Eks Pejabat Desa : Hutan Berubah jadi Kebun Kelapa Sawit Sudah Berlangsung Lama, APH Diminta Usut Tuntas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 01 Jan 2025 - 22:04

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh l di Kecamatan Sungai Rumbai Mukomuko sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb

Apalagi untuk kebun sawit miliki tokoh ternama di Desa Gajah Mati ini yang luasannya mencapai ratusan Ha di kawasan tersebut.

Maka dari itu kemungkinan untuk terjaganya kawasan hutan negara ini sangat tidak mungkin. Apalagi sangat jarang terlihat pengawas atau penjaga kawasan hutan tersebut yang melakukan patroli.

“Kalau luasan pembukaan kawasan besar kemungkinan terus bertambah, selain akses jalannya yang sudah ada. Lemah juga pengawasan yang dilakukan pihak kehutanan menjaga kawasan tersebut," sampainya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Program Konsorsium Bentang Alam Seblat Iswadi membenarkan kerusakan kawasan hutan negara di Mukomuko tidak bisa diangap remeh dan harus segera ditindaklanjuti.

Untuk HPT Air Ipuh satu juga bagian dari interpensi pelestarian kawasan hutan yang dilakukan Konsorsium Bentang Alam Seblat.

Penyebab awal kerusakan hutan adanya aktifitas pemanenan kayu alam oleh salah satu perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yaitu PT BAT. Selain terbukanya akses jalan, lemahnya pengawasan dari pemegang izin, sehingga wilayah konsesi juga ikut berubah menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan pemantauan Konsorsium pada tahun 2024 lalu, kerusakan di area konsesi PT BAT mencapai 14.183,48 hektare. Yang saat ini area berubah menjadi semak belukar, lahan terbuka, dan kebun sawit illegal,”kata Iswadi.

Iswadi menjelaskan tentunya apa yang terjadi diarea konsesi tersebut bertentangan dengan kewajiban perusahaan pemegang IUPHHK-HA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, yang mengharuskan perusahaan menjaga dan memulihkan kawasan hutan.

Berdasarkan pantauan juga PT BAT sangat lalai menjalankan tugas, dengan tidak melakukan reboisasi, serta tidak ada pengamanan. Karena lebih dari 5.000 hektare lahan mereka telah dikuasai masyarakat dan ditanami sawit secara illegal.

“Kerusakan lingkungan bukan hal yang mudah untuk diperbaiki dan sangat berdampak luas maka dari itu kami mendesak Menteri Kehutanan segera cabut seluruh pemegang IUPHHK-HA di Provinsi Bengkulu,”tegasnya.

eks pejabat desa : hutan berubah jadi kebun kelapa sawit sudah berlangsung lama, aph diminta usut tuntas                             koranrb.id  – adanya alih fungsi kawasan hutan negara atau yang lebih dikenal dengan bentang alam seblat terbentang dari bengkulu utara hingga ke mukomuko sudah berlangsung cukup lama.
berdasarkan pantauan rb di lapangan, ditemukan plakat atau penanda bawasanya lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara.
namun sayangnya plakat yang diduga menandakan kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l di kecamatan sungai rumbai tersebut, saat ini sudah berada di tengah perkebunan sawit yang tidak diketahui pemiliknya.
selain itu juga ditemukan terdapat banyak masyarakat yang mengantungkan hidup dengan menjadi buruh sawit di dalam kawasan hutan tersebut.
baca juga:tampung seluruh panen padi dan jagung petani, pemkab bengkulu tengah gandeng bulog
baca juga:tingkat kejahatan di bengkulu tengah menurun, kasus lakalantas meningkat
bahkan membuat tempat tinggal secara berkelompok. 
tidak hanya mendatangi lokasi rb juga melakukan wawancara dengan mantan pejabat desa di kecamatan sungai rumbai yang berinisial sl.
dalam wawancara tersebut sl mengaku sudah sangat lama kawasan hutan di daerah gajah mati kecamatan sungai sumbai ini dibuka menjadi kebun sawit dengan luasan hingga ratusan hektare.
baik ada yang dimiliki perorangan 3 sampai 5 ha, bahkan juga ada masyarakat yang menguasai hingga ratusan ha.
baca juga:masa kerja tenaga honorer diperpanjang hingga pelantikan pppk
baca juga:usulkan perbaikan bendungan dan jaringan irigasi ke presiden prabowo
“kalau nama hpt nya kami tidak tahu, tapi pembukaan perkebunan sawit di kawasan ini sudah sangat lama. yang pastinya di sekitaran kawasan izin pt bentar arga timber (bat). saat ini sudah berubah menjadi kebun sawit. dengan luasan kepemilikan tergantung dari modal penggarap,”cerita sl.
sl juga mengatakan, selain membuka kebun sawit di kawasan tersebut, warga juga banyak yang  menjadi buruh di lokasi perkebunan sawit tersebut.
apalagi untuk kebun sawit miliki tokoh ternama di desa gajah mati ini yang luasannya mencapai ratusan ha di kawasan tersebut.
maka dari itu kemungkinan untuk terjaganya kawasan hutan negara ini sangat tidak mungkin. apalagi sangat jarang terlihat pengawas atau penjaga kawasan hutan tersebut yang melakukan patroli.
baca juga:22 personel polres kaur naik pangkat, paling banyak briptu ke brigpol, jumlahnya 10 personel
baca juga: dinkes kaur lakukan evaluasi, 3 program kesehatan masyarakat jadi pembahasan 
“kalau luasan pembukaan kawasan besar kemungkinan terus bertambah, selain akses jalannya yang sudah ada. lemah juga pengawasan yang dilakukan pihak kehutanan menjaga kawasan tersebut," sampainya.
sementara itu, ketua koordinator program konsorsium bentang alam seblat iswadi membenarkan kerusakan kawasan hutan negara di mukomuko tidak bisa diangap remeh dan harus segera ditindaklanjuti.
untuk hpt air ipuh satu juga bagian dari interpensi pelestarian kawasan hutan yang dilakukan konsorsium bentang alam seblat.
penyebab awal kerusakan hutan adanya aktifitas pemanenan kayu alam oleh salah satu perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (iuphhk-ha) yaitu pt bat. selain terbukanya akses jalan, lemahnya pengawasan dari pemegang izin, sehingga wilayah konsesi juga ikut berubah menjadi perkebunan sawit.
baca juga:terbakar saat malam tahun baru, rumah lansia di seluma berpeluang dibangun kembali
baca juga:pengumuman hasil seleksi pppk guru gelombang i di kaur tunggu panselnas
“berdasarkan pemantauan konsorsium pada tahun 2024 lalu, kerusakan di area konsesi pt bat mencapai 14.183,48 hektare. yang saat ini area berubah menjadi semak belukar, lahan terbuka, dan kebun sawit illegal,”kata iswadi.
iswadi menjelaskan tentunya apa yang terjadi diarea konsesi tersebut bertentangan dengan kewajiban perusahaan pemegang iuphhk-ha sebagaimana diatur dalam uu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021, yang mengharuskan perusahaan menjaga dan memulihkan kawasan hutan.
