Konflik Warga versus Perkebunan di Provinsi Bengkulu Meruncing

Reporter: Jeri, Rio, Firmansyah, Fiki |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 22 Sep 2025 - 22:38

Pihak PT DDP akan membangun parit gajah di akses jalan petani di Mukomuko. --firmansyah/rb

KORANRB.ID - Konflik warga dengan perusahaan perkebunan di Provinsi Bengkulu kian meruncing.

Konflik tersebut tak kunjung ada akhir. Warga alami tindak kekerasan hingga dibuat terisolir. Berikut laporan khusus minggu ini.

Petani Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Jihas Mayeni (34), resmi melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku dari PT Agro Bengkulu Selatan (ASB). Laporan tersebut langsung ke Mapolres Bengkulu Selatan.

Dalam laporan, Jihas yang berprofesi sebagai petani mengaku menjadi korban penganiayaan yang terjadi di lahan perkebunan di wilayah Desa Karang Cayo, pada Kamis 18 September 2025 sekitar pukul 11.30 WIB.

Kejadian bermula ketika korban sedang beristirahat makan siang setelah membersihka kebun korban, lalu didatangi sekelompok orang yang diduga melakukan intimidasi hingga berujung pada dugaan pemukulan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami trauma psikologis. Bahkan, menurut laporan yang disampaikan ke kepolisian, para terlapor juga sempat mengeluarkan ancaman dan kata-kata kurang pantas.

Adapun isi dalam laporan Polisi tersebut, korban melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman. Korban yang saat itu sedang istirahat makan setelah membersikan kebun kelapa sawit milik korban, tiba-tiba datang tiga orang yang tidak di kenal dan mengaku dari PT ABS kemudian mengobrol dengan korban.

Saat sedang ngobrol salah satu dari orang tersebut menghubungi rekannya, tidak lama kemudian datang lagi tujuh menggunakan mobil. Dan salah satu dari tujuh orang tersebut langsung marah-marah dan menanyakan kelompok dan ketua kelompok dari korban.

Bahkan dalam laporan tersebut terlapor sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok. Ketua Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) Rusly, mengatakan aparat penegak hukum harus menindak tegas oknum yang diduga berasal dari pihak perusahaan tersebut.

“Kami berharap aparat kepolisian bisa menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Ini bukan baru kali ini terjadi, sudah berulang kali intimidasi dilakukan pihak perusahaan PT ABS. Forum Masyarakat Pino Raya akan mengawal kasus ini,” tegas Rusly.

konflik warga versus perkebunan di provinsi bengkulu meruncing                             koranrb.id - konflik warga dengan perusahaan perkebunan di provinsi bengkulu kian meruncing.
konflik tersebut tak kunjung ada akhir. warga alami tindak kekerasan hingga dibuat terisolir. berikut laporan khusus minggu ini. 
petani desa karang cayo kecamatan pino raya jihas mayeni (34), resmi melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku dari pt agro bengkulu selatan (asb). laporan tersebut langsung ke mapolres bengkulu selatan.
dalam laporan, jihas yang berprofesi sebagai petani mengaku menjadi korban penganiayaan yang terjadi di lahan perkebunan di wilayah desa karang cayo, pada kamis 18 september 2025 sekitar pukul 11.30 wib.
baca juga:rekening terkait judol, penerima bansos bisa dicoret 
baca juga:pemerintah segera luncurkan program paket ekonomi
kejadian bermula ketika korban sedang beristirahat makan siang setelah membersihka kebun korban, lalu didatangi sekelompok orang yang diduga melakukan intimidasi hingga berujung pada dugaan pemukulan.
akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami trauma psikologis. bahkan, menurut laporan yang disampaikan ke kepolisian, para terlapor juga sempat mengeluarkan ancaman dan kata-kata kurang pantas.
adapun isi dalam laporan polisi tersebut, korban melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman. korban yang saat itu sedang istirahat makan setelah membersikan kebun kelapa sawit milik korban, tiba-tiba datang tiga orang yang tidak di kenal dan mengaku dari pt abs kemudian mengobrol dengan korban.
saat sedang ngobrol salah satu dari orang tersebut menghubungi rekannya, tidak lama kemudian datang lagi tujuh menggunakan mobil. dan salah satu dari tujuh orang tersebut langsung marah-marah dan menanyakan kelompok dan ketua kelompok dari korban.
baca juga:pengelola dapur mbg jangan sekadar kejar untung
baca juga:apbd defisit rp39 miliar, ini prioritas pembangunan 2026 bengkulu utara di rancangan apbd
bahkan dalam laporan tersebut terlapor sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis golok. ketua forum masyarakat pino raya (fmpr) rusly, mengatakan aparat penegak hukum harus menindak tegas oknum yang diduga berasal dari pihak perusahaan tersebut.
“kami berharap aparat kepolisian bisa menindaklanjuti laporan ini dengan serius. ini bukan baru kali ini terjadi, sudah berulang kali intimidasi dilakukan pihak perusahaan pt abs. forum masyarakat pino raya akan mengawal kasus ini,” tegas rusly.
sebagai masyarakat dan petani korban tersebut menurut rusly berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. apalagi pihak perusahaan telah melakukan pengancaman. tentu saja hal tersebut melanggar undang-undang.
maka dari itu pihaknya tidak ingin kejadian yang sama kembali terulang. dan polisi dapat menerima laporan dan mengamankan terlapor. "mudah-mudahan aparat dapat menindak tegas kalau tidak masyarakat petani akan terus diancam," ujarnya.
baca juga:gagal jadi rintisan, pastikan sekolah rakyat tetap dibangun di kepahiang 
baca juga:dugaan penimbunan bbm subsidi, polisi ingatkan spbu
puluhan keluarga petani mukomuko terjebak di kebun sendiri
konflik agraria di kabupaten mukomuko kembali memanas. persoalan hak guna usaha (hgu) eks pt bumi bina sejahtera (bbs) yang disebut-sebut telah beralih pemanfaatannya ke pt daria darma pratama (ddp) tak kunjung menemukan titik terang. alih-alih menyelesaikan masalah yang sudah berlarut hampir tiga dekade, kehadiran pt ddp justru kembali memicu gesekan dengan warga desa penyanggah.
aksi terbaru yang dilakukan manajemen pt ddp air rami estate (are) regional i membakar emosi petani setempat. 
pembuatan bondri atau parit gajah di lahan eks pt bbs menutup akses jalan masyarakat menuju kebun, sehingga memutus nafkah utama puluhan kepala keluarga. masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan petani pejuang bumi sejahtera (p3bs) bereaksi keras, menilai tindakan pt ddp are  sangat arogan.
“apa yang dilakukan pt ddp are ini sudah merugikan kami sebagai masyarakat penyanggah. sekarang terkait dasar mereka mengolah lahan eks pt bbs saja belum jelas. malah jalan kami menuju kebun tanggal 19 september 2025 lalu dibuat bondri. bagaimana kami mau ke kebun kalau begini,” kata baihaki, pendamping kelompok p3bs kecamatan malin deman.
baca juga:3 desa di mukomuko gelar pilkades paw triwulan iv 2025
baca juga:kinerja pelindo bengkulu minim hasil, alur pelabuhan pulau baai belum pulih 
baihaki mengungkapkan, rencana pembuatan parit gajah tersebut sebenarnya sudah sempat dibahas bersama pemerintah desa. pemdes talang baru kecamatan malin deman dan kelompok p3bs mengundang pihak perusahaan agar ada jalan keluar yang tidak merugikan siapa pun. namun undangan itu tak digubris, pt ddp justru mengirim pekerja dan satpam untuk menurunkan alat berat membuat parit sekaligus menghadapi warga yang mencoba menghalangi.
“manajemen pt ddp are sudah diundang tapi tidak datang, tahu-tahu malah menurunkan pekerja dan satpam. sekarang yang kami tanyakan, apa dasar pt ddp are membuat parit gajah di lahan eks pt bbs,” tegasnya.
menurutnya, parit yang kini membelah akses utama itu berdampak besar terhadap kehidupan warga. lebih kurang 59 kepala keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun sawit yang harus kehilangan jalan satu-satunya.
“kalau akses ditutup begini, kami makan apa, kebun itulah sumber utama penghidupan kami,” ujarnya.
baihaki menambahkan, masyarakat sebenarnya sudah lelah menunggu solusi pemerintah. bertahun-tahun konflik lahan ini hanya berputar tanpa kejelasan. namun warga tetap berpegang pada harapan bahwa negara masih sanggup menegakkan keadilan.
“kami sudah lelah sebenarnya meminta solusi dari pemerintah, sebab ini bukan permasalahan baru. meski begitu kami sebagai warga negara masih tetap menginginkan keadilan ditegakkan,” tuturnya.
kepala desa talang baru, solihin, membenarkan adanya penolakan warga terhadap pembangunan parit tersebut. ia menegaskan, akses kebun yang tertutup jelas merugikan masyarakat desa penyanggah. apalagi manajemen perusahaan tidak hadir ketika diminta berdiskusi dengan warga dan pemerintah desa.
 “jelas bondri tersebut menutup akses kami, dan pembangunan parit itu merugikan kami sebagai warga desa penyanggah,” tegasnya.
kekecewaan masyarakat juga mendapat sorotan dari lsm lumbung informasi rakyat (lira) kabupaten mukomuko. ketua lira, salman alfarisi, menilai pemerintah daerah maupun provinsi harus segera turun tangan agar konflik tidak semakin meluas. menurutnya, kehadiran investor seharusnya membawa kesejahteraan, bukan malah menambah penderitaan warga lokal.
 “kita ingin pemerintah bersikap tegas atas permasalahan ini, sebab sudah puluhan tahun tak kunjung rampung. jangan sampai hadirnya perusahaan bukan mensejahterakan masyarakat malah menambah penderitaan,” ujarnya.
salman menyebut gesekan antara petani dengan pt ddp bukanlah hal baru di mukomuko. ia menyinggung banyak kasus kekerasan dan intimidasi yang dialami petani, namun seakan tak tersentuh oleh hukum. “kita bisa lihat konflik agraria terkait hgu eks pt bbs yang katanya telah diambil pt ddp. sehingga terjadi saling klaim lahan sejak 27 tahun lalu. tidak mungkin pemerintah tidak tahu akan permasalahan ini,” katanya.
ia menegaskan, penyelesaian konflik tidak bisa dibiarkan berlarut. kantor wilayah atr/bpn bengkulu, pemprov, dan pemkab mukomuko, kata salman, harus duduk bersama mengevaluasi akar masalah. sebab selama ini gesekan dengan pt ddp kerap terjadi di banyak titik perkebunan. “tentu kita ingin ada keterbukaan dalam penyelesaian perkara ini. sebab hingga saat ini seakan permasalahan hanya didiamkan saja. apa harus menunggu petani kita kelaparan di tanah sendiri,” tandasnya.
sementara itu, wakil bupati mukomuko rahmadi ab belum dapat dimintai keterangan terkait persoalan ini. begitu juga dengan wakil ketua komisi iii dprd mukomuko frenky janas yang hingga kini belum bisa memberikan tanggapan.
diketahui, konflik kerap terjadi antara masyarakat dan pt ddp. dikarenakan masyarakat  tidak menerima pt ddp memanen sawit di lahan yang di garap masyarakat selama 15 tahun, yang di klaim masyarakat bukan lahan hgu pt ddp. konflik lahan eks perkebunan pt. bbs antara petani dengan pt ddp sudah terjadi sejak tahun 1997 yang artinya sudah terjadi selama 28 tahun. awalnya lahan hgu pt bbs terindikasi terlantar berdasarkan surat no. 3207/22.15-500/viii/2009 yang dikeluarkan kementerian agraria tata ruang, badan pertanahan nasional (atr/bpn) tahun 2009 lalu.
kemudian di tahun 2005 lahan ini di klaim oleh pt ddp dan mulai menggarap lahan dengan cara memberi petani  konpensasi yang diduga tidak merata. dalam penyelesaian konflik ini juga  banyak petani penggarap menilai dari proses perpindahaan izin hgu dari pt bbs hingga saat ini pt ddp secara diam-diam terus mengurus izin perpanjangan hgu dilakukan tanpa ada evaluasi yang dilakukan pihak terkait baik dari pemerintah daerah, hingga pihak kantor pertanahan (kantah) atr/bpn sendiri. 
konflik pt aa dan masyarakat belum tuntas
koordinator lapangan (korlap) massa aksi pt agri andalas (aa) menyatakan belum ada kata perdamaian antara massa aksi dengan pihak perusahaan. sebab, hasil mediasi yang dilakukan di ruang rapat bupati seluma, kamis 18 september 2025 lalu masih akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu.
 
“tidak ada kata perdamaian. kami akan kaji terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan dalam mediasi itu,” kata korlap massa aksi pt aa, ikhwan dikonfirmasi rb, minggu 21 september 2025. dalam mediasi saat itu, kuasa hukum pt aa memaparkan dan menjawab segela tuntutan masyarakat.
seperti penyaluran csr yang disebut sudah disalurkan sesuai kebutuhan masyrakat. kemudian, penyerapan tenaga kerja lokal juga disebut bahwa perusahaan sudah menyerap tenga kerja lokal seja perusahaan berdiri. dan kuasa hukum pt aa juga sudah menjelaskan terkait regulasi plasma 20 persen. “untuk csr dan tenaga kerja, bahwa ketua koperasi sudah mengakui segela yang diberikan oleh perusahaan,” ujarnya. 
atas pernyataan itu, ikhwan mengaku akan mengkaji lagi pernyataan tersebut. “terkait pernyataan kuasa hukum pt aa, akan kami kaji terlebih dahulu. karena kami belum melakukan kroscek terlebih dahulu kebenaran yang ada,” singkatnya. 
sebelumnya, ketegangan antara warga desa pasar seluma, kecamatan seluma selatan, dengan perusahaan perkebunan pt agri andalas (aa) akhirnya mereda. 
setelah sempat terjadi aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan melalui jalur mediasi yang digelar di ruang rapat bupati seluma kamis, 18 september 2025.
proses mediasi dipimpin langsung wakil bupati seluma, drs. h. gusrianto, didampingi kapolres seluma, akbp. bonar ricardo p. pakpahan, sik., mik.
dalam forum tersebut, warga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi terkait tuntutan mereka, mulai dari realisasi kebun plasma, penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (csr), hingga keterlibatan tenaga kerja lokal. 
sementara pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya menyampaikan klarifikasi dan penjelasan mengenai aturan serta program yang sudah berjalan.
“dari pertemuan ini kita dapatkan kesepahaman. masalah yang muncul lebih kepada miskomunikasi antara warga dan perusahaan. setelah dijelaskan, warga memahami dan berkomitmen untuk tidak lagi melakukan pemblokiran jalan,” ujar gustianto usai memimpin mediasi.
sebelumnya, warga sempat menutup akses jalan yang digunakan pt aa untuk mengangkut tandan buah segar (tbs) ke pabrik sebagai bentuk protes. 
aksi itu menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya aktivitas masyarakat maupun operasional perusahaan.
namun, setelah adanya dialog terbuka, permasalahan dinyatakan selesai.  “soal csr dan aturan lainnya sudah dijelaskan. jalan yang sempat diblokir adalah fasilitas umum, sehingga tidak boleh lagi ditutup,” tegas gusrianto.
usai mediasi, perwakilan masyarakat menyatakan menerima hasil pertemuan dan membubarkan diri dengan damai. 
“kami berharap kesepakatan ini menjadi titik awal terciptanya hubungan yang lebih baik antara warga dan pt agri andalas ke depan,” tutupnya.
pt raa berharap izin hgu segera terbit
manajemen pt riau agrindo agung (raa) saat ini berharap proses penerbitan izin hak guna usaha (hgu) bisa segera rampung. sebab pt raa mengklaim sudah melaksanakan semua ketentuan sesuai prosedur yang berlaku. hal ini disampaikan langsung oleh, legal pt raa, ismi beby lestari. ia mengatakan, saat ini perusahaan telah menjalankan kegiatan sesuai aturan yang berlaku. kemudian untuk penerbitan hgu saat ini masih berproses di badan pertanahan nasional (bpn).
“kami sangat berharap izin hgu tersebut bisa segera terbit, agat tidak ada pertanyaan lagi dari masyarakat. saya yakin bpn sudah mengakomodasi tahapan yang ada. kami tetap mengikuti mekanisme sesuai prosedur," jelasnya 
ismi menyampaikan, jika saat ini pt raa sudah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. tahapannyq saat ini, hanya menunggu proses verifikasi dari kementerian terkait. pihaknya berharap verifikasi kementerian tidak lama dan bisa selesai cepat.
“kalau untuk ketentuan dan prosedur yang ada sudah kami lakukan. harapan kamkli berharap izin ini segera terbit, akan tetapi tentu semua harus melalui prosedur agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya 
dalam kesempatan ini pt raa juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran polda bengkulu yang telah membantu menyelesaikan polemik pemortalan akses menuju perkebunan raa yang dilakukan oleh warga. 
dengan pembukaan portal ini tentu sangat dinantikan. sebab selama akses jalan diportal, pt raa sudah mengalami banyak kerugian karena hasil perkebunan tidak bisa dijual. kerugian materi yang dialami selama pemortalan dilakukan mencapai rp 2 miliar. 
“alhamdulillah, salah satu portal sudah dibuka sehingga aktivitas perusahaan bisa kembali berjalan. kami sangat mengapresiasi respon cepat kapolda bengkulu. termasuk pemkab bengkulu tengah, dprd bengkulu tengah hingga kapolres bengkulu tengah," pungkasnya. 
sebelumnya, kapolres bengkulu tengah, akbp. totok handoyo, s.ik, m.si mengatakan, pihaknya mengeluarkan imbauan tegas terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat dan pt raa. pada dasarnya perkebunan yang hgu-nya sudah habis wajib dikembalikan ke negera. 
semua ini sesuai dengan dasar hukum undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, khususnya pasal 16 ayat (2), yang menyatakan bahwa bidang tanah perkebunan yang tidak diusahakan sesuai ketentuan dapat diambil kembali oleh negara. 
selain itu, tindakan penguasaan tanah tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 kuhp. sedangkan pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam pasal 170 kuhp. 
"perkebunan yang telah habis masa hgu-nya wajib dikembalikan kepada negara. ini adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum dan demi mewujudkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat," tegasnya
maka dari itu ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat. sebab saat ini semuanya sedang berporses di pemerintah pusat. ia mengingatkam jangan sampai terjadi kegaduhan dan konflik. 
untuk memastikan keadaan tetapi kondusif dan damai, polres bengkulu tengah akan tetap menugaskan personil untuk menjaga. bahkan ia tetap akan meminta bhabinkamtibmas untuk patroli disekitaran wilayah pt raa tersebut.
"personil kita tetap kita minta untuk berjaga dan mengawasi. termasuk juga untuk tetap melakukan patroli disekitaran pt raa. kita meminta agar pemortalan ini tidak terjadi lagi," tegasnya
kapolres menegaskan, persoalan hgu pt raa dengan pemortalan akses jalan menuju pt raa ini merupakan 2 hal yang berbeda. terkait hgu itu merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
namun apabila semua ini sudah berpolemik sampai ada unsur pidana maka pihak polres bengkulu tengah akan turun, termasuk pemortalan yang dilakukan inj
"pada dasarnya pihaknya bersama pemkab bengkulu tengah menginginkan keamanan tetap terjaga, kondisi tetap kondusif, investasi berjalan, perekonomian berputar," demikian kapolres.
kapolres bengkulu tengah, akbp. totok handoyo, s.ik, m.si mengatakan, pihaknya mengeluarkan imbauan tegas terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat dan pt raa. pada dasarnya perkebunan yang hgu-nya sudah habis wajib dikembalikan ke negera. 
semua ini sesuai dengan dasar hukum undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, khususnya pasal 16 ayat (2), yang menyatakan bahwa bidang tanah perkebunan yang tidak diusahakan sesuai ketentuan dapat diambil kembali oleh negara. 
selain itu, tindakan penguasaan tanah tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 kuhp. sedangkan pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam pasal 170 kuhp. 
"perkebunan yang telah habis masa hgu-nya wajib dikembalikan kepada negara. ini adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum dan demi mewujudkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat," tegasnya
maka dari itu ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat. sebab saat ini semuanya sedang berporses di pemerintah pusat. ia mengingatkam jangan sampai terjadi kegaduhan dan konflik. 
untuk memastikan keadaan tetapi kondusif dan damai, polres bengkulu tengah akan tetap menugaskan personil untuk menjaga. bahkan ia tetap akan meminta bhabinkamtibmas untuk patroli disekitaran wilayah pt raa tersebut.
"personil kita tetap kita minta untuk berjaga dan mengawasi. termasuk juga untuk tetap melakukan patroli disekitaran pt raa. kita meminta agar pemortalan ini tidak terjadi lagi," tegasnya
kapolres menegaskan, persoalan hgu pt raa dengan pemortalan akses jalan menuju pt raa ini merupakan 2 hal yang berbeda. terkait hgu itu merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
namun apabila semua ini sudah berpolemik sampai ada unsur pidana maka pihak polres bengkulu tengah akan turun, termasuk pemortalan yang dilakukan inj
"pada dasarnya pihaknya bersama pemkab bengkulu tengah menginginkan keamanan tetap terjaga, kondisi tetap kondusif, investasi berjalan, perekonomian berputar," ujarnya
sementara itu, ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengucapkan rasa syukur karena warga telah membuka portal penutup jalan menuju pt raa.
fepi menyampaikan ia bersama wakil bupati dan perwakilan warga sudah ke pusat untuk menindaklanjuti terkait hgu pt raa ini. saat ini untuk hgu pt raa memang sedang berproses di pusat.
pihak kementerian pertanian (kementan) meminta waktu seminggu untuk melakukan pemanggilan terhadap pt raa, terkait persoalan hgu ini.
"kami meminta proses hgu ini tidak berlangsung lama. semoga saja pihak pemerintah pusat bisa segera menyelesaikan semua ini," katanya
kemudian ketua dprd meminta kepada warga desa penyangga pt raa untuk terus menjaga kondusifitas, keamanan dan kedamaian. pihaknya berharap juga agar masyarakat dapat mendukung perusahaan yang ingin berinvestasi di bengkulu tengah.
"saya berharap masyarakat bisa terus menjaga kondusifitas, keamanan dan kedamaian. saya yakin dan percaya masyarakat bisa melakukannya," tutup fepi.
legal pt raa, ismi beby lestari harahap, sh mengatakan, dengan penutupan akses jalan yang dilakukan warga beberapa waktu lalu tentu sangat berdampak sekali terhadap pt raa. sebab operasional berhenti total dan hasil perkebunan tidak bisa diangkut. dengan kerugian yang dialami pt raa sudah mencapai rp 2 hingga 3 miliaran. 
"sekarang sudah satu minggu lebih akses jalan kita ditutup. kalau kami hitung, kerugian yang sudah kami alami berkisar rp 2 miliar. karena hasil perkebunan kami tidak bisa dijual dan menyebabkan buah kelapa sawit menjadi busuk," katanya
tak hanya perusahaan, 391 karyawan pt raa yang merupakan warga asli kabupaten bengkulu tengah juga terdampak karena mereka tidak bekerja akibat penutupan akses ini. jadi pemortalan jalan ini tidak hanya berdampak terhadap perusahaan tetapi kepada pekerja juga.
"tidak hanya kita terdampak, karyawan dan para pekerja kita juga terdampak. total ada 391 orang karyawan kita dan saat ini mereka tidak bekerja karena tidak ada operasional. 391 karyawan kita semuanya orang bengkulu tengah," ujarnya
kemudian terkait legalitas perusahaan pt raa, ismi menegaskan, kalau pihak perusahaan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai aturan dan regulasi yang belaku.
"kita punya legalitas dan punya izin. tidak mungkin pemerintah membiarkan kami beraktivitas sekian lama tanpa adanya izin," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan