Rencana KUA Layani Pencatatan Nikah Semua Agama, Harus Ada Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 25 Feb 2024 - 22:08

Rencana KUA Layani Pencatatan Nikah Semua Agama, Harus Ada Ini --

Anwar mengatakan kegiatan pernikahan tersebut bisa dilakukan di mana saja.

Apakah di masjid, rumah pengantin, maupun di kantor KUA.

Kemudian petugas KUA yang hadir melakukan pencatatan.

Nah untuk pasangan agama lain, menurut dia tidak jadi persoalan ketika juga diberi akses pencatatan nikah di KUA.

Namun dengan catatan harus ada kerjasama atau MoU antara Kemenag dengan lembaga terkait.

Dalam hal ini Kemendagri selaku Pembina Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta dengan Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya kegiatan pernikahan untuk pasangan selain Islam, misalnya Kristen, dilakukan di gereja dengan proses Pemberkatan Nikah.

Setelah dilakukan pemberkatan nikah, pasangan tersebut mendaftarkan pencatatan pernikahannya di Dinas Dukcapil setempat.

Nah ketika nanti pencatatan nikah pasangan non muslim bisa dilakukan di KUA, maka harus ada integrasi data antara KUA dengan Dukcapil termasuk dengan MA.

Supaya secara administrasi kependudukan, bisa dipantau dan dicatat secara legal.

rencana kua layani pencatatan nikah semua agama, harus ada ini                             koranrb.id – menteri agama (menag) yaqut cholil qoumas mengeluarkan rencana program baru dan di luar pakem selama ini. 
yaitu membuka layanan pencatatan nikah untuk semua agama di kantor urusan agama (kua). 
layanan ini dinilai baru, karena selama ini kua identic dengan layanan untuk umat agama islam saja.
wakil ketua mui anwar abbas merespon rencana program yang dilontarkan yaqut tersebut. 
baca juga:mulai 1 maret bpjs kesehatan sebagai syarat skck, uji coba di 6 polda 
baca juga:3 asn direkomendasikan ke kasn, ini perkembangan kasus oknum dosen 
dia mengatakan pada prinsipnya adalah kua itu bukan lembaga yang berwenang menikahkan. 
’’kua itu kewenangannya adalah pencatatan nikah,’’ katanya .
untuk itu tokoh muhammadiyah itu mengatakan tidak ada persoalan ketika pencatatan nikah untuk agama-agama selain islam juga dilakukan di kua.
dia menjelaskan di dalam islam, yang menikahkan itu adalah wali nikah dari pihak perempuan.
baca juga:kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu 
baca juga:angket bisa diproses bersama sengketa di bawaslu dan mk, ini pendapat pakar hukum tata negara 
seperti diketahui rukun nikah dalam islam ada empat.
yaitu kedua mempelai, ijab qabul, wali dari pihak perempuan, dan dua saksi. 
anwar mengatakan kegiatan pernikahan tersebut bisa dilakukan di mana saja.
apakah di masjid, rumah pengantin, maupun di kantor kua.
baca juga:4 manfaat tanaman hijau di ruangan rumah, bisa berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental
baca juga:dipastikan meninggal dunia, evakuasi warga kaur hanyut berlangsung dramatis 
kemudian petugas kua yang hadir melakukan pencatatan.
nah untuk pasangan agama lain, menurut dia tidak jadi persoalan ketika juga diberi akses pencatatan nikah di kua.
namun dengan catatan harus ada kerjasama atau mou antara kemenag dengan lembaga terkait.
dalam hal ini kemendagri selaku pembina dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) serta dengan mahkamah agung (ma).
baca juga:kisah nabi adam as dan wasiatnya sebelum meninggal dunia
baca juga:kenali 10 jenis dan manfaat pisang untuk kesehatan tubuh, salah satunya mengandung antioksidan
pasalnya kegiatan pernikahan untuk pasangan selain islam, misalnya kristen, dilakukan di gereja dengan proses pemberkatan nikah.
setelah dilakukan pemberkatan nikah, pasangan tersebut mendaftarkan pencatatan pernikahannya di dinas dukcapil setempat.
nah ketika nanti pencatatan nikah pasangan non muslim bisa dilakukan di kua, maka harus ada integrasi data antara kua dengan dukcapil termasuk dengan ma.
supaya secara administrasi kependudukan, bisa dipantau dan dicatat secara legal.
baca juga:berikut 10 manfaat kesehatan jika berpuasa 
baca juga:harapan 3 ganda campuran indonesia di german open
selain itu anwar mengatakan perlu ada sosialisasi yang baik terkait kebijakan itu.
pasalnya membuka layanan nikah untuk pasangan non muslim di kua bisa jadi dinilai tidak lazim.
’’meskipun sesuai namanya, kua itu tidak hanya untuk umat agama islam,’’ tuturnya.
tetapi ketika ada kegiatan pernikahan atau pencatatan nikah non islam di kua yang berada di daerah mayoritas agama islam, tentu menjadi sesuatu yang baru.
sehingga harus ada sosialisasi yang baik, supaya tidak memicu gejolak.
sementara itu, dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri teguh setyabudi belum bisa berkomentar banyak terkait usulan menteri agama itu.
dia beralasan, belum mendapat penjelasan secara resmi dari menteri agama. "kami bahas dulu," ujarnya.
saat ditanya apakah akan berkoordinasi dengan kemenag untuk membahas hal itu, teguh belum bisa memastikan.
dia kembali beralasan belum ada komunikasi.
"saya baru baca di media ini," imbuhnya.
di bagian lain guru besar fakultas syariah sekaligus wakil rektor uin syarif hidayatullah jakarta tholabi kharlie mengatakan gagasan membuka layanan pencatatan nikah untuk semua agama di kua itu adalah out of the box.
selain itu juga ada landasan filosofinya, karena kemenag adalah untuk semua agama.
hanya saja dia mengatakan gagasan tersebut perlu dikonsolidasikan.
’’baik itu aspek regulasi, organisasi, maupun kemampuan sdm,’’ katanya.
sehingga pencatatan nikah untuk semua agama di kua bisa berjalan lancar dan tetap memenuhi aspek hukum atau legal di indonesia.
dia menegaskan dari sisi regulasi, sampai saat ini pencatatan perkawinan masih ada dua klister. yaitu pencatatan perkawinan bagi pasangan muslim dan perkawinan pasangan non muslim.
menurut dia sinkronisasi aturan ini bukan urusan yang enteng. karena terkait dengan banyak undang-undang yang terkait dengan lintas kementerian serta peraturan di internal kemenag sendiri.
di bagian lainnya terkait dengan kelembagaan. dia mengatakan keberadaan kua sampai saat ini berada di bawah naungan direktorat bina kua dan keluarga ditjen bimas islam kemenag.
sehingga tidak salah ketika kua cenderung memberikan pelayanan untuk umat islam saja.
pasalnya berada di bawah ditjen bimas islam yang khusus memberikan layanan keagamaan untuk umat islam. mulai dari urusan perkawinan, madrasah, hingga soal haji.
namun terkait urusan kelembagaan itu, tholabi mengatakan bukan persoalan yang pelik.
pasalnya tinggal diatur di internal kemenag saja. ketika kua dibuka untuk pelayanan semua agama, maka semua ditjen bimas di kemenag ikut nimbrung di dalam kua.
’’saya kira urusan internal organisasi di kemenag tidak terlalu rumit. tinggal reposisi dan membuat payung hukum saja,’’ tuturnya.
persoalan lain yang harus diantisipasi adalah soal kesiapan sdm. dia mengatakan kesiapan sdm di lapangan harus dilakukan dengan baik.
sdm di kua harus diberikan wawasan, peningkatan kapasitas, serta pengetahuan yang lebih untuk memberikan pelayanan pencatatan pernikahan untuk semua agama.
seperti diketahui gagasan membuka layanan pencatatan perkawinan semua agama di kua itu disampaikan langsung menag yaqut saat raker ditjen bimas islam di jakarta.
dia mengatakan kua selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, juga direncanakan akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-muslim.
’’kita sudah sepakat sejak awal, bahwa kua ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama,’’ katanya.
dengan demikian kua bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. yaqut mengatakan ketentuan yang berjalan saat ini, umat agama non-muslim melakukan pencatatan pernikahan di dinas dukcapil. padahal menurut dia, pencatatan perkawinan atau pernikahan itu menjadi urusan kemenag.
dengan inovasi tersebut, yaqut mengatakan data-data pernikahan dan perceraian untuk seluruh masyarakat indonesia bisa terintegrasi dengan baik.
dengan aturan yang ada sekarang, kemenag hanya memiliki data pencatatan nikah untuk umat islam saja.
selain itu urusan pernikahan, yaqut juga menyampaikan aula atau gedung di kua juga bisa digunakan untuk tempat ibadah sementara umat non-muslim.
khususnya bagi umat non-muslim yang masih kesulitan memiliki rumah ibadah sendiri. baik itu karena belum memiliki dana pembangunan rumah ibadah maupun faktor lainnya. 
pada kesempatan itu dirjen bimas islam kemenag kamaruddin amin mengatakan mulai tahun 2024 ini, mereka akan meluncurkan kua sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.
dia mengatakan kua saat ini sebagai unit pelaksana teknis (upt) dari ditjen bimas islam kemenag.
keberadaan kua saat ini sudah tersebar di 5.917 kecamatan. tetapi dalam praktiknya kua melayani masyarakat yang tersebar di 7.277 kecamatan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan