Netralitas Aparat Masih Harus Dibuktikan

Pasangan Capres dan Cawapres Nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka--Ist/rb

JAKARTA, KORANRB.ID - Kampanye nasional Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini. Semua peserta pemilu, dipersilahkan meyakinkan publik untuk memilihnya. Sebagai bekal menciptakan kampanye berintegritas, kemarin semua pasangan calon (paslon) calon presiden/wakil presiden dan 18 partai politik menandatangi pemilu damai di halaman KPU RI Jakarta.

Selain itu, aparatur negara juga menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang digelar Bawaslu RI di Hotel Sahid Jakarta yang dihadiri semua partai dan paslon capres/cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap, pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, jika dalam waktu yang tidak lama pasca pemilu 2024, ada Pilkada.

BACA JUGA:Minim Siswa, Ruang Kelas SMAN 3 Kepahiang Banyak Kosong

Konstelasi pilkada, akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah. "Kalau dalam pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah," ujarnya di Kantor KPU RI.

Dengan demikian, peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di Pilpres berbeda, bukan tidak mungkin di Pilkada akan banyak kesamaan. "Lawan politik bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada," imbuhnya.

Pun sama halnya di level pilpres, Hasyim mengingatkan jika para calon presiden dan wakil presiden bersahabat semua. Bahkan dalam koalisi maupun kabinet yang sama dalam satu periode yang sama.

BACA JUGA:NPHD Pilkada Kepahiang Tak Kunjung Diteken

"Sindir menyindir juga saya kira pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing," jelasnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dirinya mempersilahkan peserta pemilu kampanye seluas-luasnya. Nantinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan.

Jika terjadi pelanggaran, Bagja menegaskan tidak pandang bulu. Meski demikian, pihaknya berupaya untuk mencegah pelanggaran. "Tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir," ujarnya.

BACA JUGA:Ketua SANS, Waka I DPRD Siap Selamatkan Siswa dari Bahaya Narkoba

Soal kerawanan, Bagja menyebut semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing. Bawaslu sendiri, sudah melakulan pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu. Salah satu daerah yang paling riskan adalah Jakarta.

"Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika basecamp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat," ungkapnya.

BACA JUGA:Memasuki Masa Kampanye, Hati-hati PNS dan Kades

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan