Serapan BOK 17 Puskesmas Rendah, Tahun 2025 Alokasi Turun Rp2,3 Miliar

Maka dari itu dikatakan Hevta, rendahnya realisasi penggunaan dana BOK bukan semata-mata kesalahan manajemen puskesmas. Namun karena adanya perubahan berkaitan standar biaya umum (SBU) daerah.

Sebelumnya dalam penggunaan dana BOK di rincian belanja terdapat biaya transportasi yang diatur dalam SBU. Tapi untuk saat ini SBU daerah tidak lagi mengakomodir biaya transportasi petugas.

"Dari pada petugas mengembalikan uang tersebut, maka dari itu mereka enggan  menggunakan anggaran tersebut," tandasnya.

Dipaparkan Hevta, di dalam ketentuan penggunaan dana BOK, biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp175.000 per orang dengan jarak tempuh minimal delapan jam. Jika perjalanan dinas di bawah delapan jam, uang transportasi petugas hanya Rp 25.000. 

Sedangkan di SBU daerah ini tidak mengatur mengenai biaya transportasi apabila tidak memenuhi 8 jam perjalanan. Tentu jika hal tersebut dipaksakan akan menjadi temuan BPK.

"Masalahnya, perjalanan dinas pihak puskesmas banyak tidak memenuhi 8 jam karena jarak antar desa dalam wilayah kerja puskesmas terbilang dekat, hanya butuh waktu perjalanan beberapa jam. Maka dari itu petugas tidak ingin mengambil risiko,” terang Hevta.

BACA JUGA:Pleno Tingkat Kabupaten Mukomuko, Helmi-Mian Unggul di 10 Kecamatan

BACA JUGA:Belum Dikelola Dengan Baik, Pariwisata Minim PAD Ini Alasannya

Selain permasalahan SBU biaya transportasi, program pemberian makanan tambahan (PMT) yang didanai BOK untuk pencegahan stunting juga tidak berjalan. 

Kader puskesmas merasa keberatan menjalankan program PMT karena upah yang diterima tidak sepadan.Kader tidak mau memasak bahan makan untuk PMT karena setelah dimasak harus mengantar ke masing-masing rumah penerima manfaat.

“Untuk PMT ini masing-masing puskesmas memiliki anggaran Rp100 sampai Rp 200 juta tergantung jumlah penerima manfaat (masyarakat). Berhubung anggaran yang tidak sesuai menurut kader, maka kegiatan juga tidak berjalan,” demikian Hevta