Layanan BPJS Kesehatan Masih Tuai Sorotan, Ini Peringatan Dewan dan Gubernur Bengkulu

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Selasa , 12 Mar 2024 - 22:08

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM--BELA/RB

Ia berharap, langkah-langkah yang diambil dapat memperbaiki layanan kesehatan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

Maka, menurutnya hal tersebut juga menjadi PR Kepala Dinas Kesehatan yang baru, untuk memastikan bahwa UHC itu betul-betul melayani masyarakat dengan gratis.

Tanpa mempertanyakan BPJS aktif atau seseorang itu masuk kepesertaan BPJS.

"Jadi harus selaras yang diinginkan gubernur, kalau cukup menggunakan KTP, ya hanya KTP saja. Jangan bahasanya UHC tapi berobat masih ribet," pungkasnya.

Sementara Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA, bahkan mengakui kendala tersebut dalam rapat paripurna dengan perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu.

Ia menegaskan bahwa setiap warga Bengkulu, terutama yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar secara online, akan secara otomatis memperoleh pelayanan BPJS kesehatan.

Bahkan, bagi yang belum memiliki kartu atau mengalami penundaan pembayaran, kehilangan kartu, atau kartu mati, dapat dilayani dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tercatat di Dinas Dukcapil.

"Saya dengar teman-teman DPRD saat reses ke bawah, informasinya masih ada yang belum merata," kata Rohidin.

Ia juga menambahkan, bagi warga yang belum tercatat sebagai peserta BPJS, diminta untuk membawa identitas diri ke Dinas Dukcapil agar dapat ditindaklanjuti.

Meskipun demikian, masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait proses kepesertaan JKN untuk BPJS kesehatan di wilayah Bengkulu.

"Walaupun yang bersangkutan belum memiliki kartu atau ada penundaan denda pembayaran, atau kartunya mati dan hilang, semuanya bisa dilayani BPJS kesehatannya hanya dengan menunjukkan KK dengan NIK yang sudah ter-record di daftar pencatatan sipil," ungkapnya.

