37 Desa di Rejang Lebong Belum Usulkan JKN untuk Perangkatnya

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 23:58

JKN: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST mengungkapkan saat ini masih ada 37 desa dari 122 desa yang belum menyampaikan usulan atau mendaftarkan semua perangkatnya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). --

BENGKULU, KORANRB.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, ST mengungkapkan

Saat ini masih ada 37 desa dari 122 desa yang belum menyampaikan usulan atau mendaftarkan semua perangkatnya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Saat ini, dari total 122 desa di Rejang Lebong, 85 desa telah mengikutsertakan perangkatnya sebagai peserta JKN, sementara 37 desa lainnya belum melakukannya," ungkapnya Sekda.

Ia menjelaskan bahwa perangkat desa yang telah didaftarkan sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan

Meliputi kepala desa, sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana wilayah atau kepala dusun.

Namun, masih ada 375 orang perangkat desa di 37 desa yang belum didaftarkan sebagai peserta JKN.

“Pemkab Rejang Lebong memiliki target untuk mendaftarkan seluruh perangkat desa di Kabupaten Rejang Lebong dalam program JKN-KIS, mengingat iuran mereka bisa dibayar menggunakan alokasi dana desa (ADD),” beber Sekda.

Diketahui sebelumnya, mulai 1 November 2023, Kabupaten Rejang Lebong telah dinyatakan memiliki predikat kepesertaan BPJS Kesehatan

dengan cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,06 persen dari total jumlah penduduk sekitar 276.989 jiwa.

Selain itu, Pemkab Rejang Lebong telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp19,58 miliar

Pada tahun anggaran 2024 untuk membiayai program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) bagi warga daerah itu sebesar Rp19,58 miliar.

37 desa di rejang lebong belum usulkan jkn untuk perangkatnya                            bengkulu, koranrb.id – sekretaris daerah (sekda) kabupaten rejang lebong, yusran fauzi, st mengungkapkan
saat ini masih ada 37 desa dari 122 desa yang belum menyampaikan usulan atau mendaftarkan semua perangkatnya sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional (jkn).
"saat ini, dari total 122 desa di rejang lebong, 85 desa telah mengikutsertakan perangkatnya sebagai peserta jkn, sementara 37 desa lainnya belum melakukannya," ungkapnya sekda.
ia menjelaskan bahwa perangkat desa yang telah didaftarkan sebagai peserta jkn atau bpjs kesehatan
meliputi kepala desa, sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana wilayah atau kepala dusun.
namun, masih ada 375 orang perangkat desa di 37 desa yang belum didaftarkan sebagai peserta jkn.
baca juga:bawaslu rejang lebong ajak pemilih pemula awasi pemilu, minimalisir pelanggaran
baca juga:drainase tersumbat, banjir tutupi ruas jalan di kelurahan ini, kapan diperbaiki? 
“pemkab rejang lebong memiliki target untuk mendaftarkan seluruh perangkat desa di kabupaten rejang lebong dalam program jkn-kis, mengingat iuran mereka bisa dibayar menggunakan alokasi dana desa (add),” beber sekda.
diketahui sebelumnya, mulai 1 november 2023, kabupaten rejang lebong telah dinyatakan memiliki predikat kepesertaan bpjs kesehatan
dengan cakupan semesta atau universal health coverage (uhc) sebesar 98,06 persen dari total jumlah penduduk sekitar 276.989 jiwa.
selain itu, pemkab rejang lebong telah menggelontorkan anggaran sebesar rp19,58 miliar
pada tahun anggaran 2024 untuk membiayai program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (jkn-kis) bagi warga daerah itu sebesar rp19,58 miliar.
baca juga:2 titik potensi geothermal di rejang lebong akan dikembangkan pln uip sumbagsel
baca juga:maksimalkan badan layanan umum daerah pengelolaan sampah
sekda menambahkan bahwa anggaran yang telah disiapkan oleh apbd ini adalah pembayaran iuran peserta bukan penerima upah (pbpu).
menurutnya masyarakat rejang lebong yang akan mendapatkan pembiayaan ini adalah masyarakat yang berasal dari kalangan tidak mampu,
dimana mereka ini nantinya akan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan kelas iii.
“dalam kerja sama antara pemkab rejang lebong dengan bpjs kesehatan cabang curup yang telah kita mulai sejak akhir tahun 2023 lalu untuk tahun ini,
disebutkan jumlah peserta bpjs kesehatan atau jkn-kis di rejang lebong sebanyak 276.890 jiwa atau 98,03 persen dari total penduduk kabupaten rejang lebong,” jelas sekda.
pada pembahasan kelanjutan kerja sama ini, sambung sekda, juga disiapkan kuota tambahan untuk bayi yang baru lahir sebagai peserta jkn-kis yang kuotanya akan diatur oleh dinas kesehatan.
kemudian dengan adanya kelanjutan kerja sama antara pemkab rejang lebong dengan bpjs kesehatan curup, mulai awal 2024, sudah bisa direalisasikan, sedangkan pembayaran iurannya akan dilaksanakan sesuai mekanisme pencairan apbd.
baca juga:rejang lebong butuh tambahan 1.000 tenaga guru, dibuka seleksi cpns dan pppk 
baca juga:16 sekolah di rejang lebong dapat dak pendidikan rp19 miliar
“mudah-mudahan di tahun ini semua prosesnya sudah bisa kita implementasikan.
ini sebagai bentuk keseriusan pemkab rejang lebong dalam pemenuhuhan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ujarnya.
disisi lain, kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten rejang lebong, rephi meido satria, s.km mengungkapkan dengan telah berlakunya uhc di kabupaten rejang lebong, maka seluruh masyarakat rejang lebong bisa mendapat layanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang ada.
“saat ini semua masyarakat rejang lebong berhak dan berkesempatan sama dalam mengakses pelayanan kesehatan secara gratis,” jelas rephi.
dengan telah berlakunya uhc di kabupaten rejang lebong, pemkab rejang lebong juga diketahui terus berkomitmen agar predikat uhc terus berlaku  di tahun-tahun selanjutnya,
yakni dengan menganggarkan anggaran melalui apbd kabupaten rejang lebong.
dan anggaran yang sudah dialokasikan tahun ini, diklaimnya mampu mengcover 46 ribu masyarakat kurang mampu agar terdaftar program jkn-kis.
“dengan berlakunya uhc ini maka saat masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan dengan cukup menunjukkan ktp dan tidak perlu dokumen lain.
kemudian tidak boleh lagi ada tambahan biaya lain termasuk obat dengan alasan tidak tersedia.
selanjutnya tidak ada pembatasan waktu rawat inap serta tidak ada lagi diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan,” demikian rephi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu, 11 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan