Banpol 2024 Cair, Badan Kesbangpol Kepahiang Belum Terima SPj Parpol

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 31 Dec 2024 - 00:45

BANPOL: Badan Kesbangpol telah merealisasikan penuh Banpol tahun anggaran 2024.-foto: heru/koranrb.id-

banpol 2024 cair, badan kesbangpol kepahiang belum terima spj parpol                            koranrb.id - badan kesbangpol kabupaten kepahiang memastikan seluruh bantuan untuk partai politik (banpol) tahun anggaran 2024 telah cair sepenuhnya. kepala badan kesbangpol kabupaten kepahiang musi dayan, s.si menyampaikan, pihaknya tinggal menunggu surat pertanggungjawaban (spj) yang belum juga disampaikan parpol penerima banpol.
"untuk pencairan banpol 2024 sudah selesai semua, tinggal spj nya saja yang masih kita tunggu," kata musi dayan. 
spj  tersebut termasuk kepada penerima banpol periode sebelumnya atau 2019-2024.
pengalokasian banpol 2024 mengacu pada hasil pilleg 2024. total, 8 parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya di dprd kepahiang sesuai hasil pemilihan legislatif februari 2024 lalu, telah  menikmati pencairan dana bantuan politik (banpol) 2024. 
total tahun 2024 ini pemkab kepahiang menyiapkan dana banpol rp 423,5 juta. dari sisi parpol, parpol yang diberikan pemkab kepahiang berkurang dari periode sebelumnya. dari 12 parpol, tinggal tersisa 8 parpol saja. 
baca juga:15 januari, presiden prabowo kunjungi bengkulu tengah
baca juga:perlu bersatu ciptakan bengkulu lebih baik, 2025 momentum berbenah, utamakan kualitas infrastruktur daerah
"untuk tahap 1 sudah dicairkan dari apbd murni, untuk apbdp ini hanya untuk 8 parpol saja sesuai hasil pileg," jelas musi dayan. 
saat ini menuju proses pencairan banpol 2024. pengurus parpol tengah disibukkan dalam hal verifikasi berkas. 
bulan ini juga dana banpol 2024 akan dicairkan kepada masing-masing pengurus parpol. 
adapun rincian besaran dana parpol 2024 adalah sebagai berikut, perindo rp 86.285.000, nasdem rp 80.920.000, golkar rp 69.815.000, pdip rp 45.750.000, gerindra rp 45.575.000, demokrat rp 38.990.000, pkb rp 32.200.000 dan pks rp 23.990.000. 
pemberian dana banpol ini berdasarkan pp nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
baca juga:bentang alam seblat kian memprihatinkan
baca juga:terlupakan, ptm kota bengkulu semakin sepi pengunjung
penggunaan dana banpol yang diterima oleh setiap parpol, harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. yakni untuk pendidikan politik dan kesekretariatan, serta untuk biaya operasional. 
dana banpol diwajibkan 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan 40 persennya untuk kesekretariatan, serta operasional.
selanjutnya, semua anggaran dana banpol wajib dipertanggungjawabkan, yang kemudian akan dilakukan audit oleh bpk. 
hasil audit itu akan menjadi salah satu syarat wajib untuk pengajuan pencairan dana banpol pada tahun berikutnya. hitungan dan banpol untuk hasil pileg 2024 lanjutnya, tak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. yakni, sebesar rp15.000 per suara sah. 
besaran dana banpol yang diterima setiap parpol, tinggal dikalikan dengan jumlah suara sah yang telah ditetapkan kpu kabupaten kepahiang. bagi parpol yang akan mengajukan pencairan dapat melengkapi sejumlah persyaratan.  
baca juga:nal minta pge lebong tanggung jawab atas dampak longsor 2016
baca juga:pungli parkir di jalan cendana, bapenda kota bengkulu: berhenti sekarang! 
sebagaimana terlampir dalam ketentuan sippn menpan, syarat yang mesti diajukan adalah, surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan ketua kpu kabupaten dan kepala bakesbangpol.
lalu,  surat keputusan dpp parpol yang menetapkan susunan kepengurusan dpc/dpd parpol tingkat kabupaten yang telah dilegalisir oleh ketua dan sekretaris parpol, fotokopi  npwp parpol. 
surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pemilu dprd kabupaten yang telah dilegalisir oleh sekretaris kpu.
nomor rekening kas umum partai politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari apbd kab/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh bpk.
serta, surat pernyataan ketua parpol yang menyatakan pertanggungjawaban secara formil maupun materil atas penggunaan anggaran bantuan keuangan parpol.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 1 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan