Isu Dugaan Money Politic Merebak, Bawaslu Belum Dapat Laporan

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Senin , 12 Feb 2024 - 22:29

BERLANGSUNG: Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 tengah berlangsung di Hotel Mulia Bintuhan Kaur beberapa waktu yang lalu. Isu Dugaan Money Politic merebak, Bawaslu belum dapat laporan--Rusman Afrizal/RB

Sebelumnya, pihak Bawaslu sendiri telah menyurati masing-masing Partai Politik (Perpol) untuk menurunkan APK nya baik itu baliho, spanduk dan lainnya ketika memasuki masa tenang kampanye.

Kenyataannya hingga masa tenang, hampir tidak ada Parpol yang mematuhi surat peringatan dari Bawaslu terbukti baru hari pertama penertiban sudah ada ratusan baliho yang diturunkan.

"Sebelum penertiban ini kita lakukan, pemilik APK tentunya telah kita surati namun tidak digubris. Makanya langsung kita ambil tindakan tegas, turunkan secara paksa," tegas Hendra.

Dia juga mengimbau, kepada seluruh Parpol dan Calon Legislatif (Caleg) yang akan maju di Pemilu nanti.

Ketika memasuki masa tenang kampanye ini, agar tidak lagi melakukan kegiatan yang bersifat mempromosikan diri.

Kemudian memasang APK yang juga mempromosikan dirinya, jika memang masih ditemukan maka tentu tindakan tegas akan dilakukan oleh pihak Bawaslu sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku.

"Sekarang sudah masa tenang, tidak ada lagi kegiatan kampanye kalau masih ada akan kita tindak tegas," pungkas Hendra.

isu dugaan money politic merebak, bawaslu belum dapat laporan                            bintuhan, koranrb.id – isu dugaan money politic mulai merebak jelang pemilu yang akan diselenggarakan besok, rabu 14 februari 2024. 
entah benar atau tidak isu tersebut, hingga saat ini badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kaur belum mendapatkan laporan terjadinya dugaan money politic.
pantauan rb di lapangan, ada orang yang mendata warga. 
informasinya pendataan itu untuk memilih salah satu caleg yang dimaksud oleh pendata.
baca juga:menghadapi ancaman serangan fajar dalam pemilihan umum: upaya mencegah politik uang
seperti di kecamatan kaur selatan, salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku dia diberikan uang rp200 ribu setelah didata sebagai pemilih caleg itu. 
tidak hanya satu orang yang memberinya uang, bahkan ada 2 orang.
"iya sudah ada yang berikan uang, caleg dprd kabupaten.
kalau untuk provinsi (dprd provinsi) belum ada," kata salah seorang warga kaur yang meminta namanya tidak disebut.
baca juga:indonesia perkuat posisi sebagai eksportir otomotif, ekspor 501 unit xforce ke vietnam
namun pihak badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kaur belum mengendus adanya dugaan praktik money politic.
saat dikonfirmasi,  komisioner bawaslu kaur, kordiv hpph, titi firda kusni, sh.i mengatakan mereka hingga saat ini belum mendapat laporan money politic dari 15 panwascam yang menyebar di 15 kecamatan. 
kendati demikian, apabila memang ditemukan indikasi tersebut, bawaslu tentu tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pelakunya.
untuk itu, titi meminta peranan masyarakat agar melaporkan ke pihaknya apabila memang terdapat upaya money politik yang dilakukan para caleg demi untuk mendapatkan suara. 
baca juga:sering putus, begini cara perawatan fan belt mobil supaya awet 
karena hal tersebut jelas, sangat dilarang dan ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.
"sampai sekarang belum ada laporan, kalau ada tentu kita akan tindak tegas," ujar titi.
dia meminta agar pemilih juga cerdas dalam menentukan pilihannya. 
serta tidak mudah tergiur dengan iming-iming uang yang akan diberikan oleh caleg. 
baca juga:maret, bkpsdm bengkulu tengah jadwalkan pelantikan pppk yang baru
jangan sampai hanya kerena uang yang tidak seberapa, kedepannya kepemimpinan di kabupaten kaur khususnya akan lebih bobrok lagi dari sebelumnya. 
memilih  pemimpin bukan hanya dilihat dari satu sisi.
namun juga track record dari seseorang termasuk juga bagai mana dirinya dalam bermasyarakat selama ini.
"jadilah pemilih yang bijak, jangan mudah tergiur hanya dengan uang yang tidak seberapa," pesannya.
baca juga:sudah tahap 2 ke jpu, 3 tsk dugaan korupsi sekretariat dprd seluma segera disidangkan
terpisah komisioner bawaslu kaur divisi ppps hendra gunawan, s.kom menambahkan di masa tenang ini, mereka juga telah melakukan pencopotan alat peraga kampanye (apk) di seluruh kecamatan se-kabupaten kaur. 
hingga kemarin, 12 februari 2024 total sudah ada sebanyak 600 apk yang diturunkan oleh pihak bawaslu.
mulai dari spanduk, baliho dan juga alat yang berbau promosi bagi para caleg.
"hingga hari kedua, total sudah ada 600 apk yang telah kita turunkan," sampai hendra.
baca juga:keterbatasan anggaran daerah, rekrutmen guru di rejang lebong dilakukan bertahap
sebelumnya, pihak bawaslu sendiri telah menyurati masing-masing partai politik (perpol) untuk menurunkan apk nya baik itu baliho, spanduk dan lainnya ketika memasuki masa tenang kampanye. 
kenyataannya hingga masa tenang, hampir tidak ada parpol yang mematuhi surat peringatan dari bawaslu terbukti baru hari pertama penertiban sudah ada ratusan baliho yang diturunkan.
"sebelum penertiban ini kita lakukan, pemilik apk tentunya telah kita surati namun tidak digubris. makanya langsung kita ambil tindakan tegas, turunkan secara paksa," tegas hendra.
baca juga:2 cara cek link berbahaya agar terlindungi dari malware dan phising
dia juga mengimbau, kepada seluruh parpol dan calon legislatif (caleg) yang akan maju di pemilu nanti. 
ketika memasuki masa tenang kampanye ini, agar tidak lagi melakukan kegiatan yang bersifat mempromosikan diri.
 kemudian memasang apk yang juga mempromosikan dirinya, jika memang masih ditemukan maka tentu tindakan tegas akan dilakukan oleh pihak bawaslu sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku.
"sekarang sudah masa tenang, tidak ada lagi kegiatan kampanye kalau masih ada akan kita tindak tegas," pungkas hendra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan