PUPR Akui Tata Letak Tiang Provider Internet Hambat Pekerjaan, Pemasangan Tak Berizin, Ini Unsur Pidananya

Reporter: Reno Dwi Pranoto/West Jer Tour |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 01 Nov 2024 - 23:14

SEMRAWUT: Terlihat tiang provider internet di depan gerbang Kampus 1 UMB Kampung Bali dengan kabel yang sudah banyak putus semrawut. RENO/RB--

Ia menerangkan, pemasangan tiang provider termasuk dalam penggunaan ruang publik yang memerlukan izin dari pemerintah daerah dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta estetika wilayah.

“Yang perlu diperhatikan bahwa pemasangan ini memerlukan izin pemerintah setempat seperti prangkat terkecil adalah RT dan RW,” terang Zico.

Zico menambahakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah ke Undang-Undang Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa bangunan di ruang publik.

“Dari aturan tersebut memuat termasuk tiang internet, harus sesuai dengan tata ruang dan memiliki izin. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seperti tiang internet untuk menghindari konflik,” jelas Zico.

Jika tiang dipasang di lahan milik pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tindakan tersebut harus mensyaratkan izin khusus untuk penggunaan lahan publik.

“Sekarang sudah memiliki izin atau belum jika belum itulah yang salah,” terang Zico.

Aturan teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi harus memenuhi standar keamanan, ketahanan, dan keselamatan bagi masyarakat.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran.

“Jadi ketika perusahan atau pemilik usaha pemasangan tiang provider ini menyalai aturan yang ada memang pidana bisa diberikan pda mereka,” jelas Zico.

Terpisah Ketua RT 15, Kelurahan Sumur Dewa Paidi mengatakan bahwa selama ini jika ada orang melakukan pemasangan tiang mereka mengatakan sudah izin tertulis pada pemerintah daerah.

“Kami sebagai warga sekitar yang dipasangi tiang provider internet ditanah kami memang tidak setuju, namun mereka saat memasang mengatakan sudah izin jadi kami diam saja,” terang Paidi.

Ia melanjutkan bahwa terkadang mereka memasang hanya diberikan semen sedikit dan akibat itu warga yang rumahnya dipasangi tiang merasa khawatir akan keselamatan anak.

“Tiang itu kan ditanam di halaman kami kadang mereka biarkan saja dan kami khawatrir ini menimpa dan kami mau mengadu, kami tidak tahu mengadu pada siapa,” jelas Paidi.

pupr akui tata letak tiang provider internet hambat pekerjaan, pemasangan tak berizin, ini unsur pidananya                             koranrb.id – bukan hanya membuat resah masyarakat, tata letak tiang provider internet di kota bengkulu yang diduga dipasang tanpa izin juga menghambat pengerjaan pembangunan.
pasalnya, beberapa proyek yang dikerjakan dinas pekerjaan umum dan penata ruang (pupr) kota bengkulu terganggu akibat keberadaan tiang provider tersebut.
hal ini disampaikan, subkoordinator bidang bina marga dinas pupr kota bengkulu, supriandi.
ia menyampaikan dalam satu kasus, keberadaan tiang-tiang provider ini membuat proses pekerjaan suatu pembanguan menjadi terhambat.
baca juga:pemkot dapat 10 persen dari retribusi parkir pantai panjang, bapenda: perda nomor 1 tahun 2024
baca juga:pengelolaan limbah medis masih libatkan pihak ketiga, rshd kota bengkulu berharap ada insinerator
“ya lihat sendiri pada saat proses pengerjaan jembatan penghubung antara rt 25 sawah lebar dengan rt 18 kelurahan kebun tebeng, membuat kendala tentunya,” ungkap supriandi.
saat ini, keberadaan tiang-tiang provider internet sudah menjamur di mana-mana bahkan dalam 1 titik ada lebih dari 1 tiang tertanam dan tidak diketahui siapa pemilik dari tiang provider tersebut.
”setiap tiang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, karena tidak ada kode penanda, tentunya keberadaan tiang itu di lapangan mempersulit proses pekerjaan,” tandasnya.
sementara akademisi bidang hukum pidana dan kriminologi, dr. zico junius fernando, sh, mh menyebut jika masyarakat merasa dirugikan akibat pemasangan tiang provider internet tanpa izin bisa dilaporkan.
baca juga:optimalkan integrasi layanan primer, dinkes kota bengkulu perkuat faskes
baca juga:aplikasi lalin ternak dimasifkan cegah penularan penyakit ngorok, transaksi harus izin serta bukti vaksin
ia menyampaikan bahwa, pemasangan tiang provider internet harus memenuhi aturan hukum terkait izin mendirikan bangunan, tata ruang dan persetujuan masyarakat setempat.
“jadi untuk pemasangan tiang provider ini memang harus mengantongi izin. sebab jika ini tetap dilakukan ada unsur yang dilanggar jika itu sudah terbukti pidana memang ada,” ungkap zico.
ia menerangkan, pemasangan tiang provider termasuk dalam penggunaan ruang publik yang memerlukan izin dari pemerintah daerah dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta estetika wilayah. 
“yang perlu diperhatikan bahwa pemasangan ini memerlukan izin pemerintah setempat seperti prangkat terkecil adalah rt dan rw,” terang zico.
baca juga:4 november 2024 rapat konsinyering, penetapan pengerukan alur pelabuhan pulau baai 
baca juga:58 gudang distributor diawasi disperindag, 15 belum kantongi perizinan diminta buat tdg lewat oss
zico menambahakan bahwa dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang telah diubah ke undang-undang ciptaker dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang mengatur bahwa bangunan di ruang publik.
“dari aturan tersebut memuat termasuk tiang internet, harus sesuai dengan tata ruang dan memiliki izin. selain itu, undang-undang cipta kerja menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seperti tiang internet untuk menghindari konflik,” jelas zico.
 jika tiang dipasang di lahan milik pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan tindakan tersebut harus mensyaratkan izin khusus untuk penggunaan lahan publik.
“sekarang sudah memiliki izin atau belum jika belum itulah yang salah,” terang zico.
 aturan teknis dari kementerian komunikasi dan informatika melalui peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 2 tahun 2021 juga menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi harus memenuhi standar keamanan, ketahanan, dan keselamatan bagi masyarakat. 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran.
“jadi ketika perusahan atau pemilik usaha pemasangan tiang provider ini menyalai aturan yang ada memang pidana bisa diberikan pda mereka,” jelas zico.
terpisah ketua rt 15, kelurahan sumur dewa paidi mengatakan bahwa selama ini jika ada orang melakukan pemasangan tiang mereka mengatakan sudah izin tertulis pada pemerintah daerah.
“kami sebagai warga sekitar yang dipasangi tiang provider internet ditanah kami memang tidak setuju, namun mereka saat memasang mengatakan sudah izin jadi kami diam saja,” terang paidi.
ia melanjutkan bahwa terkadang mereka memasang hanya diberikan semen sedikit dan akibat itu warga yang rumahnya dipasangi tiang merasa khawatir akan keselamatan anak.
“tiang itu kan ditanam di halaman kami kadang mereka biarkan saja dan kami khawatrir ini menimpa dan kami mau mengadu, kami tidak tahu mengadu pada siapa,” jelas paidi.
di akhir paidi menegaskan bahwa kalau ada apa-apa dengan warga paidi sebagai rt tidak akan segan melaporkan yang mengizinkan memasang tiang ini ke polisi.
“saat ini kami diam kalau ke depan ada korban akibat tiang provider kami tidak akan tinggal diam baik pemilik tiang maupun pemerintah daerah akan kami laporkan,” tutup paidi.
pemasangan tiang provider tanpa izin bisa dipenjara
makin banyak warga protes, aparat diminta bertindak  
diberitakan sebelumnya, pemasangan tiang provider internet tanpa izin di kota bengkulu semakin meresahkan masyarakat. 
pengamat hukum menilai tindakan tersebut bisa diproses secara hukum, baik perdata maupun pidana penjara.
hal tersebut diungkapkan pengamat hukum universitas bengkulu randy praditiyo, sh, mh. ia mengatakan bahwa secara aturan telekomunikasi tindakan pemasangan tiang provider di tempat yang tidak sesuai itu jelas melanggar. apalagi dipasang secara sembarangan tanpa izin dengan pemilik lahan yang dipasang tiang provider internet.  
“jadi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 1999 merupakan regulasi dasar yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di indonesia, penyelanggara telekomunikasi yang memasang tiang provider harus meminta izin terlebih dahulu, ketika tidak dilakukan atau wilayah pemasangan itu tidak pas maka itu salah,” ungkap randy, kamis 31 oktober 2024.
sementara itu kasi humas polresta bengkulu iptu endang sudarajat mengatakan pihaknya masih menggali informasi tersebut. “kalau sekarang tidak ada aduan masyarakat perihal tiang ini,” tutup endang.
pemasangan tiang provider internet tanpa izin membuat makin banyak warga protes. aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah diminta segera bertindak. 
salah satu pemilik toko yang berada di jalan mt haryono kelurahan bajak, rion (54) menyampaikan pemasangan tiang-tiang provider internet yang berada tepat di depan toko miliknya terpasang tanpa dasar perizinan yang jelas.
“belum ada izin sama sekali, baik lisan maupun tertulis, tiba-tiba dipasang saja begitu,” terang rion.
setidaknya ada 9 tiang yang berada didekatnya meliputi 6 tiang yang berada dihalaman toko dan 3 tiang yang posisinya diatas terotoar tepat berada di samping bangunan tokonyo itu.
rion juga menyampaikan keberadaan tiang-tiang tersebut sangat fatal yang dimana diletakan di sudut halaman tokonya yang berada di persimpangan. hal itu membuat pandangan pengendara yang ingin masuk ataupun kelur perseimpangan terhalangi.
“inikan persimpangan, karena ada tiang tersebut jadi gak kelihatan, yang dari dalam gang tidak kelihatan apa lagi yang mau masuk gang, jadi salah satu penyebab kecelakan disini,” jelas rion.
sebelumnya pernah menegur pihak pemasang tersebut untuk meminta kejelasan izin pemasangan, namun didapati bahwa petugas yang memasang tiang bukanlah petugas resmi dari provider itu sendiri melainkan pihak ketiga atau tukang harian yang tentu saja tidak mengetahui prosedur perizinannya.
rion meminta kepada siapupun pemilik dari tiang-tiang provider yang berada di area tokonya, untuk dilakukan pemindahan agar tidak mengalangi pemandangan pengendara yang ingin masuk ke dalam gang.
“ya dipindahkan, siapapun pemiliknya tolong ini dipindahkan, saya tidak tahu siapa saja pemiliknya karena tidak ada kejelasan tiang tersebut milik siapa,” jelas rion.
tidak jauh, salah satu pedagang warung makan berkenan untuk diwawancara rb, atas kegeramannya terhadap tiang-tiang tersebut.
dina (41) menuturkan keberadaan tiang-tiang provider internet ini membuatnya geram, lantaran pemasangan tiang-tiang ini sendiri dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari warga setempat. 
tentunya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka warga setempatlah yang akan terkena dampaknya.
“besok waktu mau buka toko sudah ada tiang, besok-besoknya lagi sudah bertambah, malam dipasangnya itu,” tandasnya.
tidak hanya itu rasa geram yang ia rasakan semakin menjadi-jadi lantaran tiang-tiang tersebut semakin hari bertambah yang dimana tidak hanya 1 melainkan ada 5 tiang yang berdiri berbaris menghalangi tokonya.
“kalu bisa tolong dipindahkan, warung makan saya jadi tertutup kalu tidak dipindahkan, bisa jadi nanti terus bertambah,” sampainya.
dikonfirmasi rt 6 rw 2 kampung bali, hj santi oktarina s.e mengatakan bahwa selama ia menjabat selaku ketua rt belum ada sama sekali pihak provider mendatanginya untuk mengurusi perizinan pemasangan tiang dilingkungannya.
“bahkan untuk sekedar pamit saja itu belum ada,” sampai santi.
santi juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana prosedur perizinan dari pada pemasangan tiang-tiang yang ada dilingkungannya ini, koordinasi dengan pihak keluarahan terkait hal tersebut juga dirasanya nihil.
kemudian sekretaris lurah kampung bali, hemli menyampaikan bahwa perizinan dari pada pemasangan tiang provider internet ini sendiri hanya sekedar berpamitan saja tanpa disertai dengan surat yang jelas.
“ada sekedar berpamitan, bagi kami selagi itu tidak mengganggu, merusak trotoar dan hal buruk lainnya kami hanya mempersilahkan saja, terkait perizinan pasti itu tidak ada,” helmi. 
terpisah kadis perhubungan kota bengkulu, hendri kurniawan, se. mm mengukapkan hal yang sama dimana tidak adanya perizinan yang dilayangkan pihak provider atas pemasangan tiang-tiang internet itu.
“tidak ada perizinan baik dalam bentuk menyurati maupun sekedar berpamitan itu tidak di kita,” ungkap hendri.
hendiri juga mengukapkan akan menidaklanjuti tiang-tiang provider yang sudah mengganggu fasilitas keselamatan pengguna lalulintas seperti terpasang didekat traffic light, lampu penerang jalan umum (lpju), dan juga trotoar.
“tentu akan kita tindaklanjuti, seperti mengirimkan surat kepada pihak provider atau kita akan panggil secara langsung yang kemudian kita rapatkan untuk mereka pindahkan,” terang hendri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 2 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan