Ingat! ASN Harus Tetap Bersikap Netral, Ini Penegasan MenPANRB

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 13 Feb 2024 - 18:08

MenPANRB Abdullah Azwar Anas mengingatkan ASN tetap netral dalam Pemilu 2024.-foto: humas kemenpanrb/koranrb.id-

Dengan demikian instansi pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan adil dan tanpa memihak.

Salah satunya dengan memegang teguh nilai-nilai Core values ASN BerAKHLAK yang diluncurkan Presiden tanggal 27 Juli 2021.

Sementara itu Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan BKN bersama dengan Kementerian PANRB, Kemendagri, KASN, dan Bawaslu telah berkolaborasi membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) untuk penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN.

Kolaborasi tersebut bertujuan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran.

Ia menegaskan dengan adanya kolaborasi ini, maka penanganan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh ASN dapat dipantau oleh BKN dan K/L secara nasional, transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih.

Yomo menambahkan, ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pilkada.

Dikatakannya, ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat.

ASN yang tidak netral akan menjadi tidak profesional dan justru mengaburkan target-target kerja pemerintah di tingkat lokal maupun nasional.

Meski demikian, ASN tetap harus menyalurkan hak suaranya pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

ASN juga bisa mengajak atau mengimbau masyarakat agar menyalurkan hak suaranya dalam pemilu atau tidak golput.(**)

ingat! asn harus tetap bersikap netral, ini penegasan menpanrb                            koranrb.id – menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas meminta para aparatur sipil negara (asn) tetap bersikap netral.
jaminan netralitas asn dituangkan dalam surat keputusan bersama (skb) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 
skb ditandatangani bersama kementerian dalam negeri, badan kepegawaian negara (bkn), komisi asn, dan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu).
ditegaskan anas, dalam skb tersebut juga menerangkan sanksi bagi asn yang melanggar. 
“sanksi tersebut dari yang ringan hingga berat,” tegas anas, selasa 13 februari 2024.
baca juga:cara cek dpt pemilu 2024 secara online, kamu sudah coba?
selain mengingatkan para asn, anas juga mengajak masyarakat menciptakan atmosfer pemilu yang kondusif.
seluruh lapisan masyarakat diajak terlibat aktif dalam menggunakan hak suaranya pada 14 februari 2024. 
“mari bersama-sama ciptakan atmosfer yang kondusif untuk mewujudkan proses demokrasi yang sejati. bersama kita sukseskan pemilu yang aman,” kata anas.
anas mengingatkan seluruh asn untuk bersikap netral.
netral dalam artian tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap calon presiden dan wakil presiden atau calon legislatif.
baca juga:belum ada kepastian nipppk 2023, gunawan: pppk belum bisa klaim penempatan!  
prinsip netralitas bagi asn ini harus dijalankan, baik dalam keseharian, pekerjaan, bahkan dalam aktivitas di media sosial.
tujuan netralitas ini adalah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa intervensi politik. selain itu, untuk memastikan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
ia menerangkan netralitas asn tidak sama dengan golongan putih atau tidak memilih. 
anas menegaskan asn tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara. 
“memastikan bahwa asn bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan,” ungkap anas.
baca juga:pemilu 2024 belum punya pilihan? jangan golput, ini hukumnya menurut fatwa mui 
anas memaparkan netralitas asn merupakan salah satu implementasi sistem merit dalam konteks kepegawaian pemerintah. 
netralitas asn bertujuan untuk memastikan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi pegawai didasarkan bukan atas dasar pertimbangan politik atau faktor subjektif lainnya.
ditegaskannya, prinsip netralitas asn dirancang untuk memastikan bahwa asn bekerja untuk kepentingan masyarakat.
asn tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau praktik-praktik yang dapat merugikan integritas dan tujuan pelayanan publik.
netralitas asn juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.
baca juga:terima uang serangan fajar pemilu 2024, apakah halal? ini hukumnya dalam islam
anas menjelaskan dimensi netralitas asn mengacu pada prinsip bahwa asn harus netral dan profesionalitas.
asn yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat. 
hal ini berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan yang memihak dan benturan kepentingan, pelaksanaan pemilihan umum yang tidak berjalan optimal, dan dampak sanksi yang dijatuhkan bagi asn yang melanggar.
“kami sudah menandatangani skb dengan kemendagri, bkn, kasn, dan bawaslu terkait netralitas asn,” tutur anas.
menurutnya, menjaga netralitas merupakan suatu tugas penting bagi berbagai instansi.
baca juga:gubernur nyoblos di tps 1 lingkar barat, ini pesan untuk warga bengkulu
dengan demikian instansi pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan adil dan tanpa memihak. 
salah satunya dengan memegang teguh nilai-nilai core values asn berakhlak yang diluncurkan presiden tanggal 27 juli 2021.
sementara itu kepala bkn haryomo dwi putranto menyampaikan bkn bersama dengan kementerian panrb, kemendagri, kasn, dan bawaslu telah berkolaborasi membangun sistem berbagi terintegrasi (sbt) untuk penanganan pelanggaran netralitas pegawai asn.
kolaborasi tersebut bertujuan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran.
ia menegaskan dengan adanya kolaborasi ini, maka penanganan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh asn dapat dipantau oleh bkn dan k/l secara nasional, transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih.
baca juga: warning bawaslu provinsi bengkulu: coblos ganda sanksi pidana, ini aturannya 
yomo menambahkan, asn diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pilkada.
dikatakannya, ketidaknetralan asn tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. 
asn yang tidak netral akan menjadi tidak profesional dan justru mengaburkan target-target kerja pemerintah di tingkat lokal maupun nasional.
meski demikian, asn tetap harus menyalurkan hak suaranya pada pemungutan suara 14 februari 2024. 
asn juga bisa mengajak atau mengimbau masyarakat agar menyalurkan hak suaranya dalam pemilu atau tidak golput.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan