KUA–PPAS 2026 Disepakati, Fokus Program Prioritas dan Penghematan Anggaran

Reporter: Hendri Saputra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 27 Oct 2025 - 21:51

SEPAKATI: Walikota Bengkulu dan pimpinan DPRD Kota Bengkulu menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.--HENDRI SAPUTRA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu, Senin sore 27 Oktober 2025, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, dan dihadiri Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi beserta jajaran Pemerintah Kota Bengkulu.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastry, dalam laporannya menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi daerah, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Namun, Rina mengungkapkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan fiskal bagi Kota Bengkulu.

Hal ini lantaran adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, yang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan efisiensi di berbagai sektor.

“DPRD Kota dan Pemkot Bengkulu sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran dengan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 40 persen, pembatasan biaya perjalanan dinas, serta penghematan belanja alat tulis kantor (ATK). Kegiatan yang belum bersifat mendesak juga akan disesuaikan,” jelas Rina.

Langkah efisiensi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengganggu program prioritas masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Sementara itu dalam sambutannya Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menyampaikan kondisi keuangan daerah saat ini memasuki fase yang sangat memprihatinkan.

Meski begitu, ia menegaskan Pemerintah Kota bersama DPRD dan seluruh perangkat daerah akan tetap berupaya bertahan dan menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat.

“Pada akhirnya kita memasuki fase yang betul-betul memprihatinkan.

Kita dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan kita bertahan dalam keadaan yang sangat payah.

Namun, apapun itu saya berterima kasih kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota yang sudah membahas (anggaran) pagi, siang, hingga malam,” ujarnya.

kua–ppas 2026 disepakati, fokus program prioritas dan penghematan anggaran                            bengkulu, koranrb.id – pemerintah kota (pemkot) bengkulu bersama dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota bengkulu resmi menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2026.
penandatanganan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna dprd kota bengkulu, senin sore 27 oktober 2025, yang dipimpin langsung ketua dprd kota bengkulu, herimanto, dan dihadiri walikota bengkulu dedy wahyudi beserta jajaran pemerintah kota bengkulu.
juru bicara badan anggaran (banggar) dprd kota bengkulu, rina sulastry, dalam laporannya menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi daerah, serta pembangunan infrastruktur dasar.
namun, rina mengungkapkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penuh tantangan fiskal bagi kota bengkulu. 
baca juga:destinasi wisata yang memukau dan berkesan! berikut 4 fakta waduk pondok ngawi
hal ini lantaran adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, yang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan efisiensi di berbagai sektor.
“dprd kota dan pemkot bengkulu sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran dengan pengurangan tambahan penghasilan pegawai (tpp) sebesar 40 persen, pembatasan biaya perjalanan dinas, serta penghematan belanja alat tulis kantor (atk). kegiatan yang belum bersifat mendesak juga akan disesuaikan,” jelas rina.
langkah efisiensi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengganggu program prioritas masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan pelayanan publik.
sementara itu dalam sambutannya walikota bengkulu dedy wahyudi menyampaikan kondisi keuangan daerah saat ini memasuki fase yang sangat memprihatinkan. 
baca juga:kepala mts dan operator kemenag seluma ditetapkan tersangka kasus pungli ppg, langsung ditahan! 
meski begitu, ia menegaskan pemerintah kota bersama dprd dan seluruh perangkat daerah akan tetap berupaya bertahan dan menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat.
“pada akhirnya kita memasuki fase yang betul-betul memprihatinkan.
kita dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan kita bertahan dalam keadaan yang sangat payah.
namun, apapun itu saya berterima kasih kepada ketua dprd dan seluruh anggota yang sudah membahas (anggaran) pagi, siang, hingga malam,” ujarnya.
baca juga:wajib kamu kunjungi! berikut 5 destinasi wisata eksotis terbaik di bengkulu selatan
ia mengakui dalam proses pembahasan sempat terjadi perbedaan pendapat dan suasana emosional. 
namun, menurutnya hal itu justru menunjukkan bentuk kecintaan bersama terhadap kota bengkulu.
“saya yakin itu semua karena rasa cinta kepada kota bengkulu ini,” katanya.
dedy juga menyinggung kabar duka bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkot bengkulu, di mana akan dilakukan penyesuaian tunjangan penghasilan pegawai (tpp) hingga 40 persen akibat keterbatasan anggaran.
baca juga:oase wisata alam terbaik dengan wahana seru di tengah kebun sagu! berikut 6 fakta suruan ecopark tuban
“tadi ibu rina mewakili banggar sudah menyampaikan, ini kabar duka bagi asn.
tapi ini kondisi yang harus kita hadapi bersama.
bahkan di kabupaten rembang, tpp-nya sampai dinihilkan demi menjaga stabilitas fiskal,” jelasnya.
ia mengaku berat menerima keluhan dari asn, baik pns maupun pppk, yang merasa terdampak. 
baca juga:tempat lahirnya banyak pasangan kembar! berikut 3 fakta desa kodinhi di india
namun ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil semata-mata untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“kita bukan saling menyalahkan, tapi kita dihadapkan pada situasi yang memaksa kita untuk tetap survive.
aspirasi masyarakat harus tetap berjalan, dan asn sebagai abdi negara harus tetap semangat bekerja walau ada pemangkasan di sana-sini,” tegasnya.
dedy juga menekankan pentingnya membangun “sense of crisis” atau rasa bahwa daerah tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. 
baca juga:tebing keraton, pesona alam bandung yang menyapa dari ketinggian
menurutnya, kesadaran itu harus tumbuh agar semua pihak dapat berjuang bersama.
“kita sedang dihadapkan pada perjuangan.
karena itu, perlu ditumbuhkan rasa bahwa kita tidak sedang baik-baik saja,” ucapnya.
dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (pad) untuk memperkuat kemampuan fiskal. 
baca juga:5 jamur paling unik di dunia, nomor satu bisa mengendalikan pikiran semut 
menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai melalui tiga faktor utama yakni konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan investasi.
“ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
maka nanti dalam pembahasan, kita harus fokus menjawab keluhan masyarakat yang kita temui saat reses maupun musrenbang,” tambahnya.
ia juga menegaskan agar hasil musrenbang tidak lagi diabaikan, ia meminta dinas pupr kota bengkulu menindaklanjuti setiap usulan masyarakat, terutama yang sudah bertahun-tahun belum terealisasi.
baca juga:misteri dan keajaiban danau toba, jejak letusan supervulkanik yang mengubah dunia
“saya tidak mau lagi musrenbang itu disimpan di bawah laci.
tahun ini kita ikat pinggang sekuat-kuatnya.
ada opd yang mungkin tidak punya kegiatan, tapi jangan mengeluh.
tetap bisa berbuat untuk kota ini,” ujarnya.
baca juga:kajati lantik pju di lingkungan kejati bengkulu, termasuk kajari, ini daftarnya
selain itu, dedy menyoroti perlunya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, terutama untuk jalan, drainase, dan penerangan jalan. 
ia menilai pembangunan yang dilakukan secara parsial tidak akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“kalau kita bangun potong-sepotong, hasilnya tidak akan terasa.
maka nanti di pembahasan kita usulkan bersama agar pembangunan benar-benar satu kesatuan yang saling mendukung,”pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan