Konflik PT ABS Tak Kunjung Usai, Warga Bengkulu Selatan Lapor APH

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 29 Dec 2024 - 22:54

FMPR bersama legislatif saat membahas masalah PT ABS--RIO/RB

KORANRB.ID - Konflik PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) dengan masyarakat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tak kunjung usai.

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) akan lapor Aparat Penegak Hukum (APH).

Perusahaan perkebunan PT ABS yang berlokasi di Kecamatan Pino Raya memiliki beberapa persoalan dengan masyarakat setempat. Mulai dari masalah pembebas lahan yang dinilai bermasalah hingga pemanfaatan lahan tidak diurus dengan baik.

Ketua FMPR Rusli mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait membahas masalah PT ABS. Bahkan sampai ke Pemprov Bengkulu.

Namun hingga penghujung tahun 2024 ini belum ada titik temu permasalahan tersebut. Dan dampaknya PT ABS seperti memancing konflik dengan masyarakat.

“Kami akan lapor ke APH, khususnya ke Polres Bengkulu Selatan.

Karena disitu ada dugaan kerugian negara, salah satunya pajak,” kata Rusli.

Kendati demkian Rusli tetap menjamin FMPR tidak akan bertindak di luar batas bahkan merugikan pihak lain. Pihakya tetap mentati proses hukum ada dan sesuai prosedur. “Dengan bapak Kapolres yakin saja dengan masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu Rusli menambahkan, Pemerintah Bengkulu Selatan segera menindaklanjuti tuntutan FMPR agar Izin Usaha Perusahaan (IUP) PT ABS dicabut.

Sebab PT ABS dinilai tidak lagi memiliki izin untuk mengelola lahan perkebunan tersebut.

konflik pt abs tak kunjung usai, warga bengkulu selatan lapor aph                             koranrb.id - konflik pt agro bengkulu selatan (abs) dengan masyarakat pino raya kabupaten bengkulu selatan tak kunjung usai.
warga yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr) akan lapor aparat penegak hukum (aph). 
perusahaan perkebunan pt abs yang berlokasi di kecamatan pino raya memiliki beberapa persoalan dengan masyarakat setempat. mulai dari masalah pembebas lahan yang dinilai bermasalah hingga pemanfaatan lahan tidak diurus dengan baik. 
ketua fmpr rusli mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait membahas masalah pt abs. bahkan sampai ke pemprov bengkulu. 
baca juga:diduga akibat aktivitas proyek pge; tragedi longsor bukit belerang 2016, menyisakan pilu belum terselesaikan 
baca juga:penyuluh pertanian di bawah kewenangan pusat
namun hingga penghujung tahun 2024 ini belum ada titik temu permasalahan tersebut. dan dampaknya pt abs seperti memancing konflik dengan masyarakat.
“kami akan lapor ke aph, khususnya ke polres bengkulu selatan.
karena disitu ada dugaan kerugian negara, salah satunya pajak,” kata rusli. 
kendati demkian rusli tetap menjamin fmpr tidak akan bertindak di luar batas bahkan merugikan pihak lain. pihakya tetap mentati proses hukum ada dan sesuai prosedur.  “dengan bapak kapolres yakin saja dengan masyarakat kita,” imbuhnya. 
baca juga:waspada bencana pergantian tahun, alat berat disiagakan
baca juga:kerugian negara proyek pasar inpres belum pulih, kejari kaur telusuri aset terdakwa 
selain itu rusli menambahkan, pemerintah bengkulu selatan segera menindaklanjuti tuntutan fmpr agar izin usaha perusahaan (iup) pt abs dicabut.
sebab pt abs dinilai tidak lagi memiliki izin untuk mengelola lahan perkebunan tersebut. 
“kami minta pak bupati untuk mencabut izin usaha tersebut,” ujarnya. 
ditempat terpisah, aspirasi fmpr terkait polemik lahan dengan pt abs, terungkap fakta lebih 60 persen lahan pt abs tidak produktif.
baca juga:dugaan limbah dan asap pt aip, dprd seluma pastikan bersikap, samsul: tidak bisa dibiarkan 
baca juga:pasar malam di taman santoso dinilai tambah bikin semrawut, pemkab kepahiang: bukan bagian dari hut kabupaten
dari total lahan seluas 1.800 hektar, hanya 400 hektar lahan digarap, dan sisahnya dibiarkan terbengkalai menjadi semak belukar.
“mereka beralasan kondisi perusahaan belum memungkinkan untuk menggarap lahan itu,” kata wakil ketua i dprd bengkulu selatan holman se. 
kondisi itu memang menimbulkan keanehan, sebab dari tahun 2012 sejak izin lokasi diterbitkan, pt abs hanya mampu menggarap 400 hektar lahan, sedangkan sisahnya dibiarkan terbengkalai. hal itu menimbulkan pertanyaan ada apa dibalik kondisi tersebut.
“kami pertanyakan lebih luas lahan yang tidak digarap, ada apa sebenarnya dibalik hal ini,” ujar holman.
baca juga:ingat! ini 8 tempat wisata di kabupaten kaur provinsi bengkulu yang tidak diperbolehkan berenang
baca juga:baru fraksi pan yang bersurat, usul bentuk pansus usut honorer siluman di kabupaten seluma
karena banyak lahan pt abs yang tidak digarap, wajar saja terjadi polemik dengan masyarakat.
apalagi proses pembebasan lahan yang dilakukan sebelumnya diduga banyak tidak sesuai dengan pemilik lahan yang sebenarnya. 
selain banyak lahan yang tidak produktif, pt abs yang sudah beberapa tahun berada di bengkulu selatan ternyata belum juga mengantongi hak guna usaha (hgu) perkebunan. manjemen pt abs berdalih kalau hgu masih dalam proses.
setelah mendengarkan penjelasan pt abs, dprd bengkulu selatan akan mengundang eksekutif dalam hal ini opd terkait untuk menelusuri polemik tersebut, dewan juga akan mengundang kades yang berada di wilayah perkebunan tersebut untuk meminta penjelasan terkait proses pembebasan lahan.
“kita segera panggil pihak terkait lainnya,” demikian holman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan