Penyelesaian 3 Titik Konflik HGU PT DDP Vs Petani Belum Rampung

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 24 Sep 2024 - 22:15

Masyarakat menghadang pihak perusahaan PT Daria Darma Pratama (DDP) membawa hasil panen sawit dari lahan garapan masyarakat di Malin Deman Kabupaten Mukomuko. --firmansyah/rb

KORANRB.ID - Penyelesaian permasalahan konflik agraria yang terjadi antara petani versus PT Daria Darma Pratama (DDP) di Kabupaten Mukomuko ibarat api di dalam sekam. Tidak terlihat namun sewaktu-waktu bisa terbakar hebat.

Berkaitan dengan konflik ini, tidak hanya terjadi di satu titik gesekan antara petani penggarap yang notabennya warga desa penyanggah perusahaan.

Titik pertama terjadi di Kecamatan Kecamatan Malin Deman, gesekan terjadi akibat masyarakat tidak menerima PT DDP memanen sawit.

Di lahan garapan masyarakat yang sudah diduduki selama 15 tahun. Yang diklaim masyarakat bukan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT DDP.

Konflik lahan eks perkebunan PT PT. Bumi Bina Sejahtera (BBS) antara petani dengan PT DDP ini sudah berlangsung sangat lama, sejak 27 tahun yang lalu.

Dalam kurun waktu tersebut sudah tidak terhitung berapa korban yang telah jatuh, baik petani ditangkap dan diintimidasi.

“Konflik agraria ini sudah terjadi sejak tahun 1997 yang artinya sudah terjadi selama 27 tahun. Awalnya lahan HGU PT BBS terindikasi terlantar berdasarkan Surat no. 3207/22.15-500/VIII/2009 yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2009 lalu. Kemudian di tahun 2005 lahan ini diklaim oleh PT DDP dan mulai menggarap lahan dengan cara mengusir dan memaksa petani menerima konpensasi bahkan melakukan intimidasi,” kata M. Frenky Aktivis Pejuang Aspirasi Petani Bengkulu.

Frenky menambahkan, dalam penyelesaian konflik ini masyarakat petani penggarap menilai dari proses perpindahan izin HGU dari PT BBS hingga saat ini PT DDP secara diam-diam terus mengurus izin perpanjangan HGU dilakukan tanpa ada evaluasi yang dilakukan pihak terkait baik dari pemerintah daerah di Mukomuko, hingga pihak Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN sendiri.

“Saat ini petani dipastikan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun perlawanan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut,”sampainya.

Tidak hanya dengan kelompok petani di Kecamatan Malin Deman.

penyelesaian 3 titik konflik hgu pt ddp vs petani belum rampung                             koranrb.id - penyelesaian permasalahan konflik agraria yang terjadi antara petani versus pt daria darma pratama (ddp) di kabupaten mukomuko ibarat api di dalam sekam. tidak terlihat namun sewaktu-waktu bisa terbakar hebat.
berkaitan dengan konflik ini, tidak hanya terjadi di satu titik gesekan antara petani penggarap yang notabennya warga desa penyanggah perusahaan. 
titik pertama terjadi di kecamatan kecamatan malin deman, gesekan terjadi akibat masyarakat tidak menerima pt ddp memanen sawit. 
di lahan garapan masyarakat yang sudah diduduki selama 15 tahun. yang diklaim masyarakat bukan lahan hak guna usaha (hgu) pt ddp.
baca juga:751 pengajuan sanggah pelamar casn dijawab tim verifikator panselda
baca juga:peduli nasib petani provinsi bengkulu, gubernur rohidin konsisten salurkan pupuk setiap tahun
konflik lahan eks perkebunan pt pt. bumi bina sejahtera (bbs) antara petani dengan pt ddp ini sudah berlangsung sangat lama, sejak 27 tahun yang lalu.
dalam kurun waktu tersebut sudah tidak terhitung berapa korban yang telah jatuh, baik petani ditangkap dan diintimidasi. 
“konflik agraria ini sudah terjadi sejak tahun 1997 yang artinya sudah terjadi selama 27 tahun. awalnya lahan hgu pt bbs terindikasi terlantar berdasarkan surat no. 3207/22.15-500/viii/2009 yang dikeluarkan kementerian agraria tata ruang, badan pertanahan nasional (atr/bpn) tahun 2009 lalu. kemudian di tahun 2005 lahan ini diklaim oleh pt ddp dan mulai menggarap lahan dengan cara mengusir dan memaksa petani menerima konpensasi bahkan melakukan intimidasi,” kata m. frenky aktivis pejuang aspirasi petani bengkulu.
frenky menambahkan, dalam penyelesaian konflik ini masyarakat petani penggarap menilai dari proses perpindahan izin hgu dari pt bbs hingga saat ini pt ddp secara diam-diam terus mengurus izin perpanjangan hgu dilakukan tanpa ada evaluasi yang dilakukan pihak terkait baik dari pemerintah daerah di mukomuko, hingga pihak kantor pertanahan (kantah) atr/bpn sendiri.
baca juga:dinas dikbud bengkulu tengah minta guru ajukan pencairan tpg triwulan iii
baca juga:ratusan pengawas awasi kampanye pilkada, tahapan kampanye 25 september – 24 november 2024
“saat ini petani dipastikan tidak bisa berbuat apa-apa. meskipun perlawanan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut,”sampainya.
tidak hanya dengan kelompok petani di kecamatan malin deman.
pt ddp juga masih terus melanjutkan tuntutan perdata di pengadilan negeri (pn) mukomuko.
yang menjadi awal konflik ini juga berkaitan klaim lahan garapan.
baca juga:paslon kepala daerah wajib jaga stabilitas selama pilkada, polres rejang lebong gelar deklarasi pilkada damai
baca juga:kpu bengkulu tengah mulai lakukan penyusunan dptb untuk pemilih belum masuk dpt
dalam perkara ini di putusan tingkat pertama, tiga petani atas nama harapandi, rasuli dan ibnu amin, dinyatakan bersalah telah menghalang-halangi aktivitas perusahaan. meskipun soal tuntutan ganti rugi dari pt ddp sebesar rp 7,2 miliar tersebut tidak dikabulan oleh hakim.
namun, pada putusan tingkat banding atau tingkat dua, para petani dinyatakan bersalah dan dihukum membayar denda rp 3 miliar.
“konflik antara pt ddp dan petani yang terjadi di beberapa titik di mukomuko. seharusnya  pemerintah memiliki kuasa yang tinggi, dan bisa menjadi penengah. namun kenyataannya malahan tutup mata,” kata harapandi warga kecamatan ipuh salah seorang petani tergugat.
harapandi menceritakan, sebelum permasalahan ini mencuat, dirinya dan dua orang temannya sudah mendatangi pt ddp dan menanyakan kepada mereka tentang alas hak pt ddp di desa serami baru kecamatan malin deman kabupaten mukomuko.
baca juga:51 pelamar cpns tms dinyatakan ms setelah menyampaikan sanggahan
baca juga:keluarga curiga bukan kecelakaan, korban tewas lakalantas di padang kemiling dimakamkan, ini kata ketua rt 
sebab wilayah perkebunan yang dinyatakan milik pt ddp di desa serami baru itu. sebelumnya dijaga dan dirawat oleh petani tanjung sakti dalam kondisi tidak terawatt, semak dan tidak terurus dengan baik. situasi ini juga sebenarnya yang membuat petani berani mengelola areal tersebut.
“pada saat itu pihak humas pt ddp yang diwakili oleh suwaryo menyatakan bahwa mereka baru memiliki izin prinsip. sementara berdasarkan pelajaran yang kami dapatkan saat belajar hukum kritis bersama dengan kanopi hijau indonesia, izin prinsip bukanlah alas hak yang dapat digunakan untuk mengelola lahan,”sampainya.
sedangkan untuk titik konflik selanjutnya, juga berkaitan dengan klaim lahan pt ddp estate abe wilayah desa lubuk bento kecamatan pondok suguh dan petani sawit penggarap yang terjadi secara berulang-ulang.
dimana dalam kondisi ini petani yang merupakan warga desa penyanggah kembali menjadi korban.
baca juga:kebakaran di anggut atas, satu unit rumah dilahap api, ini nama pemiliknya 
baca juga:kerap datang saat malam setelah hujan, ini fakta unik serangga laron
meskipun baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengetahui izin hgu pt ddp estate abe telah habih dari desember 2021 lalu. dengan berakhirnya izin hgu pt ddp tersebut masyarakat bergerak kompak dilakukan perpanjangan.
namun sayangnya belum jelas atas izin apa yang digunakan saat ini pihak perusahaaan terus beroperasi dan sering melakukan gesekan kepada warga yang akan memanen dilahan garapan.
"jika perusahaan ingin memperpanjang izin, kami koalisi masyarakat sipil (kms) yang mendamping petani desa penyanggah meminta dilakukan evaluasi akan izin yang diberikan kepada perusaahaan tersebut, sebab adanya pt ddp di wilayah kami hanya menambah sengsara masyarakat kami saja,” kata ketua koalisi masyarakat sipil (kms) kecamatan pondok suguh dedi hartono.
dedi menambahkan, masuknya investor menanamkan saham di daerah tentu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat.
terutama dalam bidang kesejahteraan, baik menyediakan lapangan pekerjaan, memperhatikan masyarakat desa penyanggah melalui csr yang harus dikeluarkan.
namun sejauh ini masyarakat hanya dijadikan buruh yang jauh dari kesejahteraan serta tidak memiliki jaminan, bisa bekerja lama.
“paling tinggi warga kami jadi petugas kesamanan, buruh harian di perkebunan, yang bisa kapan saja dilakukan pemecatan oleh perusahaan. maka dari itu kami sepakat lebih baik lahan tersebut dikembalikan lagi ke pada masyarakat. agar masyarakat tidak merasa terjajah di rumah sendiri,”terangnya.
sementara itu, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten mukomuko, juni kurnia diana, s.ap mengatakan, sebagai pengawas investasi daerah tentunya berharap penyelesaian konflik agraria ini harus disegerakan.
sebab jika tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial masyarakat.
seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sengketa atau konflik hgu yang memiliki kewenangan lebih dalam penyelesaiannya yaitu pihak kementerian atr/bpn.
berbicara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang menguasai data serta sertifikat hgu yaitu pihak kementerian atr/bpn. khusus untuk perpanjangan dan legalitas hgu yang sertifikatnya penguasaannya berada di bawah kewenangan kementerian. sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko kewenangan dalam urusan hgu, hanya bisa menjaga kondisi kondusifitas dari pada investasi saja.
“pt ddp berbenturan dengan beberapa kelompok masyarakat karena, lahan garapan maka dari itu kami berharap persoalan ini dapat segera memiliki titik terang,” katanya.
juni menambahkan, pihak kementerian (atr/bpn) dalam hal ini kantah mukomuko memiliki peran sebagai ujung tombak berkaitan dengan usulan dan pelaporan kondisi dilapangan dan berkoordinasi juga ke kantor wilayah (kanwil) atr/bpn bengkulu. jelaskan apa yang terjadi sampaikan progres ke publik dengan harapan masyarakat tahu. kemudian juga perlu digarisbawahi kewenangan untuk mencabut hgu bukan berada di tingkat kabupaten. jadi dalam hal ini, ketegasan pihak kementerian atr/bpn lah yang menjadi penentu agar konflik ini dapat segera di tuntaskan. walaupun ada dampak sosial yang timbulkan.
“penyelesaian konflik hgu pt bbs ini ada di tangan kanwil atr/bpn bengkulu, dan tentunya melalui kantah mukomuko juga, bukan di pemkab maupun di  pemerintah provinsi (pemprov), namun meskipun demikian, kami akan terus membantuu dalam penyelesaian konflik tersebut,” terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 25 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan