Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Sinergi Multipihak

Reporter: Advertorial |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 07 Jun 2024 - 23:01

SUNGAI: DAERAH Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DOK/RB--

KORANRB.ID - DAERAH Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya.

Berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Pengelolaan DAS, saat ini makin dirasakan penting keberadaannya oleh seluruh pihak, hal ini terkait dengan semakin banyak dan semakin seringnya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan/lahan yang terjadi di negara kita yang terbaru misalnya banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Analisis berbasiskan satuan DAS yang menawarkan 2 (dua) kegiatan untuk pengendalian bencana tersebut, berupa kegiatan vegetatif (penanaman) dan sipil teknis/konservasi tanah (sumur resapan, dam penahan, dam pengendali, gully plug dll), dianggap merupakan solusi yang tepat dalam pengendalian bencana.

Selain itu, solusi tersebut juga merupakan sarana untuk mencapai salah satu tujuan dari pengelolaan DAS, yaitu tata air DAS yang optimal, baik secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu. Kedua kegiatan tersebut sering kita sebut sebagai Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau disingkat RHL.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

RHL terbagi menjadi dua yaitu RHL vegetatif berupa penanaman pohon dan RHL sipil teknis/konservasi tanah dan air berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air.

RHL sipil teknis dapat dilaksanakan secara pembangunan sipil teknis/Bangunan Konservasi Tanah dan Air (BKTA), vegetatif, dan kimiawi. Kedua metode RHL dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersamaan.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPDAS Ketahun tahun 2023, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek penerapan RHL sipil teknis lebih efektif dibandingkan dengan RHL vegetative, namun, dalam jangka panjang penerpan RHL vegetatif lebih berdampak apabila dibandingkan dengan RHL sipil teknis.

rehabilitasi hutan dan lahan, sinergi multipihak                            koranrb.id - daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut das adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. 
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
pengelolaan das adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam das dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 
pengelolaan das, saat ini makin dirasakan penting keberadaannya oleh seluruh pihak, hal ini terkait dengan semakin banyak dan semakin seringnya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan/lahan yang terjadi di negara kita yang terbaru misalnya banjir bandang di provinsi sumatera barat dan kabupaten lebong, provinsi bengkulu. 
baca juga:ppdb 2024 kota bengkulu diawasi ombudsman dan inspektorat, persentase 3 jalur ppdb berbeda, ini jadwalnya
baca juga:dorong pemerintah daerah mandiri dalam pendanaan, arif : lewat inovasi ekonomi 
analisis berbasiskan satuan das yang menawarkan 2 (dua) kegiatan untuk pengendalian bencana tersebut, berupa kegiatan vegetatif (penanaman) dan sipil teknis/konservasi tanah (sumur resapan, dam penahan, dam pengendali, gully plug dll), dianggap merupakan solusi yang tepat dalam pengendalian bencana. 
selain itu, solusi tersebut juga merupakan sarana untuk mencapai salah satu tujuan dari pengelolaan das, yaitu tata air das yang optimal, baik secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu. kedua kegiatan tersebut sering kita sebut sebagai rehabilitasi hutan dan lahan atau disingkat rhl. 
rehabilitasi hutan dan lahan (rhl) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 
rhl terbagi menjadi dua yaitu rhl vegetatif berupa penanaman pohon dan rhl sipil teknis/konservasi tanah dan air berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. 
baca juga:tinggi hilal 9 derajat di bengkulu, 10 dzulhijjah hijriah kemungkinan serentak
baca juga:hari lingkungan hidup sedunia, pln icon plus sumbagsel gelar green employee involvement di pantai teluk karang
rhl sipil teknis dapat dilaksanakan secara pembangunan sipil teknis/bangunan konservasi tanah dan air (bkta), vegetatif, dan kimiawi. kedua metode rhl dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersamaan. 
hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh bpdas ketahun tahun 2023, diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek penerapan rhl sipil teknis lebih efektif dibandingkan dengan rhl vegetative, namun, dalam jangka panjang penerpan rhl vegetatif lebih berdampak apabila dibandingkan dengan rhl sipil teknis.
rekomendasi kajian tersebut menyatakan bahwa penerapan secara bersama antara rhl vegetatif dan rhl sipil teknis pada lokasi yang sama akan memperoleh hasil yang lebih baik.
kewenangan pelaksanaan rhl terbagi menjadi 2 (dua) yaitu oleh pemerintah pusat apabila berada didalam kawasan hutan disebut dengan rehabilitasi hutan (rh), selanjutnya apabila berada di luar kawasan hutan disebut dengan rehabilitasi lahan (rl) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 
baca juga:berikut 7 jenis hukuman pidana, ada yang cukup anda jalani di rumah 
baca juga:pernah di bengkulu, ini kota yang dua kali jadi tuan rumah mtq, berikut sejarahnya 
bentuk pelaksanaan rh dan/atau rl secara umum sama, yaitu berupa rhl vegetatif (penanaman pohon) dan rhl sipil teknis (pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan atau gully plug).
//
rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai
pelaksanaan rhl baik vegetatif maupun sipil teknis agar dapat terlaksana dengan baik memerlukan perencanaan yang baik, sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 10 tahun 2022 telah ditetapkan hierarki perencanaan rhl dimulai dengan rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan (rurhl) yang selanjutnya diturunkan ke rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (rtn rhl). 
rencana umum rhl das yang selanjutnya disingkat rurhl-das adalah rencana indikatif kegiatan rhl selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit ekosistem das atau wilayah das.
rencana tahunan rhl yang selanjutnya disingkat rtnrhl adalah rencana rhl yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (t-1) yang bersifat operasional.
rurhl disusun dan ditetapkan oleh menteri yang membindangi kehutanan untuk masa sepuluh tahun. pelaksanaan penyusunan dikoordinasikan oleh direktur jenderal pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan (pdasrh) dengan melibatkan balai pengelolaan daerah aliran sungai (bpdas) serta pihak terkait lainnya. 
rurhl mencakup perencanaan rhl untuk tiga ekosistem yaitu ekosistem daratan; ekosistem mangrove dan sempadan sungai; dan ekosistem gambut. cakupan ketiga ekosistem untuk lokasi rhl di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. 
//
rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (rtn rhl)
rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (rtn rhl) terdiri dari rencana tahunan rehabilitasi hutan (rtn rh) dan rencana tahunan rehabilitasi lahan (rtn rl). 
rtn rh merupakan rencana tahunan untuk di dalam kawasan hutan, sedangkan rtn rl merupakan rencana tahunan untuk di luar kawasan hutan. berbeda dengan rurhl, rtn rhl disusun dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan. rtn rhl disusun berdasarkan rurhl das yang telah di sahkan.
secara sedehana kewenangan penyusunan, penilaian dan penetapan rtn rhl disampaikan sebagai berikut: (sumber: permenlhk nomor 10 tahun 2022).
berdasarkan tabel di atas, penyusunan rtn rhl merupakan kewajiban bagi pengelola hutan apabila berada di dalam kawasan hutan. 
sementara itu, apabila di luar kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga kewajiban penyusunan rtn rhl diharapkan pelaksanaan rhl tepat sasaran, lokasi, manfaat, dan berdampak sesuai dengan tujuan rhl. 
kewenangan penyusunan rtn rhl seiring dengan tanggungjawab pelaksanaan rhl. pelaksanaan rhl di kawasan hutan yang belum dibebani izin merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan apabila sudah terdapat perizinan/persetujuan perhutanan sosial maka menjadi tanggungjawab pemegang izin atau persetujuan.
sementara apabila berada di luar kawasan hutan merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi.   
rhl merupakan kegiatan berkelanjutan bukan sekedar proyek menanam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai standar anggaran kegiatan, namun lebih dari sekedar itu, rhl merupakan perjuangan mulia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kualitas daerah aliran sungai. 
rhl masih sangat diperlukan karena masih luasnya hutan yang tidak berhutan dan terdapat 12,7 juta ha lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan. sumber pendanaan rhl sebagian besar masih berasal dari apbn menjadi kendala. 
oleh karena itu, dukungan stakeholder dan perlu ada alternatif sumber pembiayaan lain untuk membiayai rhl. 
keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pakar, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan generasi muda sangat diperlukan untuk melaksanakan rhl. 
selain itu, dukungan anggaran dari non apbn/apbd seperti dana desa, csr, dbh dan payment ecosystem services (pes) akan semakin memperluas jangkauan rhl.
penulis: agus sukamto, s.hut., m.ec.dev.
kepala seksi perencanaan dan evaluasi das 
balai pengelolan das ketahun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 8 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan