Realisasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Telat, Ini Penyebabnya!

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Selasa , 20 Feb 2024 - 23:14

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali.--BELA/RB

"Kami akan terus memantau perkembangan regulasi yang ada untuk memastikan kelancaran realisasi APBD 2024 di Provinsi Bengkulu," demikian Tantawi.

Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, Percepatan realisasi kegiatan tersebut sebenarnya telah ditekankan sejak akhir tahun 2023 lalu.

Meski begitu, dikatakan Hafizh dengan adanya proses panjang yang harus dilakukan seperti proses penetapan PPTK setiap OPD, pengesahan DPA dan sebagainya, sehingga membuat saat ini baru ada 11 paket yang telah dilelang.

"Pada dasarnya, kendala itu yang tahu hanya OPD teknis masing-masing. Meski begitu, kita siap mendamping 24 jam," tuturnya.

Ia juga mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh OPD yang memiliki program kegiatan yang harus dilelang agar segera dilelang dan yang melalui Katalog dapat segera klik dan segera dikerjakan oleh penyedia jasa.

Dan semuanya dipertengahan Februari ini sudah proses lelang secara menyeluruh.

"Kita minta pertengahan Februari ini semuanya sudah proses lelang kalau yang lelang. Dan untuk yang Katalog sudah klik melalui pejabat pengadaan.

Pada prinsipnya kami siap mendampingi 24 jam," demikian Hafizh.

realisasi apbd provinsi bengkulu tahun 2024 telat, ini penyebabnya!                             bengkulu, koranrb.id - terjadi keterlambatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024. 
hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yang mempengaruhi keterlambatan tersebut.
seperti halnya untuk dana alokasi khusus (dak) fisik, dirjen pembendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, menyatakan realisasinya saat ini masih kosong.
meski sudah dilakukan pelelangan dan sudah ada 11 paket pengerjaan dak fisik provinsi bengkulu yang sudah masuk.
baca juga:proyek psn di enggano, maret gubernur sidak
begitu pula untuk dana alokasi umum (dau) dan lainnya yang masih nihil realisasi.
ketua komisi iii dprd provinsi bengkulu, tantawi dali, menguraikan beberapa faktor penyebab terlambatnya realisasi anggaran apbd 2024 tersebut.
dikatakan tantawi, salah satunya karena saat ini masih dalam proses perencanaan program dikarenakan daftar pelaksanaan anggaran terdapat perubahan regulasi.
"berkenaan dengan realisasi anggaran, harusnya dari di januari-31 desember itu sudah terlaksana.
baca juga:pileg dprd provinsi bengkulu dapil 6, golkar klaim raih 2 kursi, ini rincian perolehannya
namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dan konfirmasi kepada kemendagri.
ada perubahan regulasi untuk apbd provinsi bengkulu," katanya.
perubahan tersebutlah yang membuat terhambatnya realisasi dan pencairan anggaran untuk apbd 2024 di provinsi bengkulu. 
"ada peraturan baru yang harus di akomodir oleh pemprov bengkulu. lalu, berdasarkan hasil regulasi tersebut tentu akan mensinergikan dengan peraturan-peraturan daerah tentang apbd 2024," ucapnya.
baca juga:amin siap jadi bagian hak angket, anies sampaikan pesan 
begitu pula dengan permasalahan pembangunan secara besar yang saat ini masih dipersiapkan.
selain itu pelaksanaannya juga terhambat karena adanya pelaksanaan pemilu.
"itu yang saya rasa itu permasalahannya. jadi, sabar aja dulu.
meski begitu, kengan kendala-kendala tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan lainnya," katanya.
baca juga:ini penyebab melonjaknya harga cabai di bengkulu
meskipun demikian, tantawi dali menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan fungsi dprd dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
namun, dia mengakui bahwa beberapa kegiatan mungkin akan mengalami penundaan, terutama pada kuartal pertama tahun ini.
"setelah pelaksanaan pemilu, kemungkinan terlambatnya realisasi anggaran akan menjadi isu yang perlu diperhatikan," tambahnya.
baca juga:harga beras kian melambung, masyarakat mengeluh
salah satu penyebab tertundanya realisasi anggaran apbd 2024, menurut tantawi dali, adalah adanya penyesuaian terhadap kenaikan gaji pegawai negeri sipil (pns). 
dia menekankan pentingnya menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait kenaikan gaji tersebut sebelum dapat mengakomodir nya dalam apbd.
"dprd juga memperhatikan pengumuman kenaikan gaji pensiunan serta pns dan tni-polri yang harus diakomodir sesuai dengan anggaran yang tersedia," ungkap tantawi dali.
baca juga:jelang ssc napoli versus fc barcelona, terungkap identitas pelatih calzona yang mengejutkan 
tantawi dali mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa proses perencanaan dan penyusunan program dpa masih berlangsung.
"kami akan terus memantau perkembangan regulasi yang ada untuk memastikan kelancaran realisasi apbd 2024 di provinsi bengkulu," demikian tantawi.
sebelumnya, kepala biro administrasi pembangunan sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu, ir. abdul hafizh, m.si, percepatan realisasi kegiatan tersebut sebenarnya telah ditekankan sejak akhir tahun 2023 lalu.
meski begitu, dikatakan hafizh dengan adanya proses panjang yang harus dilakukan seperti proses penetapan pptk setiap opd, pengesahan dpa dan sebagainya, sehingga membuat saat ini baru ada 11 paket yang telah dilelang.
baca juga:golkar raih ketua dprd provinsi bengkulu, ini urutan partai di bawahnya 
"pada dasarnya, kendala itu yang tahu hanya opd teknis masing-masing. meski begitu, kita siap mendamping 24 jam," tuturnya.
ia juga mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh opd yang memiliki program kegiatan yang harus dilelang agar segera dilelang dan yang melalui katalog dapat segera klik dan segera dikerjakan oleh penyedia jasa. 
dan semuanya dipertengahan februari ini sudah proses lelang secara menyeluruh. 
"kita minta pertengahan februari ini semuanya sudah proses lelang kalau yang lelang. dan untuk yang katalog sudah klik melalui pejabat pengadaan.
pada prinsipnya kami siap mendampingi 24 jam," demikian hafizh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan