Penanganan Bencana Harus Berbasis Melindungi Warga

penanganan bencana harus berbasis melindungi warga   arga makmur, koranrb.id – dprd bengkulu utara (bu) membahas raperda tentang perubahan perda tentang badan penanggulangan bencana daerah (bpbd).     perubahan ini memang harus terus diperbarui menyesuaikan dengan perubahan aturan perundangan yang lebih tinggi. wakil bupati bu arie septia adinata, se, m.ap menyampaikan raperda tersebut dalam paripurna yang digelar dprd bu. baca juga: bahas apbd, dprd bengkulu utara fokus infrastruktur   raperda tersebut sebagai dasar hingga sebagian panduan setiap bidang yang ada di bpbd bu, sehingga pelaksanaan tugas yang dilakukan benar-benar terukur.   yang terpenting adalah penanganan bencana benar-benar bisa dilakukan tepat sasaran dan berdampak pada penanganan masyarakat terutama yang terdampak bencana ketika terjadi bencana. baca juga:tahun politik, dprd bu warning netralitas   ketua dprd bu sonti bakara, sh, mh menerangkan jika raperda yang dibahas tersebut memang merupakan raperda perubahan dari perda yang ada.   namun ia meminta adanya perubahan yang mendasar sehingga membuat kinerja bpbd terutama dalam penanganan bencana, mitigasi bencana hingga penanganan pasca bencana bisa benar-benar terukur.   “kita berharap ada penanganan yang terukur yang dikerjakan oleh bpbd, terutama saat penanganan bencana. dan kita harapkan dijabarkan dalam raperda yang dibahas tersebut,” terangnya. baca juga:dprd bu dorong pembangunan fisik dan sdm   dalam penanganan bencana, ia meminta pelaksanaan tugas yang dilakukan benar-benar berbasis dalam melindungi masyarakat.   mulai dari melindungi masyarakat dari bencana hingga memberikan pelayanan pada masyarakat yang terdampak bencana yang terjadi.   “sehingga harus ada aturan yang jelas apa yang akan dilakukan, apa yang disiapkan untuk dibawa bpbd saat terjadi bencana,” terangnya.   apalagi provinsi bengkulu merupakan daerah yang rawan bencana dan bu merupakan salah satu kabupaten yang rawan terjadi bencana.   selain bencana gempa yang memang rawan terjadi di seluruh wilayah di provinsi bengkulu.  salah satu bencana yang rawan terjadi di bu adalah bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi di bu. baca juga:dprd dukung bantuan pangan warga terdampak el nino   “dalam penanganan bencana alam, tentunya kita tidak mungkin menghentikan terjadinya bencana. namun membutuhkan penanganan yang tepat terutama pada masyarakat,” terangnya.   bpbd dituntutnya harus bisa memitigasi hingga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang langkah pencegahan yang harus dilakukan saat terjadi bencana.   sehingga saat bencana tersebut benar-benar terjadi bisa meminimalisir munculnya korban harta benda masyarakat apalagi korban jiwa.   “pencegahan sangat penting, apalagi ada bencana-bencana yang memang hampir setiap tahun terjadi seperti banjir,” terangnya.   saat bencana terjadi masyarakat membutuhkan penanganan cepat terutama penyaluran bahan makanan. baca juga:cara perhitungan perolehan suara agar dapat kursi di dprd di pilleg 2024   hal ini ditegaskannya tidak bisa hanya ditangani oleh bpbd melainkan harus berkoordinasi dengan lintas opd bahkan dengan instansi vertikal seperti badan urusan logistik (bulog).   “sehingga setelah nantinya raperda ini disahkan menjadi perda, harus diikuti dengan aturan turunan yang memang bisa menjabarkan pola kerja bpbd,” terangnya.   apalagi saat terjadi bencana terutama banjir, berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya berdampak pada akses beberapa desa tertutup banjir.   hal ini membuat masyarakat tidak bisa keluar masuk desa untuk membeli makanan konsumsi harian, termasuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan.   “hal ini juga harus dipikirkan secara detail. karena butuh alat penunjang yang memang harus disiapkan,” termasuk. baca juga:anggota dprd bs dari pkp diusulkan paw   bukan hanya perahu karet untuk bencana banjir, namun juga dibutuhkan koordinasi lintas opd terkait penggunaan alat berat jika terjadi bencana longsor.   kondisi bu yang masuk banyak kawasan perbukitan juga membuat alat berat sangat penting sebagai alat penanganan bencana.   “apalagi jika longsor tersebut terjadi di jalan poros dan bisa mentup akses lalu lintas. ini tentunya butuh penanganan taktis dan segera,” tegas. baca juga:anggota dprd bs dari pkp diusulkan paw   sebagai daerah yang rawan terjadi bencana, maka ia berharap ada prosedur kerja yang benar-benar terukur dalam penanganan bencana.   termasuk pasca bencana dalam melakukan pengajuan usulan perbaikan maupun perbaikan jika memang mampu ditangani oleh daerah.   “jika memang sudah diatur secara sistematis, maka saat bencana itu terjadi semua pihak sudah  mengetahui tugasnya masing-masing. orientasinya harus jelas, menyelamatkan masyarakat dari bencana dan memberikan perlindungan dan menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas sonti. (qia/adv)    

Tag

• # badan penanggulangan bencana daerah
• # raperda bpbd
• # dprd bahas raperda
• # dprd bu
• # dprd bengkulu utara
• # bengkulu utara

Share

• 
• 
• 
• 
•