berdasarkan pantauan juga pt bat sangat lalai menjalankan tugas, dengan tidak melakukan reboisasi, serta tidak ada pengamanan. karena lebih dari 5.000 hektare lahan mereka telah dikuasai masyarakat dan ditanami sawit secara illegal.
“kerusakan lingkungan bukan hal yang mudah untuk diperbaiki dan sangat berdampak luas maka dari itu kami mendesak menteri kehutanan segera cabut seluruh pemegang iuphhk-ha di provinsi bengkulu,”tegasnya.
baca juga:minibus terbakar di tanah patah, lalu lintas sempat macet panjang
baca juga:ini alasan pertamina menaikkan hargga bbm non subsidi
selain itu juga konsursium juga menemukan adanya dugaan jual beli lahan di kawasan yang diduga melibatkan aparat dan pemerintah desa. dengan harga pasaran lahan hutan yang ditebang mencapai rp 10 hingga 15 juta per hektare.
meski konsorsium sudah melaporkan hal tersebut ke penegak hukum, aktivitas perambahan masih terus berlanjut.
"modusnya sederhana mereka melakukan penebangan liar dulu. kalau tidak ada respon aparat barulah diikuti dengan penanaman sawit,"terangnya.
ketua kanopi hijau indonesia ali akbar yang juga tergabung didalam konsorsium bentang alam sebelat menambahkan, penanganan permasalahan pengerusakan dan alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara terang-terangan di mukomuko khususnya.
masih belum terlihatnya keseriusan pihak-pihak yang memiliki kewanangan dalam menangani perkara tersebut. jika hal ini terus dilakukan pembiaraan tentu bentang alam seblat akan tinggal nama.
“konsorsium bentang alam sebelat ini memiliki wilayah interpensi 82 ribu ha, terbentang dari bengkulu utara dan mukomuko. yang kasus alih fungsi kawasan hutannya sangat-sangat menghawatirkan,”kata ali.
ali menceritakan, wajar jika luasan kawasan hutan yang dirambah sangat luas pertahunnya. karena pembukaan kawasan sudah menggunakan sistem mekanik, tidak manual lagi. tentunya hal ini bisa terjadi harus ada modal yang cukup besar, karena seperti biaya sewa alat berat cukup mahal untuk sekali pengoperasian. serta tidak akan mungkin juga alat berat bisa beroperasi bebas di dalam kawasan hutan jika tidak ada yang memfasilitasi.
“maka dari itu yang pertama kami mintak menteri kehutanan cabut izin iuphhk-ha sebagai pintu masuk perambah. yang kedua kami juga mendesak aparat penegak hukum segera memangkas sampai ke akar-akarnya yang terlibat dalam pengerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit,”tandasnya.
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut menyampaikan terdapat 80.22 ha kawasan hutan negara yang menjadi wilayah kerja kphp mukomuko.
secara ekologis kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga sumber penghidupan bagi masyarakat. serta menjadi hulu dari sungai besar yang ada di mukomuko yang terbagi menjadi beberapa daerah aliran sungai (das), mulai dari das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami.
kemudian juga kawasan hutan ini menjadi habitat satwa kharismatik seperti gajah sumatera dan harimau sumatera serta menjadi habitat bunga rafflesia yang menjadi ikon provinsi bengkulu.
namun tidak dapat dipungkiri untuk saat ini sebagai besar kawasan hutan tersebut sudah dibuka menjadi lahan perkebunan kepala sawit yang dimiliki perorangan. sehingga baik bencana alam dan konflik terhadap binatang buas sangat rentan terjadi.
“karena keterbatasan anggaran kami memang belum memiliki data pasti berapa ha di masing-masing kawasan hutan tersebut yang telah dibuka, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. namun dapat kami pastikan setiap kawasan hutan yang ada di mukomuko telah dirambah lebih dari setengahnya,”ujarnya.
aprin juga menyampaikan, di mukomuko terdapat 2 perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (iuphhk ha) dari kementerian kehutanan lingkungan hidup (klhk).
yang pertama ada pt bentar arga timber (bat) dengan izin pemanfatan yang membentang di hpt air rami, hpt air ipuh l, hpt air ipuh ll dan hp air teramang dengan total luasan 20.020 ha. yang ke 2 ada pt anugrah pratama inspirasi (api) dengan izin pemanfaatan di hp air rami dengan  total luasan 23.564,26 ha
“di sekitaran konsesi 2 pt ini juga tidak dapat dipungkiri, kerap terjadi pencurian kayu dan pembukaan kebun sawit secara illegal,”tutupnya. (pir)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan