Alat Bukti Cukup, Kejari Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Setwan Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:29

Kajari Kepahiang, Asvera Primadona didampingi Kasi Intel Nanda Hardika saat memberikan keterangan pers terkait langkah maju penyidikan dugaan korupsi di Setwan Kepahiang--Heru/RB

"Dari pemeriksaan sebelumnya memang bendahara sudah mengakui ada beberapa SPj fiktif. Ini memang masih terus kita dalami. Salah satunya dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti pendukung," ujar Kasi Intel.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai temuan LHP BPK RI menjadi bola panas, setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang kembali melayangkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk Sekretariat DPRD Kepahiang.

Terakhir, di SKK ada tambahan perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari. Hitungannya, sejak SKK diterbitkan penyelesaian ditenggat hingga 12 Oktober 2024 yang sudah lewat waktunya.

Tambahan waktu ini sendiri, merupakan perpanjangan selama 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

Sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres dalam hal pengembalian.

Yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran Rp8 miliar. Sesuai Sistem Informasi Penindakan Tindak Lanjut (SIPTL), Inspektorat secara berkala melaporkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu.

Diketahui sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang hanya melayangkan SKK temuan BPK untuk 1 OPD saja ke Kejari Kepahiang yakni, Sekretariat DPRD.

SKK dilayangkan dengan tujuan awal, Kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang.

Informasi diperoleh, total temuan di sekretariat DPRD Kepahiang mencapai Rp11,4 miliar. Sesuai hasil LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah temuan didapati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta. Serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2,33 miliar.

alat bukti cukup, kejari segera tetapkan tersangka dugaan korupsi setwan kepahiang                            koranrb.id - kejari memastikan sesegera mungkin akan menuntaskan penyidikan perkara dugaan korupsi di sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang, dengan melakukan penetapan tersangka.
berpegang dengan alat bukti yang diperoleh mulai dari penggeledahan hingga kepada rangkaian pemeriksaan sepanjang pekan lalu, penetapan tersangka dugaan korupsi di setwan kepahiang tinggal menunggu waktu saja.
mulai dari sekretaris, bendahara berikut mantan bendahara setwan kepahiang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
pekan ini, rangkaian pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait juga akan kembali dijalani penyidik kejari kepahiang terhadap dugaan korupsi di setwan kepahiang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. 
baca juga:bursa ketua dprd seluma, mengerucut ke suhandi pinota
baca juga:tanggapi tuntutan massa, pj sekda lebong mahmud siam: tidak ada sikap bupati tunda pembayaran 
kajari kepahiang, asvera primadona, sh, mh didampingi kasi intel nanda hardika, sh menerangkan, penyidik akan tetap fokus pada penyidikan dugaan korupsi sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri di lingkungan setwan kepahiang.
hal ini sesuai dengan surat perintah penyidikan terhadap dugaan korupsi sebagaimana temuan bpk terhadap setwan ta 2021-2023, yang telah dikeluarkan sejak 2 desember 2024.
"untuk penetapan tersangka doakan saja secepatnya. saat ini kan masih dilakukan rangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait," kata kasi intel. dalam upaya melakukan pengumpulan alat bukti yang cukup ini pula, penyidik masih berupaya keras mendapatkannya dari ribuan lembar dokumen yang diperoleh dari penggeledahan di 3 titik sebelumnya. 
yakni, di gedung dprd, serta dua rumah bendahara dan mantan bendahara setwan. dari sini pula ikut disita, 1 unit laptop milik mantan bendahara yang diyakini dapat memperkuat pengumpulan alat bukti. 
baca juga:tpg triwulan iv dan tambahan tunjangan 100 persen guru cair serentak
baca juga:serang pemotor di anggut atas, 8 geng motor ditangkap anggota polresta bengkulu 
tak hanya itu, penyidik juga telah mengantongi sejumlah keterangan berikut pengakuan langsung dari sekwan, bendahara dan mantan bendahara setwan kepahiang yang sejauh ini masih berstatus sebagai terperiksa.
kepada penyidik, bendahara setwan di juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (spj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam lhp bpk ri. 
"dari pemeriksaan sebelumnya memang bendahara sudah mengakui ada beberapa spj fiktif. ini memang masih terus kita dalami. salah satunya dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti pendukung," ujar kasi intel. 
tuntutan ganti rugi (tgr) sesuai temuan lhp bpk ri menjadi bola panas, setelah inspektorat daerah kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat kuasa khusus (skk) untuk sekretariat dprd kepahiang. 
baca juga:250 haktare sawah tadah hujan di bengkulu tengah mulai ditanami padi
baca juga:8 tanda ini tunjukan kesehatan pria menurun, simak penjelasanya
terakhir, di skk ada tambahan perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari. hitungannya, sejak skk diterbitkan penyelesaian ditenggat hingga 12 oktober 2024 yang sudah lewat waktunya.
tambahan waktu ini sendiri, merupakan perpanjangan selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (lhp) diterima. 
sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres  dalam hal pengembalian.
yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran rp8 miliar. sesuai sistem informasi penindakan tindak lanjut (siptl), inspektorat secara berkala melaporkan kepada bpk ri perwakilan provinsi bengkulu.
baca juga:sempat diamankan polisi, odgj tak sadarkan diri dalam siring akhirnya meninggal dunia
baca juga:wow! berikut 7 hewan yang tidak mempunyai lambung
diketahui sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd.
skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang. 
informasi diperoleh, total temuan di sekretariat dprd kepahiang mencapai rp11,4 miliar. sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan