ataupun calon nantinya.
"aturannya sudah jelas dan tegas. asn dilarang terlibat, dan kami punya kewajiban untuk terus mengimbau dan mengingatkan," sampai arif
asn menurut arif dilarang terlibat dalam kegiatan partai politik, organisasi sayap partai politik, maupun relawan peserta pemilu. 
asn harus menjaga netralitasnya sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye pemilu.
baca juga:dana desa per tahun di bengkulu rp1 miliar , 70 persen untuk pembangunan, pmd: hindari penggunaan pihak ketiga
baca juga: sepekan antrean bbm mengular, ini kata gubernur bengkulu
"apalagi nanti sudah penetapan calon bupati maka asn dilarang aktif memberikan dukungan di media sosial seperti memberikan komentar dan sebagainya," tambah arif.
larangan-larangan diatas kembali disampaikan arif sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan dan kebijakan manajemen asn, yakni asas netralitas. 
pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk mengawasi aktivitas asn. "kami akan intens melakukan pengawasan dengan lembaga-lembaga lain," demikian arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan