Simpang Siur OTT Sekcam, Korban Mengaku Belum Terima Persetujuan RJ

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 18 Sep 2024 - 23:22

JELASKAN: Kades Talang Baru Ginting Bambang Wahyudi menegaskan jika tidak ingin berdamai dengan Ap oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disebutnya masih buron. SANDI/RB--

“Untuk SPDP perkara tersebut sudah ada, namun untuk berkas belum masuk,” terang Ekke.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Nopri Anto Silaban, SE, M.Si menerangkan pasca mencuatnya kasus tersebut dan Da ditahan ia sudah mendapatkan sanksi ringan.

Sanksi tersebut merupakan pencopotan dari jabatannya sebagai Sekretaris Kecamatan Air Besi.

Namun terkait informasi jika kasus tersebut sudah dituntaskan dengancar arestorative justice, ia belum menerima informasi detail dan akan melakukan koordinasi lebih dulu.

Namun ia menegaskan jika perkara tersebut tidak berlanjut, maka dipastikan tidak akan ada sanksi berat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang akan diberikan.

“Nanti kita akan koordinasikan dulu hingga ke BKN, namun kalau terjadi RJ tidak akan ada sanksi pemecatan,” terangnya.

simpang siur ott sekcam, korban mengaku belum terima persetujuan rj                             koranrb.id – simpang siur kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan sekcam air besi berinisial da masih berlangsung. 
sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari polres bengkulu utara terkait kasus tersebut meskipun da yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan saat ini sudah bebas berkeliaran alias tidak lagi dilakukan penahanan.
polisi hanya membenarkan jika korban mengajukan restorative justice (rj).
kades talang baru ginting bambang wahyudi yang merupakan korban pemerasan mengakui jika dirinya baru mengajukan perdamaian atau rj kamis pekan lalu. 
baca juga:105 petani di bengkulu utara dapat stdb perkebunan kelapa sawit 
baca juga:53 berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat, ini kesalahannya 
namun sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dan ia menegaskan jika tidak ingin berdamai dengan ap oknum lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang disebutnya masih buron. 
“saya baru mengajukan, belum mendapatkan persetujuan. untuk yang itu (ap, red) tidak berdamai,” terangnya. 
da sendiri terjaring operasi tangkap tangan (ott) yang digelar polres bengkulu utara 1 agustus 2024 lalu. 
dalam perkara tersebut, polisi menetapkan dua tersangka, selain da polisi juga menetapkan ap oknum lsm sebagai tersangka meskipun masih buron.
kajari bengkulu utara ristu darmawan, sh, mh melalui kasi intel ekke widoto khahar, sh, mh menuturkan jika jaksa diawal penyidikan sudah menerima surat pembertahuan dimulainya penyidikan (spdp) terkait perkara dengan tersangka da dari polres bengkulu utara.
baca juga:soal dugaan asusila oknum guru di bengkulu utara, ini yang sudah diperiksa polisi 
baca juga:bawaslu bengkulu utara siapkan posko laporan sepanjang masa kampanye
namun, jaksa belum menerima pengiriman berkas perkara dari penyidik. 
“untuk spdp perkara tersebut sudah ada, namun untuk berkas belum masuk,” terang ekke. 
sementara itu, inspektur inspektorat nopri anto silaban, se, m.si menerangkan pasca mencuatnya kasus tersebut dan da ditahan ia sudah mendapatkan sanksi ringan. 
sanksi tersebut merupakan pencopotan dari jabatannya sebagai sekretaris kecamatan air besi.
namun terkait informasi jika kasus tersebut sudah dituntaskan dengancar arestorative justice, ia belum menerima informasi detail dan akan melakukan koordinasi lebih dulu. 
baca juga:berkas pelamar cpns tidak memenuhi syarat, boleh disanggah 
baca juga:10 tower bts nunggak pajak, bapenda siapkan penyegelan 
namun ia menegaskan jika perkara tersebut tidak berlanjut, maka dipastikan tidak akan ada sanksi berat atau pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) yang akan diberikan. 
“nanti kita akan koordinasikan dulu hingga ke bkn, namun kalau terjadi rj tidak akan ada sanksi pemecatan,” terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 19 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan