Tanggapan KPU di Sidang PHPU Menuai Sorotan, KPU Hanya Hadirkan 1 Ahli dan 2 Saksi

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 03 Apr 2024 - 22:41

Tanggapan KPU di sidang PHPU menuai sorotan, KPU hanya hadirkan 1 ahli dan 2 saksi --Abdi/RB

Terkait gugatan PDIP yang mempersoalkan pengesahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, Idham menyebut mekanismenya tidak bisa langsung ke PTUN. Sesuai Pasal 471 UU Pemilu, sengketa ke PTUN baru bisa dilakukan pasca adanya putusan Bawaslu.

Mekanisme di PTUN disediakan sebagai upaya banding atas putusan Bawaslu.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang terdiri atas 42 organisasi dan 11 individu resmi mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman RI (ORI).

Laporan itu terkait dugaan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya menyebut dugaan maladministrasi Jokowi berupa praktik-praktik kebohongan atas informasi yang menjebak.

Salah satunya pernyataan Jokowi bahwa presiden hingga menteri boleh berkampanye dan dapat memihak.

’’Walaupun tidak pernah menyatakan dukungannya terhadap paslon tertentu, tindak tanduk (Jokowi, Red) menunjukkan dukungan untuk paslon 02,’’ paparnya. (**)

tanggapan kpu di sidang phpu menuai sorotan, kpu hanya hadirkan 1 ahli dan 2 saksi                             koranrb.id – tanggapan komisi pemilihan umum (kpu) atas keterangan ahli dan saksi dari pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) menuai sorotan. 
pasalnya, dari sekian banyak dalil, kpu hanya menghadirkan 1 ahli dan 2 saksi untuk menjawab isu terkait sistem rekapitulasi pemilu (sirekap).
ahli yang dihadirkan kpu adalah guru besar ilmu komputer marsudi wahyu kisworo. 
sementara 2 saksi adalah pengembang sirekap dari itb yudistira dwi wardhana asnar dan kepala pusdatin kpu andre putra hermawan. 
baca juga:hari pertama sidang phpu pilpres di mk tanpa tensi tinggi, paslon 1 beberkan 11 tindakan kecurangan 
baca juga:tantangan phpu, mk: waktu 14 hari tak ideal 
jumlah itu jauh dari kuota maksimal mk, yakni 19 orang.
bambang widjajanto selaku kuasa hukum anies-muhaimin mengaku heran dengan sikap kpu.
sebab, jika dilihat dari anatomi gugatan, dalil terkait sirekap bukan substansi utama. 
’’padahal dalam permohonan kami, it ditaruh paling belakang,’’ ujarnya di gedung mk.
baca juga:hadapi gugatan caleg dprd provinsi bengkulu, kpu kepahiang: kami siap 
baca juga:jangan salahkan pemda, realisasi dak fisik triwulan i di provinsi bengkulu nihil, ternyata ini penyebabnya 
sementara itu, isu utama yang didalilkan pasangan 01 adalah keabsahan status gibran hingga ketidaknetralan kpu. dari analisisnya sebagai advokat, dia menduga kpu sulit membantah dalil-dalil yang dinilai terang benderang terjadi kecurangan tersebut.
kpu tampak sengaja menghindari.
sebab dari sisi hukum, jika mampu direspons, tudingan-tudingan itu akan direspons balik dengan saksi atau ahli yang menguatkan. 
’’semua dalil permohonan kami tak mampu dibantah,’’ kata mantan pimpinan kpk itu. 
baca juga:seleksi pppk di pemkab bengkulu tengah, honorer daerah lain tidak bisa mendaftar 
baca juga: siapa balon gubernur bengkulu 2024 diusung partai golkar? ini penjelasan rohidin mersyah 
ketua kpu ri hasyim asy’ari menepis tudingan tersebut. 
dia berdalih, langkah kpu sudah sesuai kebutuhan. 
soal keabsahan pencalonan gibran, misalnya, sudah banyak dibahas. 
termasuk gugatan beberapa pihak ke pengadilan tata usaha negara (ptun). 
baca juga:serentak rayakan idul fitri, 4 posko beroperasi hingga 18 april 2024 
baca juga:dinas dikbud panggil oknum pns wanita menikah siri
’’soal perolehan suara, nggak ada yang disoal (oleh pemohon) isu perolehan suara,’’ ujarnya.
terkait dalil independensi, dia menegaskan bahwa semua orang bisa melihat prosesnya.
proses rekapitulasi di semua level dapat disaksikan secara live.
semua tahapan juga dijalankan berdasar aturan. 
baca juga:bkpsdm bengkulu tengah selidiki pemalsuan tanda tangan oknum pns kecamatan
baca juga:waspada! bandit ranmor makin mengganas, motor imam pun ingin diembat
’’nggak ada intervensi kpu dan segala macam. apa pun tahapan kpu tidak diintervensi oleh siapa pun,’’ imbuhnya. 
sebaliknya, hasyim menilai, justru yang perlu dijelaskan secara publik adalah informasi tentang sirekap.
hotman paris selaku kuasa hukum prabowo-gibran menilai pernyataan para ahli dan saksi kpu kian menggugurkan dalil paslon 01 dan 03 soal sirekap. 
sebagai alat publikasi, sirekap tidak terkait dengan penghitungan manual yang menjadi basis keputusan kpu.
selain kpu, kemarin mk juga mendengarkan ahli dari pihak pemberi keterangan, yaitu bawaslu. 
bawaslu mendatangkan satu ahli, yakni muhammad, guru besar fakultas ilmu politik dan ilmu sosial universitas hasanuddin sekaligus ketua bawaslu ri periode 2012–2017. 
dalam paparannya, muhammad banyak menjelaskan cara kerja bawaslu beserta kewenangannya.
ada juga 7 saksi dari jajaran komisioner daerah dan staf ahli.
mereka menjelaskan sejumlah penanganan kasus yang dipersoalkan paslon 01 dan 03. 
komisi pemilihan umum (kpu) ri merespons gugatan pdi perjuangan (pdip) ke pengadilan tata usaha negara (ptun). 
gugatan itu dinilai salah alamat karena terkait dengan hasil pemilu. sebelumnya, pdip mengajukan perkara ke ptun. 
salah satu petitumnya, meminta ptun mencabut keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang hasil pemilu.
komisioner kpu ri idham holik mengatakan, uu nomor 7 tahun 2017 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan presiden dan wakil presiden adalah di mahkamah konstitusi (mk). 
’’bukan lembaga peradilan lain,’’ ujarnya kemarin.
terkait gugatan pdip yang mempersoalkan pengesahan pencalonan gibran rakabuming raka, idham menyebut mekanismenya tidak bisa langsung ke ptun. sesuai pasal 471 uu pemilu, sengketa ke ptun baru bisa dilakukan pasca adanya putusan bawaslu.
 mekanisme di ptun disediakan sebagai upaya banding atas putusan bawaslu.
sementara itu, koalisi masyarakat yang terdiri atas 42 organisasi dan 11 individu resmi mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan presiden joko widodo ke ombudsman ri (ori). 
laporan itu terkait dugaan pelanggaran selama proses pemilu 2024.
koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) dimas bagus arya menyebut dugaan maladministrasi jokowi berupa praktik-praktik kebohongan atas informasi yang menjebak. 
salah satunya pernyataan jokowi bahwa presiden hingga menteri boleh berkampanye dan dapat memihak. 
’’walaupun tidak pernah menyatakan dukungannya terhadap paslon tertentu, tindak tanduk (jokowi, red) menunjukkan dukungan untuk paslon 02,’’ paparnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan