Dana Desa Rp14 Miliar Tak Bisa Ditarik, Kades Datangi Kemenkeu dan Mendes

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Perwakilan Kepala Desa (Kades) di Bengkulu Utara ikut hadir dalam pertemuan di Kementerian Keuangan kemarin, 3 Desember 2025. 

Hal ini terkait dengan adanya keputusan Menteri Keuangan yang membekukan kucuran dana desa non earmark terhitung September 2025 lalu. 

Keputusan tersebut menyebabkan Rp14 miliar dana desa non earmark tahap II yang harusnya dikucurkan pada 102 desa di Bengkulu Utara ditarik lagi ke Kementerian Keuangan.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Provinsi Bengkulu yang juga Kades Lubuk Balam Bengkulu Utara menyampaikan jika kedatangan mereka ke Kementerian Keuangan kemarin untuk meminta pencabutan keputusan Menteri Keuangan tersebut. 

BACA JUGA:IRT di Seluma Alami Luka Bakar Serius, Diduga Disiram Air Panas oleh Suami

Hal ini karena penarikan kembali dana dana desa non earmark tersebut, membuat terganggu dan terhentinya pembangunan di desa. 

“Karena dengan adanya pembekuan dana tersebut, maka beberapa kegiatan yang sudah dialokasikan dalam APBDes tidak bisa terlaksana,” tegas Sarkawi. 

Ia juga menyampaikan pasca keputusan pembekuan dari Kementerian Keuangan tersebut, pemerintah pusat juga tidak menyiapkan anggaran pengganti bagi desa agar pembangunan yang dilakukan tetap berjalan. 

“Maka saya bersama perwakilan 17 Provinsi datang ke Kementerian Keuangan,” terangnya. 

BACA JUGA:Diterima Wamen Viva Yoga, RBMG-Kementerian Transmigrasi Kolaborasi

Ia menyampaikan beberapa pekerjaan yang ternganggu bukan hanya pembangunan fisik yang semula dialokasikan dari dana desa non earmark tersebut. 

Namun juga ada beberapa kegiatan lain seperti pelayanan langsung pada masyarakat hingga peningkatan kualitas pendidikan non formal yang ada di desa. 

“Dampaknya secara langsung dirasakan masyarakat, maka kami meminta harus ada solusi,” terangnya. 

Kemarin, mereka juga sudah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.