Bapenda Bengkulu Utara Tunggu Pelunasan Pajak Dana Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 29 Dec 2024 - 22:18

PAJAK: Terhitung Januari 2025 mendatang desa-desa di Bengkulu Utara diminta melakukan penghitungan pajak ke Bapenda, sehingga bisa dipastikan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. SANDI/RB--

KORANRB.ID – Besok, 31 Desember 2024 adalah hari terakhir pelunasan pajak yang menjadi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Termasuk di antaranya pajak yang bersumber dari penggunaan dana desa baik itu belanja makan minum di desa maupun pajak penggunaan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara, Markisman, S.PI menerangkan jika besok adalah batas akhir pembayaran pajak daerah sesuai dengan tahun anggaran pajak.

Meskipun, jika pemerintah desa tetap bisa membayar pajak saat sudah memasuki tahun 2025 mendatang.

“Namun jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak atau setelah tahun 2025, maka kita anggap ada ketidakpatuhan dari desa dalam pembayaran pajak,” terangnya.

Terhitung Januari 2025 mendatang, ia juga meminta desa-desa untuk melakukan penghitungan pajak ke Bapenda, sehingga bisa dipastikan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Sehingga desa-desa tidak terjadi kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah desa.

“Sebenarnya sudah jelas item pekerjaan yang masuk dalam pajak daerah dan besaran pajak yang harus dibayarkan, seharusnya semua desa sudah memahami terkait beban pajak tersebut,” tegasnya.

Ia menegaskan jika awal tahun 2025 mendatang Bapenda akan menyisir desa-desa yang belum melakukan pembayaran dana desa dari data pembayaran pajak di Bapenda.

Bapenda akan menyurati desa-desa yang tercatat masih kekurangan membayar pajak desa terutama pajak Galian C.

bapenda bengkulu utara tunggu pelunasan pajak dana desa                             koranrb.id – besok, 31 desember 2024 adalah hari terakhir pelunasan pajak yang menjadi target pendapatan asli daerah (pad).
termasuk di antaranya pajak yang bersumber dari penggunaan dana desa baik itu belanja makan minum di desa maupun pajak penggunaan bahan mineral bukan logam dan batuan (mblb) atau galian c. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan jika besok adalah batas akhir pembayaran pajak daerah sesuai dengan tahun anggaran pajak. 
meskipun, jika pemerintah desa tetap bisa membayar pajak saat sudah memasuki tahun 2025 mendatang.
baca juga:inspektorat warning opd di lingkungan pemkab bengkulu utara, soal tindak lanjut audit bpk
baca juga: larangan mandi pantai jadi perhatian serius pos pelayanan di mukomuko
“namun jika terjadi keterlambatan pembayaran pajak atau setelah tahun 2025, maka kita anggap ada ketidakpatuhan dari desa dalam pembayaran pajak,” terangnya. 
terhitung januari 2025 mendatang, ia juga meminta desa-desa untuk melakukan penghitungan pajak ke bapenda, sehingga bisa dipastikan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan.
sehingga desa-desa tidak terjadi kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah desa. 
“sebenarnya sudah jelas item pekerjaan yang masuk dalam pajak daerah dan besaran pajak yang harus dibayarkan, seharusnya semua desa sudah memahami terkait beban pajak tersebut,” tegasnya. 
baca juga:2025 mendatang, honorer di mukomuko tetap bekerja, tidak diberhentikan meski tidak lulus tes pppk
baca juga:jenazah 2 irt korban pembacokan dimakamkan, dugaan tersangka idap gangguan jiwa belum bisa dipastikan 
ia menegaskan jika awal tahun 2025 mendatang bapenda akan menyisir desa-desa yang belum melakukan pembayaran dana desa dari data pembayaran pajak di bapenda.
bapenda akan menyurati desa-desa yang tercatat masih kekurangan membayar pajak desa terutama pajak galian c.
“pajak desa yang bersumber dari pelaksanaan dana desa menjadi salah satu target pajak yang masuk dalam pendapatan asli daerah,” terangnya. 
saat ini bapenda dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa terkait kepatuhan pajak yang dilakukan oleh desa. 
sehingga setiap pengajuan pencairan dana desa pemerintah desa wajib menunjukan bukti pembayaran pajak. 
baca juga:kantor kemenag evaluasi pegawai, tingkatkan kinerja dan pelayanan publik
baca juga:lapas kelas iia curup jadikan warga binaan pelopor ketahanan pangan
namun untuk pelaksanaan program desa yang menggunakan dana desa pencairan tahap kedua atau tahap akhir masih ada desa yang belum melakukan pembayaran pajak desa. 
“apalagi sebagian besar pekerjaan dana desa tahap ii digunakan untuk program non fisik, sehingga ada beberapa program kegiatan yang masuk dalam objek pajak daerah, termasuk makan minum kegiatan yang dilakukan,” pungkasnya. 
diberitakan sebelumnya, badan pendapatan daerah mulai mendata pendapatan pajak yang sudah masuk ke kas pendapatan asli daerah melalui badan pendapatan daerah (bapenda). 
termasuk diantaranya pajak dana desa yang harus dibayarkan oleh 215 desa yang menyelenggarakan pembungunan dari dana tersebut.
kepala badan pendapatan daerah bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan sampai saat ini masih banyak desa yang belum membayarkan pajak dana desa. 
sebelumnya sudah ditegaskan pembayaran pajak dana desa bisa dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. 
“sampai saat ini masih banyak desa yang belum membayar pajak dana desa. namun hal ini akan kita terus koreksi dan menunggu hingga akhir tahun,” terangnya. 
ia mengatakan beberapa objek pajak dana desa yang menjadi kewajiban desa untuk dibayarkan dan merupakan pajak daerah di antaranya adalah pajak makan minum, reklame hingga pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb).
“untuk pajak tersebut tentunya dibayarkan setiap tuntas kegiatan,” jelas markisman.
markisman juga menyampaikan sampai saat ini masing-masing desa memiliki program kegiatan fisik yang semuanya menggunakan material dan termasuk objek pajak mblb.
termasuk juga kegiatan non fisik dimana terdapat belanja makan minum yang dialokasikan dari dana desa. 
“harusnya setiap kegiatan atau belanja yang dilakukan, pajaknya harus dibayarkan,” tegasnya.
markisman juga menegaskan jelang akhir tahun nantinya bapenda akan melakukan koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd). sehingga dalam rancangan apbdes 2025, masing-masing desa wajib menyampaikan bukti setor pajak. 
“kita berharap tidak ada lagi desa-desa yang menunggak pembayaran pajak hingga melewati tahun anggaran,” tandasnya.
ia menyampaikan asumsi pajak yang bisa didapatkan dari pajak dana desa cukup besar. 
dari pajak mblb yang berasal dari belanja dana desa saja diasumsikan bisa menghasilkan pajak dana desa sebesar rp 500 juta lebih.
“memang jumlahnya sangat besar dan sangat berarti bagi pendapatan asli daerah,” ungkap markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan