Pemerintah Kabupaten Kepahiang Alokasikan Rp1,3 Miliar DBH Sawit 2025 Hanya untuk Infrastruktur

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 30 Dec 2024 - 22:06

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang Bepan Efendi--HERU/RB

pemerintah kabupaten kepahiang alokasikan rp1,3 miliar dbh sawit 2025 hanya untuk infrastruktur                            kepahiang, koranrb.id - sudah dipastikan dana bagi hasil (dbh) sawit buat kabupaten kepahiang di tahun anggaran 2025 turun menjadi rp1,7 miliar saja.
dari besaran dbh sawit ta 2025 tersebut, hanya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar rp1,3 miliar. 
sisanya, rp400 juta, berbentuk kegiatan pendampingan dalam rangka percepatan sertifikasi lahan perkebunan sawit di kabupaten kepahiang. 
sekretaris dinas pertanian kabupaten kepahiang bepan efendi, st, senin 30 desember 2024 menerangkan dana pembangunan infrastruktur langsung di bawah dinas pupr kabupaten kepahiang. 
baca juga:alhamdulillah! tpp pns kepahiang dibayar full 12 bulan
adapun sisanya, berbentuk kegiatan pendampingan di bawah dinas pertanian.
"dbh sawit itu, 80 persennya untuk infrastruktur di dinas pupr.
sisanya di kita (dinas pertanian,red).
secara keseluruhan, jumlahnya berkurang dari tahun 2024," terang bepan. 
baca juga:per hari ini, ribuan tenaga harian lepas pemkab kepahiang dirumahkan
nilai dbh sawit yang diperoleh kabupaten kepahiang di ta 2025 nanti, jauh berkurang dibanding ta 2024 yang mendapatkan alokasi dbh sebesar rp5,1 miliar.
dbh di ta 2024, juga lebih kecil dibanding ta 2023 sebesar rp5,7 miliar. 
"meski bukan sebagai daerah penghasil sawit, kabupaten kepahiang tetap kebagian dbh sawit yang bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. 
dengan pengalokasian 80 persen infrastruktur di bawah dinas pupr, sisanya 20 persen lagi pengembangan sektor perkebunan dengan alokasi dana di dinas pertanian.
baca juga:tenaga honorer kategori khusus di pemkab rejang lebong tetap dipertahankan, begini alasannya 
ini juga sebagai pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas bepan. 
dbh sawit dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan.
termasuk pula di dalamnya, akan dialokasikan untuk bpjs ketenagakerjaan.  
untuk diketahui, dbh sawit dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah. 
baca juga:penyerapan anggaran 2024 di pemkab rejang lebong lebih dari 90 persen
termasuk  kepada daerah lain nonpenghasil, dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
sebagaimana diatur pada pasal 5, dbh sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen.
kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen.
penentuan besaran rincian alokasi dbh sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 3 indikator. 
baca juga:proses pengajuan dana desa 2025 tertunda, masih menunggu terbitnya permendes pdt
meliputi, luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
dbh sawit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan