Antisipasi ASN Curi Start, Bupati Sidak Seluruh OPD, Catat Jadwal Libur Lebaran

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 23:42

PERINGATAN: Pemkab Lebong akan menggelar sidak ke seluruh OPD di hari terakhir kerja ASN Kamis, 4 April 2024. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

Rincian libur lebaran itu, 2 hari ditetapkan sebagai hari libur nasional, yakni Rabu, 10 April 2024 dan Kamis, 11 April 2024 serta 4 hari lainnya ditetapkan sebagai cuti bersama.

Khusus cuti bersama dimulai sebelum lebaran, yakni Jumat, 5 April 2024, Senin, 8 April 2024 dan Selasa, 9 April 2024 serta setelah lebaran, yakni Jumat, 12 April 2024 dan Senin, 15 April 2024.

‘’Artinya libur lebaran yang diberikan pemerintah cukup panjang sehingga tidak ada alasan bagi ASN menambah jadwal libur lebaran sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,’’ ujar Benny.

Apapun alasannya, ASN wajib masuk kerja setelah masa libur lebaran berakhir, terkecuali memang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bekerja yang itupun harus disertai keterangan.

Sengaja peringatan kepada PNS jangan curi start libur lebaran disampaikan sejak jauh hari agar tidak ada PNS yang melanggar dengan alasan tidak tahu.

Diharap para pimpinan OPD juga bisa memberikan contoh kepada bawahannya tentang disiplin kerja yang salah satunya tidak tambuh libur, baik sebelum maupun setelah lebaran.

Untuk diketahui, bolos kerja termasuk pelanggaran disiplin PNS yang harus diberikan sanksi tegas sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Diketahui, Pemkab Lebong sendiri terus berupaya meningkatkan kinerja OPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Implementasinya, setiap 3 bulan Pemkab Lebong akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS yang teknisnya akan dilaksanakan secara langsung oleh BKPSDM dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Lebong.

Kinerja PNS yang buruk sudah pasti akan berpengaruh terhadap penilaian indeks pelayanan publik yang setiap tahun disurvei

Ombudsman sehingga Pemkab Lebong tidak akan menolerir penurunan pelayanan OPD akibat kinerja PNS yang buruk.

Termasuk dalam pelaksanaan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang rencananya akan kembali digelar tahun ini, Pemkab Lebong juga akan memperketat syarat administrasinya.

Di antara persyaratan yang paling menentukan bisa tidaknya mengikuti lelang, setiap pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas yang mengikuti harus bersih dari hukuman disiplin.

antisipasi asn curi start, bupati sidak seluruh opd, catat jadwal libur lebaran                            tubei, koranrb.id - besok, kamis, 4 april 2024 merupakan hari terakhir kerja bagi seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong menjelang libur lebaran idul fitri 1445 hijriah.
mengantisipasi adanya asn yang curi start atau mendahului jadwal libur lebaran yang sudah ditetapkan, pemkab lebong akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di hari terakhir kerja itu.
bupati lebong, kopli ansori mengingatkan seluruh asn di lingkungan pemkab lebong, baik pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tidak libur mendahuli jadwal libur lebaran yang sudah ditetapkan.
baca juga:satu keluarga di bengkulu utara tersambar petir, anak 12 tahun meninggal di kamar
baca juga:mantan branch manager bsi nyatakan banding, 2 terdakwa lain pikir-pikir
‘’bagi pns yang kedapatan bolos di luar jadwal libur lebaran, akan disanksi tegas sesuai aturan disiplin pns,’’ kata kopli. 
bisa berupa sanksi teguran ringan atau sanksi teguran berat, bahkan bagi asn yang libur lebaran tidak sesuai jadwal akan dievaluasi jika kebetulan memegang jabatan struktural.
tidak hanya itu, asn yang curi start libur lebaran juga akan mendapatkan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (tpp).
‘’saya harap seluruh kepala opd (organisasi perangkat daerah, red) benar-benar mengawasi anak buahnya di hari terakhir kerja sebelum libur lebaran, jangan sampai libur lebaran duluan,’’ tegas kopli.
selain itu, kopli juga meminta seluruh pimpinan opd menyerahkan daftar hadir asn di hari terakhir kerja itu.
dalam sidak itu, pemkab lebong akan menurunkan juga dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp), badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) dan inspektorat daerah (ipda). 
baca juga: gaji 3 bulan kades dan perades baru dibayar mendekati lebaran idul fitri 
sementara pelaksana tugas (plt) kepala bkpsdm kabupaten lebong, benny kodratullah, mm menjelaskan, libur lebaran bagi asn di lingkungan pemkab lebong ditetapkan 7 hari. 
bertambah 1 hari jika dibandingkan jadwal libur lebaran yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri nomor 855 tahun 2023, nomor 3 tahun 2023 dan nomor 4 tahun 2023 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024.
rincian libur lebaran itu, 2 hari ditetapkan sebagai hari libur nasional, yakni rabu, 10 april 2024 dan kamis, 11 april 2024 serta 4 hari lainnya ditetapkan sebagai cuti bersama.
khusus cuti bersama dimulai sebelum lebaran, yakni jumat, 5 april 2024, senin, 8 april 2024 dan selasa, 9 april 2024 serta setelah lebaran, yakni jumat, 12 april 2024 dan senin, 15 april 2024.
‘’artinya libur lebaran yang diberikan pemerintah cukup panjang sehingga tidak ada alasan bagi asn menambah jadwal libur lebaran sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,’’ ujar benny.
apapun alasannya, asn wajib masuk kerja setelah masa libur lebaran berakhir, terkecuali memang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bekerja yang itupun harus disertai keterangan. 
baca juga:silakan asn manfaatkan randis mudik lebaran, penuhi ketentuan berikut 
sengaja peringatan kepada pns jangan curi start libur lebaran disampaikan sejak jauh hari agar tidak ada pns yang melanggar dengan alasan tidak tahu. 
diharap para pimpinan opd juga bisa memberikan contoh kepada bawahannya tentang disiplin kerja yang salah satunya tidak tambuh libur, baik sebelum maupun setelah lebaran. 
untuk diketahui, bolos kerja termasuk pelanggaran disiplin pns yang harus diberikan sanksi tegas sebagaimana peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns. 
diketahui, pemkab lebong sendiri terus berupaya meningkatkan kinerja opd dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
implementasinya, setiap 3 bulan pemkab lebong akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pns yang teknisnya akan dilaksanakan secara langsung oleh bkpsdm dan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) kabupaten lebong. 
kinerja pns yang buruk sudah pasti akan berpengaruh terhadap penilaian indeks pelayanan publik yang setiap tahun disurvei 
ombudsman sehingga pemkab lebong tidak akan menolerir penurunan pelayanan opd akibat kinerja pns yang buruk. 
termasuk dalam pelaksanaan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) yang rencananya akan kembali digelar tahun ini, pemkab lebong juga akan memperketat syarat administrasinya. 
baca juga:ingat! ada denda rp25 juta bagi jemaah haji kedapatan bawa air zamzam berlebihan
di antara persyaratan yang paling menentukan bisa tidaknya mengikuti lelang, setiap pejabat eselon ii atau setingkat kepala dinas yang mengikuti harus bersih dari hukuman disiplin. 
baik hukuman disiplin pns berupa penurunan pangkat golongan jabatan, pembebasan tugas jabatan maupun pemotongan tpp.
pejabat yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, baru bisa mengikuti lelang jabatan minimal 1 tahun setelah menerima hukuman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan