Ini Catatan KPU dan Bawalu di Debat Publik Perdana Pilkada 2024 Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 08 Nov 2024 - 21:17

DEBAT: Tamu undangan termasuk kalangan jurnalis menjalani pemeriksaan ketat saat memasuki ruang utama Debat publik perdana Pilkada 2024 Kepahiang--

ini catatan kpu dan bawalu di debat publik perdana pilkada 2024 kepahiang                             kepahiang, koranrb.id - debat publik perdana yang baru saja dilaksanakan kpu kabupaten kepahiang meninggalkan sejumlah catatan. ketua kpu kabupaten kepahiang ikrok menyampaikan, secara umum debat publik bersama 3 paslon, riri damayanti - ujang irmansyah, windra purnawan - ramli dan zurdi nata - abdul hafizh berjalan lancar. 
khususnya dari sisi keamanan, debat publik berlangsung aman dan damai. "secara umum berjalan lancar, masing-masing paslon sudah sampaikan visi - misi dan program kerja dengan gayanya masing-masing. mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi rujukan bagi pemilih di kabupaten kepahiang pada 27 november 2024 nanti," jelas ikrok. 
terkait adanya sanggahan dari salah satu tim pasangan calon (paslon) karena persoalan waktu terpotong penyampaian visi-misi, menurut ikrok merupakan persoalan teknis dan di luar kewenangannya. ini pula lanjutnya, langsung ditindaklanjuti dengan memberi jedah waktu tambahan saat debat publik berlangsung. 
"ya, ini kan hanya karena persoalan teknis saja. ini juga telah ditindaklanjuti dengan memberikan space waktu tambahan 4 menit," kata ikrok.
mengenai hal ini, ketua bawaslu kabupaten kepahiang mirzan p hidayat juga menyampaikan hal yang sama. ia sepakat, dinamika yang terjadi selama debat publik perdana pilkada 2024 kabupaten kepahiang masih berada di dalam koridor aturan yang benar. 
baca juga:kamu orang yang boros? ini 15 tips dalam menahan diri dari godaan berbelanja berlebihan
"ada dinamika yang terjadi adalah hal biasa. jalannya debat perdana sudah penuhi regulasi yang ada," ujar mirzan. kpu kepahiang masih menyisakan 2 tahapan debat publik tersisa pada, 13 dan 20 november 2024 mendatang. jalannya debat publik perdana, akan dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan debat publik ke 2 dan 3 nanti tetap berjalan lancar. 
"untuk debat selanjutnya, kita akan koordinasi ke semua pihak. mulai dari keamanan, paslon, harus disepakati semua unsur. nanti, debat antar wakil bupati 13 november dengan tema masih dibahas dan akan disampaikan saat rakor bersama paslon," demikian ikrok. 
sementara itu, saat berlangsungnya debat mengangkat tema "tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan berkeadilan", tiga paslon berupaya semaksimal mungkin memaparkan gagasan dan ide guna kemajuan daerah ke depan kepada publik.
paslon nomor urut 01 riri - ujang, berupaya menonjolkan pengalamannya sebagai anggota dpd ri selama 2 periode. termasuk juga paslon 02 windra-ramli, sebagai mantan ketua dprd kabupaten kepahiang. selama jalannya debat terkesan, paslon 01 dan paslon 02 terus berupaya menyerang paslon 03 zurdi nata - abdul hafizh. 
'serangan' dilancarkan mulai dari isu pembangunan mandeg, seperti taman kota, water boom di kabawetan hingga janji pabrik kopi yang gagal terealisasi. baik paslon 01 dan paslon 02 berupaya menghakimi kondisi tersebut, ikut disebabkan paslon 03 selaku wakil bupati.
terus diserang, paslon 03 pun melontarkan narasi tgr bpk ri di sekretariat dprd kepahiang yang besarannya sangat fantastis. 
diwawancarai usai jalannya debat, dengan lugas calon bupati paslon 03 zurdi nata menganggap hal tersebut dengan santai. menurutnya, hal tersebut adalah yang biasa sekaligus menandakan kedua paslon tak paham dengan tupoksi seorang wakil bupati. 
"ya biasa itu (dikeroyok 2 paslon selama debat,red). kita kan incumbent. padahal jelas, saya ini kan wakil bupati. tupoksinya sudah jelas diatur dalam uu nomor 23 tahun 2014," tegas nata.
pada uu nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah dan perubahannya, jelas disebutkan tugas pokok seorang wakil bupati. mulai dari membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal,
menindak lanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
lalu, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, termasuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa. 
"apa yang disampaikan tadi (serangan 2 paslon saat debat,red), sama saja seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," tutup abdul hafizh.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan