Realisasi Target Pendapatan Negara Rp495,62 Miliar
RILIS: Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu saat melakukan update penyaluran APBN di Provinsi Bengkulu.--BELA/RB
BACA JUGA:3 Bakal Calon Bupati Kepahiang Makin Percaya Diri
Meskipun dalam penyusunan anggaran masih dibayang-bayangi dengan ancaman gejolak global khususnya berkaitan dengan inflasi, tekanan arus modal, serta kurs namun APBN 2024 mampu untuk tetap mengelola pembiayaan utang secara terukur, efisien dan kompeten.
"Hal tersebut terlihat dari defisit APBN yang berada di angka 2,29 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp522,8 triliun, dibawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara," katanya.
Ia juga memaparkan, pagu anggaran Provinsi Bengkulu pada awal tahun 2024, menembus angka di atas 16 triliun, tepatnya Rp16,08 triliun.
Angka tersebut meningkat Rp1,36 triliun atau 9,24 persen dari pagu awal tahun 2023 yakni diangka Rp14,72 triliun. Total alokasi tersebut terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,22 triliun dan TKD Rp10,86 triliun.
BACA JUGA:Manufaktur Harapkan Kepastian Insentif Agar Daya Saing Meningkat Maksimal
"Tidak menutup kemungkinan, Pagu Anggaran pada awal tahun 2024 akan berubah seiring
dengan kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
Secara rinci alokasi per Jenis Belanja untuk Satker Kementerian/Lembaga di Provinsi Bengkulu," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, meminta kepada Kementerian Lembaga Instansi vertikal, Jajaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, terutama sembilan kabupaten dan satu kota untuk segera membelanjakan dana yang sudah diserahkan tersebut.
BACA JUGA:Indonesia dan Jerman Jalin Kerja Sama Diklat Vokasi Industri
"Percepatan pembelanjaan anggaran itu penting. Kalau tidak nanti di khawatirkan akan ada pemotongan anggaran," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rohidin menyampaikan 2024 mendatang, banyak agenda nasional maupun kegiatan hari besar ke agamaan yang hampir dilakukan dengan waktu yang cukup bersamaan.
Seperti pemilu dilakukan pada bulan Februari, Maret sudah puasa, April lebaran, Juni haji bersama dengan pendaftaran Pilkada serentak.
"Andai pemilu ini terjadi putaran, maka mei itu sudah putaran ke dua. Sementara Pilkada bulan September.