Dituding Intervensi Perkara Kades Dusun Baru, Ini Penjelasan DPRD Seluma

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Selasa , 02 Apr 2024 - 22:59

DENGARKAN: Pemkab Seluma saat mencoba mendengarkan tuntutan warga, dihadiri Polres Seluma.--zulkarnain/rb

Sehingga amarah warga memuncak lantaran terus dipermainkan oleh Pemkab Seluma.

Karena pada demo sebelumnya Pemkab menjanjikan akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma terkait pemberhentian Kades Dusun Baru, Ibran paling lambat Senin 1 April 2024.

Namun hingga Senin sore tidak ada tanda tanda bahwa SK tersebut keluar.

Yoyon mengaku warga sakit hati jika dipermainkan seperti ini.

Jika dihitung massa yang hadir pada demo ini yaitu 400-500 massa.

"Kami merasa dipermainkan oleh Pemkab Seluma yang selalu mengulur waktu, pada demo sebelumnya mereka sudah berjanji dan berita acaranya kami pegang.

Namun ternyata masih saja diingkari," ungkap Yoyon Putra.

Yoyon yakin bahwa aksi ini didukung oleh mayoritas warga Desa Dusun Baru.

Karena berdasarkan jajak pendapat di desa, hampir 80 persen masyarakat sudah menyatakan setuju atas pemberhentian Kades.

Selain itu juga perlakuan Kades Ibrani beberapa waktu terakhir juga diduga melanggar Undang-Undang Desa Pasal 29 tentang larangan kepala desa.

Sehingga cukup pantas jika harus diberhentikan.

"Mayoritas sudah tidak ada yang setuju dengan Ibran, karena kondisi desa sudah tidak kondusif atas ulahnya."tutup Yoyon.

dituding intervensi perkara kades dusun baru,  ini penjelasan dprd seluma                            seluma, koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma membantah keras adanya tudingan dugaan intervensi yang dilakukan oleh lembaga mereka dalam perkara yang tengah berjalan terkait nasib kepala desa dusun baru, ibran.
hal ini ditegaskan wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar, s.sos usai menghadiri pertemuan bersama pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dan polres seluma serta perwakilan warga desa dusun baru.
dikatakannya bahwa usai hearing dengan kades dusun baru beserta rombongan pada akhir maret lalu, memang dprd juga akan menjadwalkan hearing kedua dengan melibatkan pemerintah kabupaten seluma. 
dalam hal ini asisten i setda, inspektorat kabupaten seluma, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) serta bagian hukum setda seluma. serta polres seluma.
baca juga:cegah kecurangan spbu, polres kaur lakukan ini
"hearingnya memang dilakukan bergantian, jadi bukan memihak.
karena pasca hearing pertama, kita sudah mengagendakan hearing kedua untuk keberimbangan.
pernyataan tersebut juga dimuat oleh beberapa media yang hadir," ungkap wakil ketua ii dprd seluma.
ditegaskan samsul aswajar, bahwa dalam hal ini dprd seluma akan objektif dalam menyikapinya. 
baca juga: mobil dinas pemkab kaur boleh dipakai mudik
jika saat hearing nanti terbukti ada kesalahan dan layak untuk diberhentikan, maka dprd seluma akan memberikan rekomendasi pada hari itu juga untuk pemberhentian kades.
namun jika ternyata dari hearing yang rencananya akan dilakukan usai lebaran idul fitri 1445 hijriah nanti tidak terbukti sesuai dengan apa yang dituduhkan, maka tidak mungkin dprd akan rekomendasikan. 
karena untuk pemberhentian untuk kades harus ada beberapa alasan, diantaranya kades mengundurkan diri, kades meninggal dan kades terlibat kasus pidana.
ditambahkan samsul, sejauh ini dirinya mendapat informasi dari polres seluma bahwa tidak ada laporan terkait perselingkuhan kades oleh siapapun. 
baca juga:anggaran bbm truk sampah tak cair! sampah menumpuk
yang ada hanya laporan pencemaran nama baik oleh kades itu sendiri.
"untuk detailnya dari polres seluma akan menjabarkan fakta dan datanya pada hearing kedua nanti.
termasuk dari pemkab seluma yang sebelumnya telah melakukan audit investigasi,"ntegas samsul.
pada intinya, dprd seluma tidak mau isu ini akan menjadi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. 
dan ditakutkan nantinya bupati seluma akan memecat seseorang yang belum tentu bersalah.
baca juga: pabrik diimbau tak terima tbs sawit h-2 lebaran, dtphp provinsi bengkulu beri alasan
itulah yang dprd seluma akan antisipasi, sehingga nantinya tidak ada keputusan yang cacat dan berimbas sk bupati seluma yang kembali digugat ke ptun dan kalah seperti beberapa kasus sebelumnya.
"sejauh ini pun usulan dari bpd dusun baru belum ada, informasinya juga dari bpd dusun baru juga terjadi dualisme sehingga akan kita dalami juga nanti kepastiannya," pungkas samsul.
sebelumnya koordinator lapangan (korlap) aksi demo ini, yoyon putra mengatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat atas ingkar janjinya pemkab seluma dalam menangani kasus ini.
yoyon mewakili warga yang demo juga mengaku menyesali adanya intervensi dari dprd seluma terhadap permasalahan ini dan menganggap dprd seluma berat sepihak. 
baca juga:soal mutasi awal januari, dewan kirim surat ke bupati rejang lebong
karena dprd seluma melakukan hearing/rapat dengar pendapatan (rdp) hanya mengundang pihak ibran, tanpa mengundang pihak lainnya, dalam hal ini pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dan warga desa dusun baru yang merasa dirugikan atas ulah kades.
"kami tetap menuntut hal yang sama, yakni bupati harus segera mengeluarkan sk pemberhentian kades ibran, jangan ditunda-tunda lagi karena sudah meresahkan warga,"ungkap yoyon saat demo berlangsung.
diungkapkan yoyon, aksi ini dilakukan karena warga menganggap pemerintah kabupaten (pemkab) seluma mengingkari janjinya terkait akan memberhentikan kepala desa (kades) dusun baru yang sudah meresahkan warga setempat.
sehingga amarah warga memuncak lantaran terus dipermainkan oleh pemkab seluma. 
baca juga:17 tokoh kembalikan formulir balon walikota ke pan, ini nama-namanya 
karena pada demo sebelumnya pemkab menjanjikan akan mengeluarkan surat keputusan (sk) bupati seluma terkait pemberhentian kades dusun baru, ibran paling lambat senin 1 april 2024. 
namun hingga senin sore tidak ada tanda tanda bahwa sk tersebut keluar.
yoyon mengaku warga sakit hati jika dipermainkan seperti ini.
jika dihitung massa yang hadir pada demo ini yaitu 400-500 massa.
baca juga:thr asn rp336,5 miliar di provinsi bengkulu sudah tersalur, segini rinciannya 
"kami merasa dipermainkan oleh pemkab seluma yang selalu mengulur waktu, pada demo sebelumnya mereka sudah berjanji dan berita acaranya kami pegang.
namun ternyata masih saja diingkari," ungkap yoyon putra.
yoyon yakin bahwa aksi ini didukung oleh mayoritas warga desa dusun baru. 
karena berdasarkan jajak pendapat di desa, hampir 80 persen masyarakat sudah menyatakan setuju atas pemberhentian kades. 
baca juga:oknum pns wanita nikah siri terancam dipecat, sudah ditetapkan jadi tersangka
selain itu juga perlakuan kades ibrani beberapa waktu terakhir juga diduga melanggar undang-undang desa pasal 29 tentang larangan kepala desa.
sehingga cukup pantas jika harus diberhentikan.
"mayoritas sudah tidak ada yang setuju dengan ibran, karena kondisi desa sudah tidak kondusif atas ulahnya."tutup yoyon.
aksi demo sempat ricuh lantaran warga tidak puas, atas hasil pertemuan bersama pemerintah kabupaten (pemkab) seluma di ruang rapat bupati seluma pada selasa siang 2 april 2024.
baca juga:ini dia 20 warga beruntung dapat thr dari sekda bengkulu tengah 
karena baru berjalan beberapa menit, pertemuan yang juga dihadiri oleh polres seluma dan wakil ketua i dprd seluma, sugeng zonrio dan wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar tersebut gagal lantaran perwakilan pendemo dari desa dusun baru walkout.
disinyalir hal ini terjadi lantaran warga pendemo kesal pemkab seluma yang diwakilkan oleh wakil bupati seluma, drs. gustianto didampingi sekretaris daerah (sekda), h. hadianto dan jajaran tidak konsisten dan terlalu bertele tele dalam memabahas permasalahan ini.
bahkan dari pembahasan tersebut pendemo menilai seakan akan ingin mengulur waktu penerbitan sk pemberhentian kades dusun baru.
"kami tidak ingin bertele tele, kami hadir disini ingin menagih janji.
baca juga:jadi tersangka kasus korupsi, oknum pns disnakertrans diberhentikan sementara
bukan ingin berdiskusi lagi, apalagi mengulur waktu," ungkap warga desa dusun baru, firdaus beserta rombongan sembari meninggalkan ruang rapat bupati seluma.
meskipun begitu, namun akhirnya massa pendemo membubarkan diri secara mandiri sekitar pukul 17.00 wib. 
karena pemkab seluma berjanji akan menentukan sikap setelah hearing kedua bersama dprd seluma yang direncananyakan dilakukan usai lebaran atau pertengahan april.
kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kabag ops. akp. yudha setiawan mengatakan untuk menghadapi demo dari massa desa dusun baru.
baca juga:selain turunkan berat badan dan pulihkan dbd, ini 5 manfaat jus jambu untuk kesehatan tubuh
polisi menyiagakan 130 personel yang akan bersiaga di komplek pemkab seluma.
ini termasuk dengan sejumlah personel dari polsek talo yang turut mengiringi warga dari kecamatan ilir talo menuju komplek pemkab seluma.
"ada 130 personel yang standby di sekitaran kantor bupati seluma,"singkat kabag ops.
terpisah, bupati seluma, erwin octavian, se mengaku belum bisa berbicara banyak terkait keputusan pemberhentian kades dusun baru, meskipun sebelumnya pemkab seluma sudah berjanji kepada warga desa dusun baru untuk memberhentikannya.
baca juga:bukan kota bengkulu, ternyata kabupaten ini paling kekurangan beras di provinsi bengkulu, kok bisa?
karena sebelum memutuskan, bupati akan melakukan koordinasi dan meminta saran kepada beberapa pihak terlebih dahulu. 
seperti dprd seluma yang saat ini juga turut mengusut benang merah pada kasus ini.
menurutnya, pemkab seluma memang harus berkoordinasi dengan dprd seluma sebagai bentuk harmonisasi dan menjaga keseimbangan antara legislatif dan eksekutif agar semakin baik.
"akan kita bahas terlebih dahulu didalam internal pemkab seluma terkait keputusannya, masukan dari dprd seluma akan kita pertimbangkan sebagai bentuk harmonisasi didalam menjalankan roda pemerintahan," tegas bupati seluma.
baca juga:mengenal perbedaan gizi buruk dan stunting pada anak, begini penjelasannya
selain adanya kasus dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga dilaporkan telah memecat guru ngaji, garim masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan