Ini Bentuk Pelanggaran Hukum yang Sering Terjadi di Lingkungan Pemerintahan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 09 Jul 2024 - 10:52

Pengadaan fisik merupakan salah satu kegiatan di pemerintahan yang tidak sedikit sering berhadapan dengan hukum--Firman/RB

KORANRB.ID – Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tentunya anda harus memahami bentuk-bentuk pelanggaran dalam menjalankan pekerjaan sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari salah satunya korupsi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, menerima fee proyek pemerintah dapat melanggar aturan tergantung pada beberapa faktor, terutama terkait dengan regulasi yang mengatur transparansi, kepentingan publik, dan anti korupsi.

Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pemberian fee atau komisi yang tidak sah kepada pejabat pemerintah.

Korupsi dan gratifikasi adalah dua hal yang sering kali menjadi perhatian dalam konteks hukum di Indonesia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja sering dilakukan untuk memperlancar suatu pekerjaan.

Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah.

Dalam hukum Indonesia, korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Tindakan korupsi dapat berupa penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, atau tindakan lain yang merugikan keuangan negara atau masyarakat.

Sedangkan, Gratifikasi merupakan penerimaan hadiah atau pemberian dari pihak lain kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai imbalan atas penggunaan kekuasaan atau fasilitas yang dimilikinya.

Gratifikasi bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya. Undang-Undang Tipikor juga mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam konteks proyek pemerintah, korupsi dan gratifikasi bisa terjadi jika ada praktik memberi atau menerima fee atau komisi secara tidak sah atau tanpa dasar hukum yang jelas.

ini bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan                            koranrb.id – sebagai aparatur sipil negara (asn) di indonesia tentunya anda harus memahami bentuk-bentuk pelanggaran dalam menjalankan pekerjaan sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari salah satunya korupsi.
dalam konteks hukum di indonesia, menerima fee proyek pemerintah dapat melanggar aturan tergantung pada beberapa faktor, terutama terkait dengan regulasi yang mengatur transparansi, kepentingan publik, dan anti korupsi.
di indonesia, ada undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pemberian fee atau komisi yang tidak sah kepada pejabat pemerintah.
korupsi dan gratifikasi adalah dua hal yang sering kali menjadi perhatian dalam konteks hukum di indonesia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja sering dilakukan untuk memperlancar suatu pekerjaan.
baca juga:maling motor di batik nau, 3 tersangka asal rejang lebong ditangkap
baca juga:pimpinan bank bengkulu cabang tais dirotasi, ini penggantinya
korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah.
dalam hukum indonesia, korupsi diatur oleh undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (uu tipikor).
tindakan korupsi dapat berupa penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, atau tindakan lain yang merugikan keuangan negara atau masyarakat.
sedangkan, gratifikasi merupakan penerimaan hadiah atau pemberian dari pihak lain kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai imbalan atas penggunaan kekuasaan atau fasilitas yang dimilikinya.
gratifikasi bisa berupa uang, barang, atau fasilitas lainnya. undang-undang tipikor juga mengatur tentang gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.
baca juga:kenali 10 alat-alat listrik yang sering dijumpai setiap hari
baca juga:pilwakot bengkulu: diprediksi awal agustus 2024, 9 parpol masih tunggu petunjuk dpp
dalam konteks proyek pemerintah, korupsi dan gratifikasi bisa terjadi jika ada praktik memberi atau menerima fee atau komisi secara tidak sah atau tanpa dasar hukum yang jelas.
misalnya, jika seseorang memberi fee kepada pejabat pemerintah sebagai imbalan atas pemberian kontrak atau fasilitas lainnya tanpa melalui prosedur yang benar dan transparan, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi.
oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran hukum terkait dengan korupsi dan gratifikasi, penting untuk mematuhi aturan yang ada, seperti prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008.
selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus senantiasa dijunjung tinggi agar tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum terkait dengan korupsi dan gratifikasi.
baca juga:3 bulan, 669 kasus dbd di bengkulu
baca juga:pemprov bengkulu targetkan nilai b pada evaluasi sakip tahun 2024
di indonesia sendiri, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur ketat oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
fee yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam proses lelang yang telah ditetapkan.
maka dari itu sebelum terlibat dalam transaksi semacam itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang memahami aturan dan regulasi yang berlaku di indonesia, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pencegahan korupsi.
dalam uu tipikor, dijelaskan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi, baik itu pejabat negara, pegawai negeri, maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik-praktik ini.
baca juga:parkir tabut, motor rp5 ribu, mobil rp10 ribu, kapolresta ultimatum jukir
baca juga:polisi kantongi 2 nama calon tersangka dugaan korupsi desa puguk pedaro
dimana pelaku korupsi dapat diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
ada juga ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati jika korupsi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar atau menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap negara atau masyarakat.
selain pidana penjara, pelaku korupsi juga dapat dikenakan denda yang besar sesuai dengan nilai kerugian yang diakibatkannya.
denda tersebut dapat mencapai jumlah yang sangat besar, sesuai dengan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi.
ada juga ketentuan untuk mengembalikan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi kepada negara.
baca juga:bulan ini, tpg triwulan ii dan tamsil guru provinsi bengkulu dicairkan, 12 juli spm diterbitkan
baca juga:pilkada rejang lebong: parpol masih saling intai
ini termasuk harta kekayaan yang diakumulasikan oleh pelaku korupsi dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukannya.
gratifikasi juga diatur dalam uu tipikor sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana.
sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku gratifikasi antara lain, pelaku gratifikasi dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 kali lipat nilai gratifikasi yang diterima atau yang diberikan.
selain pidana penjara, pelaku gratifikasi juga dapat dikenakan denda yang sesuai dengan nilai gratifikasi yang diterima atau diberikan.
selain sanksi pidana, uu tipikor juga mengatur beberapa sanksi tambahan yang dapat diberlakukan terhadap pelaku korupsi dan gratifikasi, antara lain, bagi pejabat atau pegawai negeri yang terbukti melakukan korupsi atau gratifikasi juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencopotan jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan atau pekerjaannya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan