Proyek Air Bersih BPPW Mubazir, Tak Kunjung Dinikmati Warga Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 29 Dec 2024 - 22:22

Anggota DPRD Kaur saat melakukan pemeriksaan proyek BPPW beberapa waktu yang lalu.--Rusman Aprizal/RB

proyek air bersih bppw mubazir, tak kunjung dinikmati warga kaur                              koranrb.id - proyek penanganan kemiskinan ekstrem (pke) rp5,1 miliar milik balai prasana permukiman wilayah (bppw) bengkulu masih bermasalah.
meski pun perbaikan pipa bocor yang dikerjakan pihak ketiga pt. riski utama jaya abadi (ruja) di desa bukit makmur kecamatan muara sahung kabupaten kaur diklaim telah selesai, namun proyek air bersih tersebut tidak kunjung dinikmati masyarakat.
pada saat selesai diperbaiki beberapa waktu yang lalu, air sempat mengalir ke beberapa rumah warga kelompok penerima manfaat (kpm).
namun kembali macet.
baca juga:bapenda bengkulu utara tunggu pelunasan pajak dana desa 
baca juga:inspektorat warning opd di lingkungan pemkab bengkulu utara, soal tindak lanjut audit bpk
terkesan sia-sia atau mubazir karena menghabiskan keuangan negara. 
sayangnya saat rb mencoba menghubungi pihak bppw bengkulu melalui tim humasnya sama sekali tidak ada jawaban.
mereka seakan bungkam mengenai pekerjaan kegiatan ini.
padahal masyarakat penerima manfaat sampai dengan saat ini masih belum menikmati aliran air bersih yang dijanjikan pada saat sebelum proyek ini dibangun.
baca juga: larangan mandi pantai jadi perhatian serius pos pelayanan di mukomuko
baca juga:2025 mendatang, honorer di mukomuko tetap bekerja, tidak diberhentikan meski tidak lulus tes pppk
kepala desa bukit makmur h. m. zari aziz mengatakan sampai sekarang air masih macet, kendalanya mereka juga tidak tahu.
pihak kontraktor yang sebelumnya memperbaiki pipa bocor sekarang juga sudah tidak tampak lagi di lokasi.
"masih macet, ntah apa lagi kendalanya saya tidak tahu," ujarnya.
dirinya juga mengaku sampai dengan saat ini pihak kontraktor selaku pelaksana kegiatan juga belum ada menghubungi dirinya mengenai perbaikan saluran air bersih yang masih macet.
baca juga:2025 mendatang, honorer di mukomuko tetap bekerja, tidak diberhentikan meski tidak lulus tes pppk
baca juga:jenazah 2 irt korban pembacokan dimakamkan, dugaan tersangka idap gangguan jiwa belum bisa dipastikan 
begitupun dengan pihak bppw, juga belum ada komunikasi langkah apa nanti yang akan diambil jika bangunan ini tidak bisa di fungsikan.
"pihak pengelola tidak ada komunikasi dengan saya, apakah akan ada perbaikan lagi atau seperti apa nanti. yang jelas sekarang air macet lagi," ujarnya.
kades menegaskan, apabila nanti sampai masa pemeliharaan berakhir dan bangunan juga tidak bisa berfungsi dengan normal masyarakat tidak bisa menikmati.
dirinya bersama semua warga penerima manfaat untuk membuat petisi ungkapan ketidakkepuasan dengan pembangunan saluran air bersih tersebut.
baca juga:kantor kemenag evaluasi pegawai, tingkatkan kinerja dan pelayanan publik
baca juga:lapas kelas iia curup jadikan warga binaan pelopor ketahanan pangan
"kalau tidak selesai juga nanti, insyaallah kita akan buat petisi. atau laporan ke aph untuk mengusut kegiatan ini," tegasnya.
sementara itu, pembangunan saluran air bersih proyek pke ini juga banyak disoroti oleh para pengamat hukum.
setelah masa pemeliharaan nanti jika bangunan tidak bisa dimanfaatkan, maka tanda tanya besar jika sampai aparat penegak hukum (aph) tidak mengusut kegiatan ini.
seperti yang disampaikan oleh dosen fakultas hukum universitas bengkulu randy pradityo sh, mh, meskipun dirinya tidak terlalu paham dengan detail permasalahan kegiatan tersebut namun apa yang muncul dari pemberitaan, pengakuan masyarakat, serta peninjauan yang dilakukan anggota dprd kaur harusnya aph di wilayah tersebut sudah mendapatkan gambaran apa permasalahan yang sebenarnya terjadi di sana.
