2 Terdakwa Tipikor Dana PNPM Air Napal Minta Keringanan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 09 Sep 2024 - 23:28

PELUK: Salah satu terdakwa sedang menangis dan memeluk sang istri nampak jaksa mengaswasi di dalam ruangan sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

“Bahwa saya masih memiliki anak istri yang harus saya nafkahi dan saya sebagai tulang punggung keluarga maka saya meminta untuk diringankan hukuman diputusan nanti,” terang Hamdi.

Menyikapi pleidoi yang dibacakan PH dan terdakwa, Jaksa Penuntun Umum (JPU) Kejari Bengkulu Utara, Riski Adrian, SH mengungkapkan bahwa masih pada tuntutan dan tidak akan mengajukan duplik tertulis.

“Penuntut umum tetap pada tuntutan penuntut umum. Pertimbangan sudah kami berikan sidang berikutnya adalah penentu,” tutup Riski.

Sekedar mengulas berita sebelumnya, dua terdakwa dituntut berbeda.

Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada 26 Agustus 2024 yang bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Paisol, SH.

JPU Kejari Bengkulu Utara, Riski Adrian, SH mengungkapkan di depan persidangan bahwa dua terdakwa dituntut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian menuntut mantan Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan PNPM Kecamatan Air Napal Abdul Mustarib dengan kurungan penjara 4,5 tahun.

Ia juga dikenakan denda Rp100 juta subsidair 4 bulan serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 250.925.000. dan dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan sebesar Rp75 juta dengan subsidair 2 tahun 3 bulan.

Sementara terhadap terdakwa mantan Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Kecamatan Air Napal, Hamidi dituntut dengan hukuman penjara selama 5,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 4 bulan serta membebankan uang pengganti sebesar Rp917 juta dengan subsidair 2 tahun dan 9 bulan.

"Dua terdakwa sudah kita tuntut dengan Pasal 3 Undangan-Undang Tipikor dan juga kurungan penjara secara berbeda," ungkap Riski setelah persidangan usai.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa Abdul Mustarib tidak mendukung program nasional begitu juga dengan terdakwa Hamidi.

“Melihat fakta yang ada maka kita jatukan hukuman tersebut,” jelas Riski.

2 terdakwa tipikor dana pnpm air napal minta keringanan                            koranrb.id – dua terdakwa mantan ketua dan bendahara tim pelaksana kegiatan (tpk) pnpm air napal bengkulu utara, abdul mustarib dan hamidi meminta diringankan hukuman atas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kecamatan air napal yang merugikan keuangan negara mencapai rp 1,1 miliar.
permintaan teresbut disampaikan kedua terdakwa didampingi penasihat hukum (ph) pada sidang yang digelar di pn tipikor bengkulu, senin, 9 september 2024 dipimpin ketua majelis hakim paisol, sh.
diawali ph terdakwa abdul mustarib, dede farsatien, sh, mh. ia membacakan nota pembelaan atau pleidoi kliennya, bahwa dirinya sebagai ph meminta keringanan atas hukuman.
“dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa (lihat grafis) maka berdasarkan hal itu kita meminta mejelis hakim mempertimbangkan pembelaan kami,” ungkap dede di muka perisidangan.
baca juga:mantan pejabat disnakertrans benteng susun pembelaan atas tuntutan 6 tahun 
baca juga:korupsi retribusi tka bengkulu tengah, mantan pejabat disnakertrans dituntut 6 tahun penjara
begitu juga dengan abdul mustarib dirinya turut menyampaikan bahwa meminta diringankankan pada majelis hakim.
dengan pertimbangan bahwa dirinya masih ada anak serta istri yang harus dinafkahi serta anaknya yang masih menempuh pendidikan.
“yang mulia yang saya hormati saya mengakui apa yang saya lakukan adalah salah dan dan saya turut menyesali perbuatan tersebut, keluarga saya masih memerlukan saya, maka mohon untuk dikabulkan keringanan hukuman,” ungkap abdul.
hal serupa turut disampaikan ph terdakwa hamidi, endah rahayu ningsi, sh, ada beberapa pertimbangan dalam pleidoi yang disampaikannya di muka persidangan (lihat grafis.
baca juga:jpu tetap yakin mantan ketua baznas bs ikut terlibat merugikan negara
baca juga:3 tsk dugaan korupsi bos man 2 kepahiang didakwa besok, 24 saksi, 110 bukti dan 7 jpu disiapkan 
“berdasarkan uraian hal-hal yang meringankan klein kami maka kami meminta untuk diringankan hukuman begitu juga dengan denda,” ungkap endah. 
setelah endah selesai dengan pembelaan dari ph disusul juga dengan terdakwa hamidi, hamidi mengungkapkan bahwa dirinya juga meminta keringanan.
 “bahwa saya masih memiliki anak istri yang harus saya nafkahi dan saya sebagai tulang punggung keluarga maka saya  meminta untuk diringankan hukuman diputusan nanti,” terang hamdi.
menyikapi pleidoi yang dibacakan ph dan terdakwa, jaksa penuntun umum (jpu) kejari bengkulu utara, riski adrian, sh mengungkapkan bahwa masih pada tuntutan dan tidak akan mengajukan duplik tertulis.
“penuntut umum tetap pada tuntutan  penuntut umum. pertimbangan sudah kami berikan sidang berikutnya adalah penentu,” tutup riski. 
baca juga:ancang-ancang tersangka samisake jilid ii ajukan praperadilan
baca juga:diduga terlilit hutang, bujang turan lalang nekat tenggak racun
sekedar mengulas berita sebelumnya, dua terdakwa dituntut berbeda.
sidang tersebut dilaksanakan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada 26 agustus 2024 yang bertindak sebagai hakim ketua adalah paisol, sh.
jpu kejari bengkulu utara, riski adrian, sh mengungkapkan di depan persidangan bahwa dua terdakwa dituntut dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
kemudian menuntut mantan ketua tim pelaksanaan kegiatan pnpm kecamatan air napal abdul mustarib dengan kurungan penjara 4,5 tahun.
ia juga dikenakan denda rp100 juta subsidair 4 bulan serta pidana tambahan uang pengganti sebesar rp 250.925.000. dan dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan sebesar rp75 juta dengan subsidair 2 tahun 3 bulan.
sementara terhadap terdakwa mantan bendahara tim pelaksana kegiatan pnpm kecamatan air napal, hamidi dituntut dengan hukuman penjara selama 5,5 tahun denda rp100 juta subsidair 4 bulan serta membebankan uang pengganti sebesar rp917 juta dengan subsidair 2 tahun dan 9 bulan.
"dua terdakwa sudah kita tuntut dengan pasal 3 undangan-undang tipikor dan juga kurungan penjara secara berbeda," ungkap riski setelah persidangan usai.
hal-hal yang memberatkan terdakwa abdul mustarib tidak mendukung program nasional begitu juga dengan terdakwa hamidi.
“melihat fakta yang ada maka kita jatukan hukuman tersebut,” jelas riski.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan