PH Bupati: Tidak Berdasar, Kades Ibran Bisa Dilaporkan Balik

ph bupati: tidak berdasar, kades ibran bisa dilaporkan balik koranrb.id – dilaporkan kades dusun baru kecamatan ilir talo (nonaktif), ibran ke polda bengkulu atas pemberhentian sementara dari jabatannya.  bupati seluma, erwin octavian, se melalui penasehat hukum (ph), hartanto, sh, mh menilai tindakan dari ibran tersebut tidak berdasar. karena menurutnya selagi belum ada pembatalan atau pencabutan atas pemberhentian sementara ibran sebagai kades oleh bupati seluma.  atau selagi belum ada keputusan pengadilan yang inkrah untuk mematahkan keputusan bupati seluma, maka keputusan tersebut masih tetap sah. baca juga:masa jabatan bertambah, september 2024, 177 kades di seluma kembali dikukuhkan baca juga: 18 desa di seluma belum ajukan dana desa tahap ii, ini nama-namanya “karena berdasarkan hukum administrasi, keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tetap berlaku praduga keabsahan, maka ranahnya murni administrasi, bukan ranah pidana,” tegas hartanto. ditambahkan hartanto, sesuai alur hukum ranah pemberhentian sementara ibran sebagai kades dusun baru adalah administrasi pemerintahan, artinya ini ranahnya ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu dan bukan ke polda bengkulu yang ranahnya hukum pidana. lagi pula alasan pemberhentian ibran sebagai kades dusun baru bukanlah karena adanya dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh ibran, melainkan ada beberapa pertimbangan lainnya.  termasuk tindakan dari kades yang mengabaikan peraturan dan larangan serta kewajiban sebagai kades. baca juga:dituding sk tidak sah oleh ibran, ini tanggapan plt kades dusun baru baca juga:pasca tragedi berdarah, polisi pastikan tutup 3 warem di semidang alas seluma karena tugas dari kades yakni menciptakan ketentraman, menjaga nilai norma sosial budaya serta dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. “kita sudah melalui tahapan dan prosedur yang sesuai, karena berdasarkan fakta dan data dilapangan yang telah didapat, disimpulkan bahwa ibran telah melanggar larangan dan kewajiban sebagai seorang kades. sebelum keputusan itu diambil, kami juga telah berkoordinasi kepada aph,” ucap hartanto. hartanto juga menambahkan, bahwa perlu diketahui status dari pemberhentian ibran adalah pemberhentian sementara. baca juga: hingga agustus 2024, 305 warga seluma tercatat positif dbd baca juga:sempat dikeluhkan emak-emak, pabrik cpo mini di seluma kembali beroperasi artinya besar kemungkinan ibran bisa di angkat kembali menjadi kades dengan beberapa ketentuan, di antaranya tidak mengulangi pelanggaran larangan dan kewajiban.  namun jika terjadi sebaliknya, maka ibran bisa saja diberhentikan secara definitif atau permanen. pemberhentian permanen bisa saja terjadi jika di desa kembali muncul permasalahan dan konflik baru yang disebabkan oleh ibran itu sendiri. apalagi saat ini menjelang pilkada tentunya kondusifitas harus tetap terjaga, apabila ibran hadir dengan mengundang kontroversi bahkan menimbulkan bibit kegaduhan, bukan tidak mungkin  pemkab seluma akan bertindak tegas. untuk diketahui, didalam sk pemberhentian sementara. ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen.  yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya. “jadi ini tidak main main, jika muncul bibit bibit kegaduhan kembali, bukan tidak mungkin ibran akan diberhentikan permanen atau bisa dilaporkan balik pidananya atas dugaan laporan palsu,” pungkas hartanto. sebelumnya pada pekan lalu, kades dusun baru (nonaktif), ibran mengaku tidak terima lantaran diberhentikan sementara selama 2 bulan dan terdapat kejanggalan atas penetapan sekretaris desa (sekdes) sebagai plt. kades.  bahkan ibran mengaku telah melaporkan bupati seluma, erwin octavian, se ke polda bengkulu. dikonfirmasi rb, laporan tersebut diakuinya telah diajukan pada selasa 6 agustus lalu.  menurutnya, pemberhentian sementara dirinya tanpa ada alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan undang-undang.  dan saat ini dari 6 bulan waktu nonaktif yang diberikan, ia mengaku telah menjalani selama 2 bulan lamanya. “sebelumnya saya sudah mencoba mempertimbangkan keputusan ini, namun tampaknya tidak ada tanda tanda itikad baik pasca saya diberhentikan sementara. atas hal tersebut saya memutuskan untuk melapor ke polda bengkulu selasa lalu,” ujar ibran saat dikonfirmasi. selain itu juga ibran mengaku sudah mendatangi dprd seluma untuk meminta hasil hearing antara dirinya dan dprd serta beberapa pihak terkait.  hal ini untuk memperkuat posisinya, karena menurutnya dalam dua hearing tersebut dijelaskan bahwa hal yang dituduhkan kepada dirinya tidak terjadi, sehingga hasil hearing tersebut akan digunakannya untuk memperkuat laporan kepada polisi. pernyataan keresahan ibran ini turut ditanggapi oleh warganya sendiri. menurut keterangan salahsatu warga, pirdaus.  dirinya mewakili masyarakat desa dusun baru tidak akan menerima ibran menjadi kades dusun baru.  karena menurutnya, sampai saat ini tidak itikad baik dari ibran terhadap masyarakat desa dusun baru.  hal ini dijelaskannya, karena pasca ibran diberhentikan sementara pada 27 mei 2024 lalu, bukannya memperbaiki diri justru ibran memilih pindah ke kota bengkulu dan tidak terlihat sampai saat ini. “dari sudah diterbitkan sk pemberhentian sementara, pak ibran sudah tidak pernah terlihat. bukannnya memperbaiki keadaan, ia malah meninggalkan desa dan tidak terlihat lagi sampai sekarang,” terang pirdaus. bahkan bukannya menyadari kesalahan, pasca diberhentikan ibran juga membuat 7 warganya menjadi tersangka atas laporannya ke polres seluma atas penyegelan kantor desa beberapa bulan yg lalu. selain itu, 4 poin yg tertera di sk pemberhentian saat ini tetap ibran langgar, tidak ada perubahan sedikitpun sikapnya terhadap masyarakat. maka dari itu warganya menjadi semakin kecewa atas sikap ibran. “jadi dengan sudah ditetapkannya 7 tersangka yang merupakan warganya sendiri, maka ditegaskan bahwa sampai kapanpun kami tidak akan menerima lagi ibran kembali lagi menjabat kepala desa dusun baru,” tegas firdaus. untuk diketahui, unit pidana umum (pidum) sat reskrim polres seluma pada awal bulan lalu resmi menetapkan 7 tersangka atas kasus penyegelan dan pengrusakan kantor desa dusun baru kecamatan ilir talo.  yakni ra, za, ru, ri, he, ma, dan fa. mereka adalah warga desa dusun baru dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda. penetepan tersangka dilakukan mengacu atas laporan kades dusun baru (nonaktif), ibran bin busra yang dibuat dalam laporan polisi nomor : lp / b / 24 / v / 2024 / spkt / polres seluma / polda bengkulu tanggal 4 mei 2024. sebelumnya kades dusun baru, ibran dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala desa (kades) akibat huru hara dan konflik yang terjadi di desa. sedikit mengulas, sebelumnya pada kamis 4 april 2024 areal kantor desa dusun baru disegel oleh sejumlah warga.  penutupan kantor desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika kepala desa dan perangkat desa pendukung kepala desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di gedung kantor dan balai desa.  hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma. kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo.  serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa. 

Tag

• # bupati seluma dilaporkan
• # kades nonaktif
• # pemberhentian sementara
• # lapor balik
• # lapor polda
• # kades ibran
• # bupati seluma

Share

• 
• 
• 
• 
•