Inspektorat Audit 18 OPD dan Desa

TUBEI, KROANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Setelah menuntaskan audit reguler terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di 45 desa, kini Inspektorat Lebong melangkah ke tahap berikutnya dengan melakukan audit ketaatan terhadap 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) besar.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong, Nurmanhuri, SE, MSi, menyampaikan bahwa audit tersebut dilaksanakan selama hampir tiga minggu, mulai 10 hingga 28 November 2025. Tiga tim audit resmi diterjunkan, masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu (Irban) yang bertugas memeriksa enam OPD.

“Audit ketaatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun. Tujuannya memastikan seluruh OPD mengelola anggaran dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan, secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nurmanhuri.

BACA JUGA:Jelang Nataru BBM di Kota Bengkulu Banyak Kosong, Pertaminta Dipertanyakan

BACA JUGA:Tawarkan Bunga Deposito Hingga 5 Persen

Audit tahun ini difokuskan pada tiga aspek utama: penggunaan anggaran, pengelolaan aset baik bergerak maupun tidak bergerak, serta administrasi kepegawaian. Ketiga aspek tersebut dinilai krusial dalam menjaga efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Nurmanhuri, pemilihan 18 OPD tersebut didasarkan pada pertimbangan profesional dari tim auditor. Seluruhnya merupakan perangkat daerah dengan volume anggaran yang besar, sehingga menjadi prioritas pemeriksaan tahun ini.

Ia menegaskan, kegiatan audit bukan semata mencari kesalahan, melainkan bagian dari pembinaan dan pengawasan internal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil audit nantinya akan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar tindak lanjut pembinaan.

“Inspektorat berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kami membantu Bupati dalam memastikan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran dijalankan sesuai prinsip good governance,” jelasnya.