Uji Kompetensi 41 Pejabat Pimpinan Tinggi Memasuki Tahap Perangkingan

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 02 Feb 2024 - 23:37

UJI: Sebanyak 41 Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, sudah mengikuti Uji Kompetensi. BELA/RB--

Yang dipimpin langsung Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri didampingi empat anggota pansel lainnya.

Meliputi, Prof. Rohimin, Akademisi UIN Fatmawati Bengkulu, Prof. Herawan Sauni dan Dr. Drs.

Panji Suminar, MA dari Akademisi UNIB serta Edi Waluyo dari Tokoh Masyarakat.

“Ini bahan untuk mengevaluasi dan untuk mengambil kebijakan ke depan,” katanya.

Menjawab terkait Uji Kompetensi sebagai penanda akan dilakukannya mutasi dalam waktu dekat, menurut Gunawan Suryadi hal itu mungkin saja dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

Menurutnya, mutasi merupakan hal yang biasa. Artinya sesuai kebutuhan dan dianggap perlu oleh pimpinan.

"Ujikom ini berbeda, belum untuk open bidding atau job fit untuk mengisi kekosongan.

Ini hanya dilajukan untuk PTP di lingkungan Pemprov Bengkulu, untuk dilakukan uni kompetensi saja," tutupnya sembari menjelaskan dua jabatan kosong di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.IP, M.AP, menuturkan pelaksnaaan Uji Kompetensi ini memang dibuat berkala.

Sesuai dengan amanat Komisi Aparatur Negara (KSN), Uji Kompetensi ini seharusnya dilakukan per dua tahun sekali.

uji kompetensi 41 pejabat pimpinan tinggi memasuki tahap perangkingan                             bengkulu - ada 8 kriteria yang menjadi poin penilaian pada saat pelaksanaan uji kompetensi.
8 kriteria itu menjadi poin penting dalam uji kompetensi  41 pejabat pimpinan tinggi (ppt) pratama di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
41 pejabat pimpinan tinggi (ppt) sudah mengikuti uji kompetensi sejak selasa 30 januari - kamis 1 februari 2024, di hotel mercure bengkulu.
hasil penilaian dari masing-masing ptp tersebut, sudah dikantongi.
baca juga:41 pejabat pemprov bengkulu uji kompetensi, segera mutasi? 
baca juga:hasil uji kompetensi kadis ditangan bkpsdm, lalang masih tunggu kasn 
dan saat ini masih dalam tahap perangkingan, sebelum diserahkan kepada gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, m.ma, sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk).
"hasil ujikom (uji kompetensi, red) masih dalam tahap perangkingan dari nilai yang di dapat," terang sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, saat dikonfirmasi rb jumat, (2/1). 
dikatakan isnan, ada 8 kriteria yang menjadi poin penilaian pada saat pelaksanaan uji kompetensi.
mulai dari kepemimpinan, komunikasi, cara mengambil keputusan, cara melakukan pembaruan terhadap kebijakan, serta penerapan inovasi.
baca juga:kejar uji kompetensi, lelang jptp di 2024
baca juga:hari ini peserta seleksi pppk benteng jalani tahapan uji kompetensi
"ada delapan item itu yang kita lakukan penilaian. tugas kita kan melakukan uji kompetensi, setelahnya akan kita serahkan kepada gubernur melalui kepala bkd," imbuhnya.
ditambahkan badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap, uji kompetensi melibatkan lima penguji
yang dipimpin langsung sekda provinsi bengkulu, isnan fajri didampingi empat anggota pansel lainnya.
meliputi, prof. rohimin, akademisi uin fatmawati bengkulu, prof. herawan sauni dan dr. drs.
baca juga: trayek tol laut bengkulu-tanjung priok diaktifkan, ini kelebihannya
baca juga:hkpgs terima ambulans dari pemkot, gusril: tidak ada unsur politik 
panji suminar, ma dari akademisi unib serta edi waluyo dari tokoh masyarakat.
“ini bahan untuk mengevaluasi dan untuk mengambil kebijakan ke depan,” katanya.
menjawab terkait uji kompetensi sebagai penanda akan dilakukannya mutasi dalam waktu dekat, menurut gunawan suryadi hal itu mungkin saja dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. 
menurutnya, mutasi merupakan hal yang biasa. artinya sesuai kebutuhan dan dianggap perlu oleh pimpinan. 
baca juga:akhirnya, spm gaji thl dan honorer diproses, gaji januari dibayar februari
baca juga:buntut laporan appsi, dua opd ini dipanggil dprd kota bengkulu
"ujikom ini berbeda, belum untuk open bidding atau job fit untuk mengisi kekosongan.
ini hanya dilajukan untuk ptp di lingkungan pemprov bengkulu, untuk dilakukan uni kompetensi saja," tutupnya sembari menjelaskan dua jabatan kosong di lingkungan pemprov bengkulu.
sementara itu, ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, m.ap, menuturkan pelaksnaaan uji kompetensi ini memang dibuat berkala. 
sesuai dengan amanat komisi aparatur negara (ksn), uji kompetensi ini seharusnya dilakukan per dua tahun sekali.
baca juga:9 pakta integritas opd, tuntaskan keluhan masyarakat 24 jam, pj walikota: kalau tidak mampu, harus dirotasi 
baca juga: tingkat kerusakan hutan bengkulu capai 13 persen, jadi pemicu banjir, begini penjelasannya
"amanat ksn, dua tahun harus dilaksanakan ujikom. tujuannya adalah menguji kestabilan, kemampuan, kualitas sumber daya manusia birokrasi," jelas dempo, usai pelaksanaan reses hari keduanya yang diaksanakan di hotel pasir putih kota bengkulu, jumat (2/1).
ia menambahkan, sesuai dengan undang-undang reformasi dan birokras, para ppt ini bisa ditempatkan sesuai dengan tempat, kemampuan, dan fungsinya.
dengan begitu, jangan sampai menempatkannya  karena kepentingan politik atau kekerabatan.
"boleh keluarga, boleh tim, asal kompeten. yang tidka boleh, dia tim, dia keluarga tetapi tidak kompeten.
catatannya, jangan sampai ujikom ini sebagai alat menakut-nakuti menjelang pemilu," demikian dempo.
there are 8 criteria that become assessment points when carrying out the competency test.
these 8 criteria are important points in the competency test of 41 primary high leadership officials (ppt) within the bengkulu provincial government (pemprov).
41 high leadership officials (ppt) have taken the competency test from tuesday 30 january - thursday 1 february 2024, at the mercure hotel bengkulu.
the assessment results from each ptp have been pocketed.
and currently it is still in the ranking stage, before being handed over to the governor of bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, m.ma, as commitment making officer (ppk).
"the results of the ujikom (competency test, ed.) are still in the ranking stage of the scores obtained," explained the regional secretary (sekda) of bengkulu province, isnan fajri, s.sos, m.kes, when confirmed by rb friday, (2/1) .
isnan said, there are 8 criteria that become assessment points during the implementation of the competency test.
starting from leadership, communication, how to make decisions, how to update policies, and implementing innovation.
"there are eight items that we are assessing. our job is to carry out a competency test, after which we will submit it to the governor through the head of bkd," he added.
the regional civil service agency (bkd) of bengkulu province, gunawan suryadi, s.sos, m.ap, added that the competency test involved five examiners
directly led by the regional secretary of bengkulu province, isnan fajri, accompanied by four other members of the selection committee.
includes, prof. rohimin, academician at uin fatmawati bengkulu, prof. herawan sauni and dr. drs.
panji suminar, ma from unib academics and edi waluyo from community figures.
"this is material for evaluating and for making future policies," he said.
responding to the competency test as a sign that transfers will take place in the near future, according to gunawan suryadi, this could be done according to the needs of the organization.
according to him, mutations are normal. this means according to needs and deemed necessary by the leadership.
"this ujikom is different, not for open bidding or job fit to fill vacancies.
"this is only being carried out for ptps within the bengkulu provincial government, to carry out uni competency only," he concluded while explaining the two vacant positions within the bengkulu provincial government.
meanwhile, chairman of commission i of the bengkulu province dprd, dempo
in accordance with the mandate of the state apparatus commission (ksn), this competency test should be carried out once every two years.
"ksn's mandate is that ujikom must be implemented within two years. the aim is to test the stability, capability and quality of bureaucratic human resources," explained dempo, after the second day of the recess which was held at the pasir putih hotel, bengkulu city, friday (2/1).
he added, in accordance with the reform and bureaucratic law, these ppts could be placed according to their location, abilities and functions.
that way, don't place it because of political or kinship interests.
"a family can, a team can, as long as they are competent. those who can't, they are a team, they are a family but they are not competent.
"the note is, don't let ujikom be a tool to scare you ahead of the election," said dempo.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan