ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemkab Bengkulu Utara menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana, Selasa (14/11). Rakor ini dilaksanakan sebagai persiapan terjadi bencana. Apalagi BU sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang rawan terjadi banjir, longsor dan gempa bumi.
Bupati BU, Ir. H. Mian menegaskan bencana tidak bisa dihindari, namun Pemkab BU akan menyiapkan penanganan segera jika terjadi bencana. Baik penanganan bencana terutama masyarakat yang terdampak bencana tersebut.
“Karena dalam penanganan tidak hanya melibatkan Pemkab, namun juga lintas instansi. Sehingga rakor ini kita siapkan tugas-tugas yang akan dilakukan jika terjadi bencana,” terangnya.
BACA JUGA:Komisi III Akan Panggil OPD Pemungut PAD
Musim kering dampak El Nino sendiri sepertinya sudah berakhir, bahkan Selasa sore hujan deras mengguyur wilayah BU.
Hal ini sesuai dengan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi kemarau dampak El Nino akan berakhir jelang akhir November atau awal Desember.
“Kita memiliki daerah yang rawan banjir dan longsor, ini harus diantisipasi, bahkan hingga ke tingkat desa. Sehingga masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan,” tegas Mian.
Pemkab BU juga memiliki lumbung pangan yang merupakan makanan siap saji yang bisa digunakan saat bencana terjadi dan dibagikan ke masyarakat.
Ia meminta Dinas Sosial untuk memastikan makanan tersebut masih layak konsumsi dan siap dibagikan jika memang terjadi bencana. “Karena saat bencana terjadi, masyarakat membutuhkan makanan. Semuanya sudah harus siap. Termasuk juga tenda-tenda pengungsian,” tegas Mian.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BU, Eka Hendriyadi, SH, MH menerangkan beberapa perlengkapan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD dipastikan siap digunakan.Diantaranya perahu karet hingga truk pengangkut bahan makanan. “Semuanya kita cek berkala dan kita pastikan siap digunakan,” tegas Eka.
Sesuai dengan arahan Bupati, ia juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait kesiapan alat berat yang dimiliki Dinas PUPR. Ini mengantisipasi jika terjadi bencana longsor sehingga dibutuhkan alat berat untuk evakuasi tanah.
“Jika longsor terjadi, kita juga akan bekerjasama dengan perusahaan swasta di lokasi tersebut yang memiliki alat berat. Sehingga tidak terjadi ketertutupan akses jalan terlalu lama,” ungkap Eka.(qia)