layanan bpjs kesehatan masih tuai sorotan, ini peringatan dewan dan gubernur bengkulu                            bengkulu, koranrb.id - pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) di provinsi bengkulu, masih menjadi sorotan masyarakat.
meski provinsi bengkulu, sudah meraih predikat uhc, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kepesertaan kesehatan melalui pendaftaran atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (jkn-kis) tersebut.
menyoroti hal tersebut, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm, menjadikan hal tersebut sebagai pr besar bagi pemerintah provinsi bengkulu.
seperti diketahui, pencapaian angka kepesertaan jaminan kesehatan nasional (jkn) provinsi bengkulu, hingga 1 september 2023 mencapai angka 98,02 persen atau 2.024.573 jiwa dari total penduduk provinsi bengkulu semester ii 2022 yakni 2.065.573.
baca juga:34 umkm ikuti bazar ramadan, pemkot bagikan 5.000 takjil
angka tersebut jauh di atas angka universal health coverage (uhc) 95 persen.
"sudah predikat uhc, seharusnya tidak ada lagi kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ungkapnya.
untuk itu ditegaskannya, bahwa perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan dinas kesehatan.
untuk memastikan bahwa uhc benar-benar melayani masyarakat dengan baik, tanpa mempersulit proses pelayanan kesehatan.
baca juga:pertengahan maret, pppk kemenag terima sk
"persoalan bpjs ini masih banyak sekali didengar oleh kawan-kawan dprd saat melaksanakan reses," ungkapnya.
permasalahan seperti itu, menurut edwar bisa menjadi fokus pemerintah provinsi bengkulu dan dinas kesehatan. 
untuk memastikan, bagi setiap warga bengkulu dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.
"itu juga harus disesuaikan dengan konsep uhc yang telah diamanahkan," ucapnya.
baca juga:tak ada anggaran, cabor seleksi atlet popda mandiri
ia berharap, langkah-langkah yang diambil dapat memperbaiki layanan kesehatan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat bengkulu.
maka, menurutnya hal tersebut juga menjadi pr kepala dinas kesehatan yang baru, untuk memastikan bahwa uhc itu betul-betul melayani masyarakat dengan gratis.
tanpa mempertanyakan bpjs aktif atau seseorang itu masuk kepesertaan bpjs.
"jadi harus selaras yang diinginkan gubernur, kalau cukup menggunakan ktp, ya hanya ktp saja. jangan bahasanya uhc tapi berobat masih ribet," pungkasnya.
baca juga:tahapan pilkada serentak dimulai mei 2024, bawaslu provinsi bengkulu awasi asn
sementara gubernur bengkulu, prof. dr. drh. h. rohidin mersyah, mma, bahkan mengakui kendala tersebut dalam rapat paripurna dengan perwakilan rakyat di dprd provinsi bengkulu.
ia menegaskan bahwa setiap warga bengkulu, terutama yang memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk (ktp) yang terdaftar secara online, akan secara otomatis memperoleh pelayanan bpjs kesehatan.
bahkan, bagi yang belum memiliki kartu atau mengalami penundaan pembayaran, kehilangan kartu, atau kartu mati, dapat dilayani dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (kk) dengan nomor induk kependudukan (nik) yang sudah tercatat di dinas dukcapil.
"saya dengar teman-teman dprd saat reses ke bawah, informasinya masih ada yang belum merata," kata rohidin.
baca juga: ramadan, harga daging segar tembus rp 160 ribu/kg
ia juga menambahkan, bagi warga yang belum tercatat sebagai peserta bpjs, diminta untuk membawa identitas diri ke dinas dukcapil agar dapat ditindaklanjuti.
meskipun demikian, masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait proses kepesertaan jkn untuk bpjs kesehatan di wilayah bengkulu.
"walaupun yang bersangkutan belum memiliki kartu atau ada penundaan denda pembayaran, atau kartunya mati dan hilang, semuanya bisa dilayani bpjs kesehatannya hanya dengan menunjukkan kk dengan nik yang sudah ter-record di daftar pencatatan sipil," ungkapnya.
baca juga:guru dan murid jangan tambuh libur, wajib masuk hari ini
sebelumnya, usai rapat pertemuan forum komunikasi bpjs kesehatan dengan pemangku kepentingan utama provinsi bengkulu tahap ii tahun 2023, september 2023 lalu, ia meminta agar pelayanan kepada masyarakat harus maksimal tidak boleh ada perbedaan antara pasien jkn dan pasien umum.
"sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari semua pusat pelayanan kesehatan," ungkapnya.
menurutnya, masih ada masyarakat yang mengadu kepadanya perihal pelayanan yang kurang maksimal saat menggunakan jaminan kesehatan di beberapa pusat kesehatan.
"pertama tidak ada lagi pembatasan waktu perawatan, jadi sampai sembuh.
baca juga:ramadan jam sekolah di kaur dikurangi, ini penjelasannya
lalu obat dan bahan kesehatan harus selalu tersedia. ketiga tidak ada istilahnya tidak ditangani, atau tidak tercover.
terakhir tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien bpjs dan pasien umum," tegas rohidin kala itu.
sementara itu kepala bpjs kesehatan bengkulu mahyuddin menuturkan bahwa kegiatan pertemuan ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun.
dia pun menambahkan dalam kegiatan ini dilaporkan bahwa capaian kepesertaan jkn provinsi bengkulu di angka 98,02 persen di atas angka rata-rata uhc, ini merupakan hal yang membanggakan bagi provinsi bengkulu.
baca juga:pn kepahiang baru sidangkan 14 perkara di tahun 2024
"ini sangat menggembirakan, kalau kita melihat presiden sudah menetapkan rpjm target untuk cakupan kepesertaan itu adalah 98 persen di tahun 2024.
tetapi tadi bengkulu di penghujung 2023 ini sudah berada di posisi 98 persen," jelas mahyuddin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan