Namun Samsu mengatakan, Partai Golkar tidak akan terlalu ambisius untuk mendapatkan bangku Cawakot.
Begitupun Nasdem, sehingga yang akan menentukan kursi tersebut yakni tingkat popularitas serta elektabilitas calon yang diusung kedua partai tersebut.
BACA JUGA:Pilwakot Bengkulu, Peluang Terbentuknya Koalisi PAN dan PKS
BACA JUGA:Setelah Dempo di Pilgub, Giliran Ariyono Gumay Pastikan Maju Pilwakot Jalur Independen
“Kita menerima apapun, namun untuk siapa yang akan duduk sebagai Cawakot kita lihat juga tingkat elektabilitas sosok tersebut,” ucap Samsu.
Samsu menerangkan, bahwa Golkar yang telah memiliki nama pada Pilwakot Bengkulu.
Sehingga Golkar akan secepatnya melakukan survei kedua nama tersebut, lebih tepatnya pada 1 Mei 2024 mendatang.
“Kita akan survei kandidat ini pada 1 Mei nanti, disitu dapat kita lihat siapa yang unggul,” ujar Samsu.
BACA JUGA:Semakin Terang Maju Pilwakot Bengkulu, PKS Bocorkan Komunikasi dengan Bang Ken
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bengkulu, H. Rohidin Mersyah mengatakan, Partai Golkar secara internal sudah memberikan mandat kepada 22 nama, untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 se-Provinsi Bengkulu.
"Nama-nama tersebut, tentunya merupakan para kontestan yang berpotensi maju dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024," ungkap Rohidin.
Menurut Rohidin, Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada 2024, tidak lagi membuka penjaringan seperti halnya Partai Politik (Parpol) lainnya.
"Karena kita sejak setahun yang lalu, sudah melakukan penjaringan dan nama-nama orangnya sudah ditentukan. Nama-nama tersebut juga telah kita masukkan dalam daftar penerima mandat Partai Golkar," kata Rohidin.
Dilanjutkan Rohidin, seiring waktu hingga jelang Pilkada serentak, nama-nama penerima mandat yang saat ini ditetapkan sebagai fungsionaris nantinya dievaluasi.
"Evaluasi yang dimaksud seperti kerja-kerja politik jelang pelaksanaan Pilkada serentak. Karena dari sana kita bisa mengetahui keseriusan penerima mandat untuk maju dalam Pilkada serentak," tegas Rohidin.
Meskipun demikian, sambung Rohidin, keputusan akhir tetap berada ditangan Dewan Pengurus Pusat (DPP). Pihaknya di daerah yang jelas sudah mengusulkan.