sehingga nanti setelah masa pemeliharaan sangat harus dilakukan audit langsung yang melibatkan para ahli untuk menguji apakah pembangunan proyek yang menelan anggaran cukup fantastis ini sudah sesuai dengan spesifikasi atau adakah permasalahan lain di dalamnya.
baca juga:dinas dikbud usulkan perbaikan 50 sekolah, fokus tingkatkan kualitas pendidikan
baca juga:31 desember masa kerja honorer habis, tahun 2025 tidak boleh lagi angkat tenaga honorer
"jika selesai masa pemeliharaan tidak selesai juga pembangunan ini, maka harus ada langkah dari aph. saya rasa untuk saat ini aph juga sudah punya cukup bukti untuk masuk ke proyek ini," jelasnya
bukan hanya dirinya, salah seorang ahli hukum yang juga sering memperhatikan berbagai kegiatan pembangunan di provinsi bengkulu sopian saidi siregar sh, m.kn saat dimintai tanggapan terkait dengan kegiatan ini mengatakan jika memang proyek tersebut tidak bisa digunakan padahal sudah selesai kontrak pembangunan tentu ada hal yang salah.
disampaikannya ada banyak sekali yang harus diperhatikan, yang pertama adalah terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut.
pemilihan desa bukit makmur sebagai tempat dibangunnya proyek tersebut pasti sudah melalui perencanaan yang panjang dan berbagai pertimbangan yang matang.
artinya jika sampai bangunan tidak bisa dinikmati sudah pasti ada hal yang salah dari pihak pengelola kegiatan tersebut.
"tentu kalau yang namanya bangunan susah selesai di bangun tapi tidak bisa dimanfaatkan ada hal yang salah," ujarnya.
selain perencanaan, kemudian kualitas dari bangunan proyek tersebut harus dipertanyakan. sebab bangunan dengan pagu yang begitu besar seharusnya, hasil pengerjaan yang dihasilkan bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal.
kemudian sopian, berasumsi bahwa tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada hal-hal lain yang tidak diketahui. misalnya dari pihak pelaksana atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan bukanlah orang yang berkompeten sehingga bangunan yang dikerjakan tidak maksimal.
"harus banyak yang di gali, salah satunya adalah pemilihan pt ruja ini menjadi pelaksana. harus dibuka lagi proses lelang yang lalu, dari berapa pt yang ikut lelang kenapa ruja yang dipilih," jelas sopian.
sopian menjelaskan, ketika masa pemeliharaan proyek ini telah selesai maka masyarakat kaur siapapun itu berhak membuat laporan mengenai kegiatan ini jika memang hasilnya masih belum maksimal.
sehingga aparat penegak hukum (aph) yang ada di wilayah hukum kaur bisa menindak kegiatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. sebab pagi anggaran untuk pengerjaan proyek tersebut tidaklah sedikit, sehingga harus benar-benar dikawal.
"kalau sudah selesai pemeliharaan nanti dan pembangunan masih tidak ada perubahan belum bisa dinikmati. masyarakat berhak buat laporan ke aph, bukan sedikit pagu anggaran kegiatan ini," tegasnya. 
kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, mengajak kepada masyarakat yang merasa tidak puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh bppw tersebut agar secepatnya bisa membuat laporan ke kejaksaan negeri (kejari) kaur. sehingga kejari kaur bisa masuk dan melihat proyek tersebut. 
"silakan buat laporan, kalau sudah ada laporan nanti walaupun dalam masa pemeliharaan kita bisa minta atau melihat rab kegiatan tersebut," tegas bobbi. 
bobbi juga belum bisa banyak memberikan pernyataan terkait dengan kegiatan ini, untuk itu kejari kaur memerlukan beberapa tahapan supaya nanti bisa benar-benar mulai melakukan pengumpulan data ful baket ful data. apabila memang ada indikasi kerugian negara maka akan naik ketahapan penyelidikan, penyidikan lalu penetapan tersangka.
"karena belum melakukan pengecekan langsung, kita belum bisa steatment banyak. setelah kita pelajari nanti maka ini akan kita tindak lanjuti," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan