Pasca MA Tolak Kasasi, Kejari Mukomuko Fokus Pulihkan Kerugian Negara Rp4,84 Miliar Tipikor RSUD Mukomuko

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 29 Jun 2025 - 22:40

SELESAI: Empat terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan obat di RSUD Mukomuko periode 2016 hingga 2020 selesai mengikuti persidangan di PN Tipikor Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID — Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menolak pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan obat di RSUD Mukomuko periode 2016 hingga 2020.

Meskipun upaya hukum kasasi kandas, JPU Kejari Mukomuko menegaskan tetap berkomitmen memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut, yang mencapai angka fantastis Rp4,84 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Yusmanelly, SH, MH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Gigi Dolansyah, SH, MH, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi, meskipun putusan MA tidak memihak pada permohonan kasasi jaksa.

"Untuk perkara Tipikor Pengadaan Obat RSUD Mukomuko tahun 2020 itu dalam proses pemulihan kerugian negara," tegas Gigi, Minggu, 29 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab memulihkan keuangan negara merupakan kewajiban yang harus tetap dijalankan jaksa, sekalipun upaya kasasi tidak dikabulkan.

MA RI melalui putusan Nomor 4859 K/Pid.Sus/2025 dengan dasar hukum Pasal 226 KUHAP jo Pasal 257 KUHAP, menolak kasasi JPU.

Sidang kasasi itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Priya. Putusan ini memperkuat vonis sebelumnya dari Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap lima dari tujuh terdakwa dalam perkara korupsi tersebut.

Kelima terdakwa yang tetap divonis sesuai putusan tingkat II antara lain: Dr. Tugur Anjastiko dihukum penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Andi Fitriadi dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Afridinata dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

pasca ma tolak kasasi, kejari mukomuko fokus pulihkan kerugian negara rp4,84 miliar tipikor rsud mukomuko                            koranrb.id — mahkamah agung republik indonesia (ma ri) menolak pengajuan kasasi dari jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri mukomuko dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan obat di rsud mukomuko periode 2016 hingga 2020.
meskipun upaya hukum kasasi kandas, jpu kejari mukomuko menegaskan tetap berkomitmen memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut, yang mencapai angka fantastis rp4,84 miliar.
kepala kejaksaan negeri mukomuko, yusmanelly, sh, mh, melalui kasi pidana khusus (pidsus), gigi dolansyah, sh, mh, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi, meskipun putusan ma tidak memihak pada permohonan kasasi jaksa.
"untuk perkara tipikor pengadaan obat rsud mukomuko tahun 2020 itu dalam proses pemulihan kerugian negara," tegas gigi, minggu, 29 juni 2025.
baca juga:103 koperasi desa merah putih di kabupaten lebong terima akta notaris
baca juga:sttd buka pendaftaran, bengkulu utara dapat kuota 13 siswa, kesempatan emas sekolah kedinasan perhubungan
ia menambahkan bahwa tanggung jawab memulihkan keuangan negara merupakan kewajiban yang harus tetap dijalankan jaksa, sekalipun upaya kasasi tidak dikabulkan.
ma ri melalui putusan nomor 4859 k/pid.sus/2025 dengan dasar hukum pasal 226 kuhap jo pasal 257 kuhap, menolak kasasi jpu. 
sidang kasasi itu dipimpin oleh ketua majelis hakim yohanes priya. putusan ini memperkuat vonis sebelumnya dari pengadilan tinggi bengkulu terhadap lima dari tujuh terdakwa dalam perkara korupsi tersebut.
kelima terdakwa yang tetap divonis sesuai putusan tingkat ii antara lain: dr. tugur anjastiko dihukum penjara 2 tahun 6 bulan dan denda rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan.
andi fitriadi dihukum 2 tahun penjara dan denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
baca juga:polda bengkulu dalami perbuatan melawan hukum perambahan hutan, saksi ahli sudah diperiksa 
baca juga: segera tuntaskan tgr rp13 miliar, bupati lebong surati kepala opd
afridinata dihukum 2 tahun penjara dan denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
harnovi dihukum 2 tahun penjara dan denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
khalik nofrianto dihukum 2 tahun penjara dan denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
namun, terdapat perubahan dalam hal pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. kelima terdakwa dikenakan beban pembayaran uang pengganti yang nilainya berbeda dari sebelumnya: dr. tugur anjastiko wajib membayar rp150 juta, subsidair 10 bulan kurungan.
andi fitriadi diwajibkan membayar rp120 juta, subsidair 8 bulan. afridinata dikenakan uang pengganti rp34 juta, subsidair 3 bulan. harnovi harus membayar rp70 juta, subsidair 5 bulan dan khalik noprianto membayar rp35 juta, subsidair 3 bulan.
baca juga:perda ketenagakerjaan disiapkan pemkab bengkulu utara, prioritaskan tenaga lokal, batasi penggunaan tka 
baca juga:semarak festival tabut 2025, sejumlah kegiatan dan perlombaan digelar
upaya pemulihan ini menjadi bukti bahwa kejaksaan negeri mukomuko tidak hanya mengejar pidana badan, tetapi juga berusaha maksimal untuk mengembalikan uang negara yang dirampas. 
gigi menegaskan, pemulihan ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh sesuai mekanisme yang berlaku.
sementara itu, penasehat hukum (ph) para terdakwa, hotma t. sihombing, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan mahkamah agung ri. 
menurutnya, vonis tersebut menguatkan putusan pengadilan tinggi bengkulu, meski terdapat revisi dalam hal uang pengganti sesuai dengan putusan tingkat pertama dari pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadilan negeri bengkulu.
"iya, kita sudah menerima putusan ma ri. namun, ada perubahan soal uang pengganti kerugian negara. kita juga masih menunggu lagi putusan satu terdakwa," ujar hotma.
tercatat, satu terdakwa lain atas nama herman faisal masih menunggu putusan dari mahkamah agung. 
sedangkan terdakwa lainnya, joni mesra, tidak dilakukan upaya kasasi maupun banding oleh jaksa, sehingga tetap menjalani putusan sebelumnya.
kejari mukomuko memastikan akan terus mengawal proses eksekusi pidana tambahan tersebut. mereka juga akan melakukan evaluasi dan langkah strategis agar seluruh beban pengganti dapat ditagihkan kepada para terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu senin, 30 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan