Banding Jaksa Kejari Seluma Dikabulkan, 3 Terdakwa Dibebankan Uang Pengganti Rp271 Juta

banding jaksa kejari seluma dikabulkan, 3 terdakwa dibebankan uang pengganti rp271 juta koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma terima putusan banding 3 terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021. tiga terdakwa meliputi mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun. berdasarkan putusan banding dari pengadilan tinggi bengkulu dengan nomor 12/pid.sus-tpk/2024/pt bgl, memutuskan mengadili para terdakwa dengan uang pengganti dan mengabulkan banding yang diajukan jaksa kejari seluma. atas pemberitahuan putuan banding tersebut turut dibenarkan jpu kejari seluma, reki aprizal, sh. baca juga:ph sebut klien belum dipanggil sebagai tsk dugaan korupsi puskeswan, kasubdit: masih fokus pemeriksaan saksi baca juga:dijanjikan bakal dinikahi pacar online, janda tertipu rp71 juta ia mengatakan bahwa memang putusan banding sudah diterima dan sudah dilaksanakan eksekusi. “permintaan kita dalam pengajuan banding sudah dikabulkan pengadilan tinggi bengkulu dan kami juga sudah melakukan eksekusi atas putusan tersebut,” ungkap reki pada rb 2 oktober 2024. pada putusan tersebut dibagi menjadi tiga berkas dengan masing-masing terdakwa, berkas putusan banding untuk rahmat efendi tanjung, 12/pid.sus-tpk/2024/pt bgl.  pada putusan tersebut menyatakan mangadili rahmat efendi tanjung dengan hukuman penjara selama 2,2 tahun dan denda rp100 juta subsidair 3 bulan, serta membebankan uang pengganti rp80 juta subsidair 1 bulan. baca juga:putusan banding terpidana korupsi lab rsud curup, jaksa ambil langkah kasasi baca juga:diduga otak penganiayaan, polisi buru 2 dpo anggota geng motor kemudian berdasarkan berkas putusan banding pada pengadilan tinggi bengkulu untuk mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021, m. husni dengan nomor putusan 13/pid.sus-tpk/2024/pt bgl. mengadili husni dengan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan dan denda rp100 juta subsidair 3 bulan. serta turut membebankan uang pengganti sebesar rp146 juta subsidair 1 bulan. selanjutnya mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun diputus berdasarkan putusan banding dengan nomor regitrasi 14/pid.sus-tpk/2024/pt bgl. mengadili salamun dengan hukuman penjara 2 tahun 1 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan serta dihukum mengganti kerugian negara atau uang pengganti sebesar rp 45 juta. baca juga:didominasi pelajar, total 20 anggota diduga geng motor “wagana” diamankan, jika terbukti akan dibui baca juga:hadirkan 12 saksi, jpu: mendukung dakwaan perkara tipikor rsud mukomuko “kalau hukuman penjara tidak kami banding namun kami fokus pada uang pengganti dan syukur diputusakan ketiga terpidana harus mengembalian kerugian negara,” jelas reki. atas putusan tersebut kejari seluma menerima. “kita terimah putusan banding ini,” pungkas reki.  diberitakan sebelumnya jpu kejari seluma menyatakan banding atas vonis majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu terhadap tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021. alasannya lantaran ketiga terdakwa yakni mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun lepas dari tuntutan pidana tambahan jpu uang pengganti sebagai pemulihan kerugian negara sebesar rp271 juta. hal ini dibenarkan kasi pidsus kejaksaan negeri (kajari) seluma, ahmad ghufroni, sh, mh. ghufroni menjelaskan memori banding telah dimasukkan pada jumat, 19 juli 2024 lalu. "kita masukan banding atas putusan yang sudah dibacakan hakim beberapa waktu lalu," ungkap ghufroni. baca juga:tak kunjung ditangkap, pencuri kotak amal masjid di bengkulu utara merajalela baca juga:jaksa panggil 23 saksi, beri keterangan dalam perkara tipikor rsud mukomuko selanjutnya ghufroni mengungkapkan bahwa upaya banding tersebut fokus pada uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada tiga terdakwa. "kalau hukuman itu tidak kita banding. itu sudah di atas tuntutan kita dari jaksa. mereka (terdakwa, red) seharunya mengembalikan kerugian negara yang belum pulih," terang ghufroni. di sisi lain, saat ditanya lanjutan penanganan perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021, ghufroni menyebut jaksa masih mempelajari putusan dari tiga terdakwa. “kalau liat dari putusan hakim belum ada mengarah ke calon tersangka baru, hanya saja tetap dipelajari oleh tim kejari seluma,” jelas gufroni. sebagai informasi, sidang putusan tiga terdakwa digelar senin, 15 juli  2024 lalu, bertindak sebagai ketua majelis hakim, agus hamza  sh. dari amar putusan majelis hakim yang dibacakan, ketiga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan subsidair jpu pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa rahmat efendi tanjung dengan hukuman penjara 2 tahun 2 bulan serta denda rp100 juta subsidair 3 bulan. kemudian dijatuhkan vonis kepada terdakwa m. husni dengan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan serta denda rp100 juta subsidair 3 bulan. terakhir terdakwa salamunm, divonis dengan hukuman penjara 2 tahun 1 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan. dalam amar putusan tersebut majelis hakim tidak menyebutkan ada unga pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa. baca juga:jaksa panggil 23 saksi, beri keterangan dalam perkara tipikor rsud mukomuko baca juga:hadirkan 12 saksi, jpu: mendukung dakwaan perkara tipikor rsud mukomuko dengan demikian, ketua tim penasihat hukum (ph) tiga terdakwa widya timur, sh menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. diberitakan sebelumnya, jpu menuntut masing-masing terdakwa dengan penjara yang sama, yakni 20 bulan dan denda rp100 juta, dan masing-masing terdakwa dibebankan ganti kerugian negara dengan total rp271 juta. terdakwa rahmat efendi tanjung dituntut dengan 20 bulan kurungan penjara dan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara sebesar rp80 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun. kemudian terdakwa m. husni  dituntut dengan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp146 juta subsidair kurungan penjara selama 1 tahun. selanjutnya, terdakwa salamun dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar rp45 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun. untuk diketahui perkara ini terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan. dari total rp 1,6 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin. 

Tag

• # banding jaksa
• # jaksa kejari seluma
• # banding dikabulkan
• # uang pengganti
• # terdakwa korupsi

Share

• 
• 
• 
• 
•